Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum
H.K, Ajeng Pramesthy
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember H.K, Ajeng Pramesthy; Yasa, I Wayan; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf; Manggala, Ferdiansyah Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.23103

Abstract

AbstrakKasus alih fungsi lahan saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya, alih fungsi lahan sawah dilindungi yang terjadi di Kabupaten Jember, dimana alih fungsi lahan tersebut terjadi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian pangan. Hal ini tentunya jika terus-menerus terjadi akan mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut, dan menjadi tidak selaras dengan salah satu tujuan dari SDGs nomor dua, yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan ini terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan. Metode penelitian ini adalah sosio legal dengan melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis data spasial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah dilindungi memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan pedesaan. Penurunan luas lahan sawah yang dilindungi mengakibatkan penurunan produksi pangan lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, dan mengurangi diversifikasi produk pertanian lokal. Selain itu, perubahan tata guna lahan ini berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya ekosistem pertanian yang berperan penting dalam pemeliharaan keberlanjutan sistem pangan lokal. Peningkatan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan global juga menjadi dampak yang signifikan, mengancam kedaulatan pangan di tingkat pedesaan.Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang berkelanjutan dalam mengelola alih fungsi lahan sawah dilindungi untuk menjaga ketahanan pangan pedesaan. Rekomendasi kebijakan melibatkan upaya mendukung pelestarian lahan sawah, peningkatan efisiensi produksi pertanian, dan pengembangan inovatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi di sektor pertanian pedesaan.Pentingnya integrasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas dampak dari alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember.Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Dampak, Pertanian, ketahanan pangan, LSD
Kepastian Hukum Kewajiban Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Notaris Selaku Pengusaha Kena Pajak H.K, Ajeng Pramesthy
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.20213

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Sebagai Warga Negara Indonesia, Notaris juga diperlukan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diberikannya. Namun terdapat kekaburan hukum dan ketidakpastian mengenai kewajiban notaris tersebut dan kategori notarsis yang diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait kewajiban notaris dalam pengenaan PPN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer untuk dianalisa dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum termasuk ke dalam kategori jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut harus terlebih dahulu melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk dapat melaksanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa yang telah diberikan. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan prosedur pencatatan dan pelaporan faktur pajak agar pelaksanaannya terintegrasi. 
Mendukung Keberlanjutan H.K, Ajeng Pramesthy; Syahna, Adinda; Mulya, Kukuh Budi
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 5 No 1 (2024): May 2024
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v5i1.47151

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with vast marine areas. The sea is one of its greatest assets due to its diverse marine ecosystems, including both flora and fauna, as well as valuable mineral resources. However, with the advancement of time, the sustainability of marine ecosystems is threatened by mining activities and exploitation. In particular, exploitative activities carried out by foreign nationals in Indonesian waters often disregard binding legal protections. Therefore, protecting Indonesia's marine areas in the international arena is an urgent matter for the Indonesian government. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) of 1982, accompanied by Indonesian regulations, provide detailed regulations regarding the protection and preservation of Indonesia's marine ecosystems. Consequently, it is hoped that these efforts can address issues arising from pollution and damage in Indonesia's territorial waters and Exclusive Economic Zone. This article aims to understand the role of international legal protection in preserving Indonesia's marine ecosystems. Additionally, it assesses how the government responds to the limited role of Indonesian positive law in marine ecosystem preservation, from the perspective of international maritime law. This article utilizes normative legal writing, drawing references from relevant literature, library materials, and applicable legal regulations as concrete data sources. Keywords : UNCLOS 1982, Legal Protection, Marine Environment.
Perlindungan Hukum Investasi dalam Industri Pariwisata Indonesia Safirah, Asharin Sindy; H.K, Ajeng Pramesthy; Adiningsih, Pradipta Noor
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27585

Abstract

Beragam aktivitas pariwisata yang beragam menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah dan berbagai bidang, termasuk investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menawarkan pengembalian investasi yang cepat dan aman. Investasi pada dasarnya mencakup berbagai bidang, kepariwisataan termasuk di dalamnya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Investasi pada dasarnya mencakup berbagai bidang termasuk kepariwisataan. Diketahui bahwa Indonesia mempunyai potensi alam yang kuat, seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang terampil, akomodasi hotel yang berkualitas, dan masyarakat yang menyenangkan. Salah satunya seperti di pulau Bali, dimana pariwisata ibarat generator yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data empiris, setidaknya 80% masyarakat Bali mengandalkan sebagian pendapatannya dari pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Analisis Komparatif CSR Migas Berdasarkan Hukum Nasional dan SDGs H.K, Ajeng Pramesthy; Risqiana, Risqiana; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31480

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu compliance-based yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan empowerment-based yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Komparatif CSR Migas Berdasarkan Hukum Nasional dan SDGs H.K, Ajeng Pramesthy; Risqiana, Risqiana; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31480

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu compliance-based yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan empowerment-based yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Co-Authors Adiningsih, Pradipta Noor Fendi Setyawan Ferdiansyah Putra Manggala I Wayan Yasa, I Wayan Jumantoro, Tegar Raffi Putra Mulya, Kukuh Budi Risqiana, Risqiana Safirah, Asharin Sindy Syahna, Adinda Yusuf Adiwibowo, Yusuf