Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penistaan Agama Dengan Melalui Konten Jilat Es Krim Berdasarkan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Pelanggaran Sila Pertama Saly, Jeane Neltje; Nayoltama, Darius; Priyanto, Ivan; Hartman, Reynaldi; Salim, Ade Nugraha; Yeo, Sky Leonardo; Syauqi, Zahran Rahmat
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1251

Abstract

Penistaan agama melalui konten jilat eskrim yang dilakukan oleh Oklin Fia di media sosialnya yang membuat video menjilat eskrim dengan menggunakan hijab, hal ini menggambarkan tindakan sebagai bentuk penghinaan dan pelanggaran sila pertama dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus konten yang dianggap sebagai penistaan agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa kasus di Indonesia di mana individu mengunggah konten yang menciptakan kontroversi dengan menggambarkan sikap yang tidak senonoh sebagai wanita berhijab.
Peran Hukum Dalam Menyelesaikan Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Syailendra Putra, Moody Rizqy; Nayoltama, Darius; Kirani, Allaysha Adindaputri; Hisyam, Sulthan Fadhil
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4664

Abstract

Wanprestasi perdata merupakan suatu perbuatan dimana adanya seseorang ataupun dari salah satu pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi dan/atau melakukan kelalaian untuk menjalani kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Adanya wanprestasi menimbulkan resiko yang akan dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut.. Sesuai dengan yang sudah tertulis pada Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian pada kegiatan jual beli adalah suatu perjanjian yang ketika salah satu pihak secara sadar mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut melakukan transaksi atau pembayaran sesuai harga yang telah dijanjikan. Jika terjadi persengketaan terhadap kedua belah pihak, pihak pembeli, atau kerap disebut dengan konsumen perlu mengajukan tuntutan langsung terlebih dahulu kepada pihak yang menjadi pelaku usaha atau penjual yang bersangkutan dan pihak selaku penjual berkewajiban untuk memberi respon atas tuntutan tersebut. Salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah perjanjian dalam kegiatan jual beli. Oleh karena hal tersebut, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam transaksi bernilai besar, untuk membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini dapat menjadi bukti kuat jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, sehingga hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak dapat ditegakkan secara adil.
Hambatan dan Tantangan dalam Sertifikat Tanah: Kajian Hukum dan Implementasi Putusan Nayoltama, Darius; Inayah Ar Rohma; Najla, Tengku Amira
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18766

Abstract

Sertifikat tanah merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program sertifikasi tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara administratif, hukum, maupun sosial. Permasalahan semakin kompleks ketika proses penyelesaian sengketa pertanahan telah mencapai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi implementasinya terhambat oleh birokrasi dan lemahnya daya eksekusi. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, di mana pihak yang menang tidak serta-merta memperoleh kembali hak atas tanahnya akibat minimnya koordinasi lembaga dan belum optimalnya sistem sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan sertifikat tanah dan tantangan dalam implementasi putusan pengadilan terkait hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi fokus kajian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah aspek hukum substantif dan prosedural yang memengaruhi efektivitas sistem pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik tanah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi seperti sertifikat elektronik. Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan masih lemah akibat terbatasnya kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi hak atas tanah. Oleh karena itu, reformasi sistem sertifikasi dan penguatan mekanisme eksekusi putusan menjadi langkah krusial untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan.