Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Turnya
Universitas Pamulang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Hubungan Hukum Tata Negara dan Pers Dalam Kemajuan Hukum Turnya, Turnya
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v6i1.33921

Abstract

Sistem Pers dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bersangkutan. Begitu pun dengan Indonesia. Sejak terjadi perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, dari otoritarian ke demokratis, sistem pers juga ikut berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Diantara perubahan mendasar dari sistem pers itu menyangkut kebebasan memperoleh informasi yang di dalam undang-undang disebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 2 UU Pers ditegaskan, “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Pada Pasal 4 disebutkan pula, “Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi manusia”.
Sekolah Tanpa Bullying Program Edukasi dan Pendampingan untuk Mencegah Bullying di Sekolah Susanto; Ali Imron; Turnya
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i2.48909

Abstract

Bullying merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik siswa. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan guna mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMK Mitra Bhakti Husada Bekasi pada tanggal 14 April 2025, melibatkan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Metode pelaksanaan meliputi seminar, diskusi interaktif, dan pendampingan psikososial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dan guru terhadap konsep bullying serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Program ini diharapkan dapat menjadi model pencegahan bullying yang dapat direplikasi di sekolah lain.
Aspek Hukum Dalam Bisnis Digital Fajar Mulya Adhi Pradana; Wendy Asswan Cahyadi; Suhendra Anjar Dinata; Susanto; Turnya; Ema Farida
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i2.49132

Abstract

Transformasi digital telah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran dan distribusi produk. Namun, pemahaman terhadap aspek hukum dalam bisnis digital masih menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha tradisional seperti UMKM Bu Sus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM terkait perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, serta regulasi terkait transaksi digital. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi individu. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam aktivitas bisnis digital, serta kesadaran untuk mulai mendaftarkan merek dagang, menyusun perjanjian tertulis dengan mitra, dan memahami risiko hukum dalam transaksi daring. Penguatan aspek legal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar UMKM secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga menegaskan perlunya sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang inklusif, berdaya saing, dan taat hukum.
Implementasi Pers Dalam Konsesus Pancasila Turnya
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46267

Abstract

Pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam konteks negara yang berlandaskan Pancasila, pers diharapkan beroperasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Artikel ini mengkaji hubungan antara pers dan konsensus Pancasila, serta bagaimana prinsip-prinsip Pancasila menjadi pedoman etis dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Pers dituntut untuk mempromosikan persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas nasional serta harmoni sosial. Dalam kaitannya dengan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), pers diharapkan untuk menghormati nilai-nilai keagamaan dan moral dalam pemberitaannya. Sila kedua dan kelima (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menuntut pers untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif, khususnya dalam peliputan isu-isu yang melibatkan kelompok rentan. Sementara itu, sila ketiga dan keempat (Persatuan Indonesia serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga persatuan nasional dan membangun diskursus demokrasi tanpa memecah belah masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pers Indonesia.
Sosialisasi Hukum Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Susanto; Turnya; Farida, Ema; Sopian, Ahmad; Hatorangan, Belly; Priyantoro, Cici; Kurniasih, Cicih; Sanjaya, Endang
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol. 8 No. 1 (2025): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v8i1.54957

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Kelurahan Pancoranmas, Depok. Latar belakang kegiatan ini didorong oleh maraknya persoalan pertanahan yang bersumber dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai administrasi pertanahan, sertifikasi, dan legalitas tanah. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2025 oleh tim dosen dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNPAM. Metode pengabdian meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan administratif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur sertifikasi tanah, upaya pencegahan sengketa, serta pentingnya dokumen legal. Kesimpulannya, sosialisasi hukum ini efektif dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hak atas tanah
Kebebasan Pers di Indonesia: Analisis Terhadap Implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Era Digital Turnya
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55457

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan praktik dan ekosistem pers di Indonesia. Kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menghadapi tantangan baru ketika media digital, platform daring, dan media sosial menjadi arus utama penyebaran informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UU Pers dalam konteks digital, mengidentifikasi tantangan regulatif dan etis, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjawab dinamika media modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers telah mendapat landasan hukum yang kuat, ruang digital memunculkan persoalan berupa disinformasi, tumpang tindih pengaturan dengan UU ITE, melemahnya verifikasi informasi, serta berkurangnya efektivitas pengawasan etika jurnalistik. Analisis juga menemukan bahwa batas antara produk jurnalistik profesional dan konten digital masyarakat semakin kabur, sehingga menuntut pembaruan regulasi yang lebih adaptif. Kesimpulannya, UU Pers 1999 masih relevan sebagai fondasi kebebasan pers, namun diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan peran Dewan Pers, serta mekanisme pengawasan berbasis digital agar mampu menjawab kompleksitas ekosistem pers di era teknologi informasi.
Co-Authors Ahmad Sopian, Ahmad Ali Imron Ema Farida Fajar Mulya Adhi Pradana Farida, Ema Hatorangan, Belly Kurniasih, Cicih Priyantoro, Cici Sanjaya, Endang Suhendra Anjar Dinata SUSANTO Susanto Susanto Wendy Asswan Cahyadi