Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Reformasi Kebijakan dan Pola Pikir Masyarakat Sebagai Upaya dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah dan Menanggulangi Konflik Antar Agama Putra, Surya Dharma; Firmansyah, Hery
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The world is inhabited by people of various and diverse religious beliefs. Indonesia, in particular, embodies this diversity in terms of religion, ethnicity, and culture, which is manifested in the concept of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). However, this diversity also heightens the intensity of disputes and social conflicts among different elements of society, often resulting in discrimination and societal disintegration. One prevalent occurrence is inter-religious conflict, driven by differing perspectives and teachings, as well as religion-based discrimination, which causes both material and immaterial harm. This research employs a normative juridical method and relies on secondary data. The findings reveal that one of the consequences of such conflicts includes loss of life, destruction of places of worship, and the emergence of social stigma. Therefore, further study is necessary to assess the effectiveness and efficiency of legislation and government institutions or agencies related to the protection and enforcement of human rights.
Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia Widagdo, Chanandika Dafri; Putra, Surya Dharma; Rasji, Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perpajakan merupakan isu yang signifikan dalam konteks hukum perpajakan dan kebijakan fiskal. Artikel ini menyajikan analisis yuridis mendalam terkait dengan tindak pidana perpajakan dan dampaknya terhadap penyerapan dan pemanfaatan pajak. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana perpajakan, termasuk undang-undang yang relevan, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan. Selain itu, artikel ini juga mengkaji implikasi tindak pidana perpajakan terhadap perilaku wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Dengan menganalisis kasus-kasus tindak pidana perpajakan yang relevan, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin muncul sebagai akibat dari tindak pidana perpajakan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan pengelolaan anggaran negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada penyerapan dan pemanfaatan pajak, terutama melalui pengurangan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Selain itu, tindakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perpajakan dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas isu tindak pidana perpajakan dan memberikan pandangan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan.
SOSIALISASI TATA CARA PENYELENGGARAAN SIDANG PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENGADILAN NEGERI Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Siahaan, Shinta Aulia; Michelle, Grace Bernadette; Gunawan, Angelene Vivian; Cendranita, Ivannia
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32072

Abstract

This research aims to socialize the procedures for holding criminal case trials at the District Court level to inmates. Community Service (PKM) at the Salemba Detention Center was carried out offline with the one-way presentation of material involving lawyers and students from PKBH Untar. The Criminal Procedure Code has explained the stages in a criminal case trial from the first instance, appeal, cassation, and judicial review to the implementation of the judge's decision. The research results show that this outreach is effective in increasing legal awareness and understanding of the trial process among inmates. Through this PKM, it is hoped that they can reduce their uncertainty and anxiety, as well as encourage active and cooperative involvement in the legal process. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara penyelenggaraan sidang perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri kepada para warga binaan. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Rutan Salemba dilakukan secara luring dengan pemaparan materi searah yang melibatkan pengacara dan mahasiswa dari PKBH Untar. KUHAP telah menjelaskan tahapan - tahapan dalam sidang perkara pidana dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali hingga pelaksanaan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang proses persidangan di antara warga binaan. Melalui PKM ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan kecemasan mereka, serta mendorong keterlibatan aktif dan kooperatif dalam proses hukum.
TEKNIS PERSIDANGAN DALAM PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO BERDASARKAN KUHAP DI RUTAN SALEMBA Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Cendranita, Ivannia; Gunawan, Angelene Vivian; Siahaan, Shinta Aulia
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32100

Abstract

The Central Jakarta Class I Detention Center or known as the Salemba Detention Center is a place of detention and guidance for defendants or convicts. Where education for prisoners is one of their rights. Where there is a need to carry out counseling regarding the technicalities of trials due to the low knowledge and legal awareness of detainees. The target participants for the counseling are residents of the Salemba Detention Center. In this counseling, participants will be given material in one direction by the speakers, then followed by a question and answer discussion session regarding the material that has been presented. The implementation of this PKM helps increase understanding of the trial process that they will undergo in the future. This is certainly quite helpful, because some of them received wrong information from their fellow prisoners. Of course, in implementing this counseling, better presentation methods are needed to encourage a more interesting atmosphere for the inmates to pay attention to the explanation and not be reluctant to ask questions. ABSTRAK Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat atau disebut sebagai Rutan Salemba merupakan tempat penahanan dan pembinaan bagi para terdakwa atau terpidana. Dimana adanya edukasi untuk tahanan merupakan salah satu hak mereka. Dimana terdapat kebutuhan untuk melaksanakan penyuluhan mengenai teknis persidangan dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum para tahanan. Target peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba. Pada penyuluhan ini, peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab perihal materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan PKM ini membantu meningkatkan pemahaman proses persidangan yang mana akan mereka jalani kedepannya. Hal ini tentunya cukup membantu, dikarenakan sebagian dari mereka memperoleh informasi yang keliru dari rekan sesama tahanan. Tentunya dalam pelaksanaan penyuluhan ini, metode penyajian yang lebih baik dibutuhkan agar mendorong suasana yang lebih menarik bagi para warga binaan untuk memperhatikan penjelasan dan tidak enggan dalam mengajukan pertanyaan.
PENDIDIKAN HUKUM ATAS PROSES PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Natasha, Evelyn; Walla, Mikhael Melvren; Henlindra, Roland Nofenick Gunther; Sandini, Jessica
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i4.33337

Abstract

Effective legal education is key in the criminal justice system, especially in correctional institutions such as the Central Jakarta Class IA State Detention Center (Rutan Salemba). This article examines the application of legal education regarding the process of conducting criminal trials at the district court level for inmates of Salemba Detention Center. Through Community Service (PKM) conducted by the Consultation and Legal Aid Center (PKBH) of the Faculty of Law, Tarumanagara University, this research aims to provide legal education to inmates in order to increase inmates' understanding of the judicial process. The method used was direct counseling with material presentation by Advocates of PKBH FH Untar, followed by a question and answer session. The material presented covered the basis of criminal law in Indonesia, trial procedures, and the rights of suspects or defendants, including the right to legal aid. The results showed that there are still many prisoners who have a limited understanding of the criminal justice process. Legal counseling proved effective in increasing the legal awareness of prisoners, especially regarding their rights and the stages of the trial. This increased understanding is expected to assist prisoners in dealing with the legal process and contribute to the effectiveness of the criminal justice system as a whole. In conclusion, legal education in correctional institutions plays an important role in realizing justice and preparing prisoners for trial. ABSTRAKPendidikan hukum menjadi langkah yang baik demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terselenggara dengan baik dan kompeten, terutama di lembaga pemasyarakatan seperti Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat (Rutan Salemba). Artikel ini mengkaji penerapan pendidikan hukum mengenai proses pelaksanaan persidangan perkara pidana pada tingkat pengadilan negeri bagi warga binaan Rutan Salemba. Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum kepada para warga binaan demi meningkatkan pemahaman warga binaan tentang proses peradilan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan pemaparan materi oleh Advokat PKBH FH Untar, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum pidana di Indonesia, tata cara persidangan, dan hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak atas bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak warga binaan yang memiliki pemahaman terbatas tentang proses peradilan pidana. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan, terutama mengenai hak-hak mereka dan tahapan persidangan. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat membantu warga binaan dalam menghadapi proses hukum dan berkontribusi pada efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kesimpulannya, pendidikan hukum di lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi ke masyarakat.
PENYULUHAN PEMAHAMAN HAK TERDAKWA DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN DI RUTAN SALEMBA Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Kuistono, Caesar Andre; Aprianes, Cesilia; Susanto, Hugo Feris Tri
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i4.33380

Abstract

Legal aid is a form of legal support and services provided to people who need help understanding, handling, and resolving legal issues. Legal aid is typically provided by institutions or organizations that are committed to ensuring that justice is accessible to everyone, regardless of their social or economic status. The location of the Central Jakarta Class 1A State Prison, also known as Salemba Prison, is located on Jalan Percetakan Negara Number 88, Central Jakarta. The Salemba Detention Center is used as a place for the detention and treatment of defendants or suspects during investigations, prosecutions, and examinations in court. The research method of this activity involves speakers and lawyers. The inmates of Salemba Prison are the target of counseling. In this counseling, the speakers provided information in a one-way manner to the participants, which was then followed by a question and answer discussion with the inmates about the topics discussed. The purpose of this legal aid is to guarantee human rights and equality before the law. This legal aid is provided to defend the community or prisoners regardless of religion, ethnicity, ethnicity, social status, ideology, race, and other social groups. The socialization of Community Service (PKM) law was carried out offline at the Legal Consultation and Aid Center (PKBH FH UNTAR), Faculty of Law, Tarumanagara University. This is a form of active participation in increasing the knowledge of prisoners about their rights during the trial process of criminal cases. ABSTRAK Bantuan hukum adalah bentuk dukungan dan layanan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan untuk memahami, menangani, dan menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum biasanya diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Lokasi Rutan Tahanan Negara Kelas 1A Jakarta Pusat, yang juga dikenal sebagai Rutan Salemba, terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Jakarta Pusat. Rutan Salemba digunakan sebagai tempat penahanan dan perawatan terdakwa atau tersangka selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian kegiatan ini melibatkan pembicara dan pengacara. Warga binaan Rutan Salemba adalah sasaran penyuluhan. Pada penyuluhan ini, para pembicara memberikan informasi secara satu arah kepada peserta, yang kemudian diikuti dengan diskusi tanya jawab dengan warga binaan tentang topik yang dibahas. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan persamaan kedudukan dihadapan hukum. Bantuan hukum ini diberikan untuk membela masyarakat atau tahanan terlepas dari agama, etnis, suku, status sosial, ideologi, ras, dan kelompok sosial lainnya. Sosialisasi hukum Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan secara luring di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH UNTAR) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan pengetahuan tahanan tentang hak-haknya selama proses persidangan perkara pidana.