Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pandemi COVID-19 sebagai Faktor Force Majeure dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak Nathania, Cheryl; Yuri, Nicole Eugenia
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i4.32087

Abstract

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pelaksanaan kontrak di dunia bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai keadaan force majeure dalam hukum kontrak, serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan kajian literatur yang relevan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai force majeure dalam kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure, yang menghalangi pemenuhan kewajiban kontrak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Namun, pengajuan klaim force majeure harus disertai dengan bukti yang jelas bahwa pandemi secara langsung menghalangi pelaksanaan kontrak. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya renegosiasi atau penyesuaian kontrak yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, sesuai dengan kondisi yang dihadapi akibat pandemi. Penelitian ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam penerapan force majeure dalam kontrak yang terpengaruh oleh situasi global yang tidak terduga seperti pandemi.
Penerapan Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Sengketa Perdata Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina Putra Dirgantara; Nathania, Cheryl; Ritonga, Heigel Parodi; Yuri, Nicole Eugenia; Janah, Oky Annisa Rizky Noer
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1580

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara komparatif penerapan doktrin Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak) dan Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) dalam sengketa perdata antara Indonesia dan Filipina. Studi ini menyoroti bagaimana perbedaan tradisi hukum sistem Civil Law murni di Indonesia dan sistem hibrida yang dipengaruhi Common Law di Filipina memengaruhi lingkup dan beban pembuktian pertanggungjawaban non-kesalahan. Ditemukan bahwa Indonesia menerapkan SL secara terbatas melalui lex specialis (khususnya UU PPLH) dan VL masih berlandaskan pada asumsi kelalaian pengawasan, sementara Filipina mengadopsi doktrin-doktrin ini secara lebih ekspansif melalui yurisprudensi, khususnya dalam Product Liability dan Liability for Acts of Others. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun kedua negara bertujuan untuk melindungi korban, sistem Filipina menawarkan jalur litigasi yang lebih luas dan fleksibel, sementara Indonesia harus mengandalkan reformasi legislasi yang agresif untuk memperluas cakupan pertanggungjawaban non-kesalahan.
Cyber Law Analysis and Customer Protection in Cases of Phishing in Digital Banking Gani, Maria Minerva; Nathania, Cheryl; Ritonga, Heigel Parodi; Siregar, Nathasya Jhonray; Aditya, Rifaldo; Dirgantara, Putra; Yuri, Nicole Eugenia; Siregar, Tasya Amira F
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10602

Abstract

This study examines phishing in digital banking services as a form of cybercrime that combines electronic system manipulation and social engineering. Phishing is not merely a technical security issue, but also a legal problem involving criminal liability, consumer protection, and personal data protection. This research uses normative legal research with statutory and case approaches, particularly by analyzing phishing practices involving fake banking websites that resemble official digital banking platforms. The findings show that phishing can be legally constructed through several provisions under the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the National Criminal Code. The perpetrator’s liability may be established through the elements of unlawful act, intent, capacity to be held responsible, and the absence of justifying or excusing grounds. In addition, victim protection must be carried out through preventive measures, responsive handling, and recovery mechanisms, including strengthening digital security, improving customer literacy, conducting internal investigations, and providing dispute resolution channels. Therefore, the prevention and handling of phishing in digital banking requires an integrated approach that combines criminal enforcement, banking governance, consumer protection, and personal data protection.