Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOSIALISASI SERTA EDUKASI DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Wartoyo, Franciscus Xaverius; Harlingan, David; Harjono, Evy; Maghribi, Genta; Mulyani, Rita
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i2.21951

Abstract

Abstrak: Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang vital dalam menjaga kesehatan suatu negara. Dalam konteks ini, perlu memperhatikan kelompok unik, yaitu Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. WBP sering menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap informasi, pendidikan, dan partisipasi politik yang diperlukan untuk menjadi pemilih yang terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP, meningkatkan partisipasi politik mereka, serta pengembangan keterampilan sosial dan hidup yang berguna setelah pembebasan. WBP menjadi lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam proses politik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP, meningkatkan partisipasi politik mereka, serta pengembangan keterampilan sosial dan hidup yang berguna setelah pembebasan. WBP menjadi lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam proses politik. Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam mempersiapkan mental dan meningkatkan partisipasi politik WBP. Meskipun memiliki dampak positif, terdapat tantangan dalam hal sumber daya dan akses teknologi yang perlu diatasi. Dengan pengalokasian sumber daya yang tepat dan solusi kreatif, kegiatan edukasi ini dapat memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi politik dan kualitas demokrasi. Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan membantu mempersiapkan WBP secara mental dan meningkatkan partisipasi politik mereka, menjaga kesehatan demokrasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.Abstract: General elections (Pemilu) are one of the vital pillars of democracyin maintaining the health of a nation. In this context, it is important to consider a unique group, namely Incarcerated Citizens (WBP) within correctional institutions. WBP often face limitations in accessing information, education, and political participation necessary to become informed voters and engage in the democratic process. Research results indicate that an increase in political knowledge among WBP enhances their political participation and the development of social and life skills that are useful after their release. WBP become more confident in actively participating in the political process. Research findings also reveal that political education activities within correctional institutions play a crucial role in preparing the mindset and enhancing the political participation of WBP. Despite having a positive impact, there are challenges related to resourcesand technological access that need to be addressed. With proper resource allocation and creative solutions, these educational activities can play a significant role in strengthening political participation and the quality of democracy. Educational activities within correctional institutions aid in mentally preparing WBP and increasing their political participation, thereby safeguarding the health of democracy and creating a more inclusive and democratic society.
Legal Protection of Indonesian Workers on Japan on the Perspective of Human Rights and Pancasila Values Franciscus Xaverius Wartoyo; Batubara, Aznina Lembayung; Harjono, Evy; Maghribi, Genta
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1099

Abstract

In the 21st century, the phenomenon of labor migration is becoming increasingly significant globally. Japan has become one of the main destinations for Indonesian workers. However, legal protection for them in Japan is still a major concern. This study provides an in-depth insight into the challenges faced by Indonesian workers in Japan in obtaining adequate legal protection. Using a qualitative approach and text analysis, this research uncovers important aspects of legal protection for Indonesian workers in Japan. The findings highlight the need for an evaluation of the effectiveness of the legal protection provided, as well as an emphasis on its relation to the principles of human rights and the values of Pancasila. The legal protection provided should be in line with human rights principles, such as the rights to justice, equality and humanity. As a country based on Pancasila values, the practice of legal protection for Indonesian workers in Japan must also be consistent with Pancasila values, such as social justice, unity, and humanity. The recommendations from this research can serve as a foundation for improving the legal protection system for Indonesian workers in Japan, with the ultimate goal of improving their welfare and ensuring that their rights are properly recognized, respected and protected. As such, this research not only provides a better understanding of the challenges faced by Indonesian workers in Japan, but also offers directions that can be taken to improve their conditions in the future.
EDUKASI MENANAMKAN RASA NASIONALISME DAN PATRIOTISME TERHADAP CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG AKAN BERANGKAT KE JEPANG Wartoyo, Franciscus Xaverius; Batubara, Aznina Lembayung; Harjono, Evy; Maghribi, Genta
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23851

Abstract

Migrasi internasional, terutama di antara calon pekerja migran Indonesia yang menuju ke Jepang, telah menjadi fenomena sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun motivasi ekonomi mendominasi keputusan mereka untuk bekerja di luar negeri, penting untuk mengakui bahwa aspek sosial dan budaya juga berperan penting. Kehilangan akar budaya dan identitas nasional selama tugas di luar negeri adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam para calon pekerja migran Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin mereka hadapi melalui wadah PT Multi Generasi Indonesia yang sangat memperhatikan citra Indonesia di mata dunia terhadap peserta yang diberangkatkan dari perusahaan ini. Perusahaan ini menyadari bahwa nilai-nilai nasionalisme dan pemahaman calon tenaga kerja tentang nilai-nilai nasional dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Hasilnya menggaris bawahi kebutuhan perbaikan dalam kurikulum pelatihan tenaga kerja melalui lembaga penyaluran tenaga kerja, penekanan pada program pendampingan di negara tujuan, peran aktif keluarga dan masyarakat, dan peningkatan fokus pada nilai-nilai nasional. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pekerja migran tetap terhubung dengan budaya dan identitas Indonesia saat berada di luar negeri. Kegiatan ini memberikan landasan bagi perubahan dalam persiapan calon pekerja migran dan memperkuat peran mereka sebagai duta budaya Indonesia di mancanegara.
Unraveling the Crisis of Legal Formulation and Law Enforcement in Indonesia through a Legal Philosophy Approach Harjono, Evy; Situmorang, Maryam Christine; Mulyani, Rita; Maghribi, Genta; Batubara, Aznina Lembayung
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i11.4673

Abstract

The crisis of law formation and enforcement in Indonesia stems not merely from procedural shortcomings but from a deeper collapse in legal values and morality. This paper examines the relevance of legal philosophy, particularly through its ontological, epistemological, and axiological dimensions, in analyzing and reconstructing Indonesia’s legal system. Ontologically, law must be understood as an embodiment of society’s moral values, not merely a written statute; Bernard Arief Sidharta emphasizes that law expresses a nation’s fundamental values. Epistemologically, the Indonesian legal system remains overly positivistic and insufficiently reflective, as criticized by H.L.A. Hart through his concept of the internal point of view. Axiologically, the law must not only pursue formal legitimacy but must realize justice as a foundational value. Gustav Radbruch famously argued that in extreme cases, justice must prevail over legal certainty. It is within this philosophical framework that law can be reshaped to align with the ideals of Pancasila. The Pancasila principles, ranging from humanity to social justice, must form the ethical and normative foundation of all legal policies. This article affirms that legal philosophy is not only a tool for reflection but a normative framework to build a moral, just, and emancipatory legal order in Indonesia.