Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris Saly, Jeane neltje; Retaly, Andrea Tamaranova; Shindy, Felicia; Wathan, Bilqis Alifia; Nathanael, Daven; Widjaja, Jason Marcellino
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 20 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8416104

Abstract

The Code of Ethics is crucial in the Notary profession. The Code of Ethics functions as a moral principle and reference for Notaries to carry out their interests. The Notary Code of Ethics exists in various sources. From these sources it can be seen the obligations and also things that are prohibited. Notaries are required to follow the existing Code of Ethics and if a violation occurs, certain steps can be followed up to impose sanctions as a form of notary accountability. The research uses normative methods with primary materials, namely laws and secondary materials, namely legal journals and information from the internet. Research is expected to be a means of education and affirmation regarding the Notary Code of Ethics itself.
Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Kepastian Hukum bagi Calon Tenaga Kerja dalam Proses Rekrutmen Amri, Ibra Fulenzi; Mingga, Britney Wilhemina Berlian; Shindy, Felicia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19758

Abstract

Hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja merupakan bagian integral dari sistem ketenagakerjaan yang berlandaskan asas kepastian hukum. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2024-2025), terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, yang menyebabkan angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Salah satu penyebab utama adalah meningkatnya kasus PHK, yang menjadikan proses rekrutmen sebagai tahap penting dalam upaya memperoleh pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, banyak calon tenaga kerja menghadapi ketidakjelasan, terutama setelah mengikuti tahapan wawancara. Fenomena ghosting oleh Human Resource Development (HRD), yaitu hilangnya komunikasi tanpa pemberitahuan resmi, menimbulkan ketidakpastian dan problematika hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kepastian hukum bagi calon tenaga kerja dalam proses rekrutmen? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjamin kepastian hukum bagi calon tenaga kerja sebagai bagian dari hak yang dijamin oleh hukum nasional, yang harus diberikan sejak calon tenaga kerja memasuki tahapan rekrutmen, bukan hanya setelah terikat hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan pendekatan perbandingan untuk menelaah pengaturan hukum di berbagai negara terkait hak calon tenaga kerja sejak tahap awal rekrutmen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang mengutamakan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk calon tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mencakup: definisi calon tenaga kerja, hak atas penjelasan hasil seleksi, kewajiban pemberitahuan hasil seleksi, pelaporan proses rekrutmen, serta pemberian sanksi atas ketidakterbukaan dalam proses tersebut.
Effectiveness of Liability Exemption Clause Regulations in Standard Agreements Based on Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection Shindy, Felicia; Djajaputra, Gunawan
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026) (IN PRESS
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.62740

Abstract

Standard agreements are common instruments in modern transactions, whether in the service, trade, or digital services sectors. However, the use of liability exemption clauses by business actors in these agreements often creates an imbalance between business actors and consumers. This study aims to analyze the legal provisions regarding liability exemption clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and assess the effectiveness of its implementation in providing proportional legal protection for consumers. The research method used is a literature study by examining relevant laws and regulations, law books, academic articles, and court decisions. The results of the study show that normatively, the UUPK, particularly Article 18, explicitly prohibits the inclusion of standard clauses that limit, transfer, or exempt the liability of business actors. This prohibition is imperative, and any clause that contradicts it is declared null and void. However, the effectiveness of this regulation in practice still faces various obstacles, including low consumer awareness, weak supervision, and rampant violations in digital transactions. Nevertheless, the existence of the UUPK remains an important legal basis in efforts to enforce consumer rights and resolve disputes through litigation and non-litigation channels. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, improve business compliance, and educate consumers to ensure that the protection guaranteed by the UUPK is optimally realized.