Articles
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai dalam Pendaftaran Fidusia Online ]]>
<![CDATA[Jonatan, Lirianna Nurtanio]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.562 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i7.3561
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akta autentik termasuk didalamnya adalah pembuatan akta autentik perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan antara kreditur dengan dan debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertanggungjawaban notaris kepada penerima fidusia dalam melakukan proses pendaftaran fidusia online dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran fidusia online. Penulisan ini dilakukan berdasarkan penulisan hukum normatif dan untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan melakukan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan tata cara atau metode pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan beberapa sumber bahan hukum sekunder untuk membuat analisis dengan berbagai peraturan dalam perundang-undangan di bidang hukum notaris, dan peraturan mengenai tata cara pendaftaran fidusia oleh notaris, buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Objek Jaminan Fidusia online harus diterima dengan benar benar oleh notaris secara sangat berhati hati karena menjadi tanggung jawab notaris lebih besar, ruangan input dan penyimpanan semua dokumen pendukung harus dilakukan secara khusus diperhatikan, pelaksanaan dalam menginput data harus dengan benar-benar diperhatikan dengan dokumen yang disimpan. Kejujuran notaris sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar jangan sampai timbul permasalahan yang dapat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku. Oleh karena itu maka notaris harus menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang mengandung, akal-akalan, penyembunyian data atau kenyataan, kecurangan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan, dan pengelakan peraturan serta harus menjauhkan diri dari hal-hal yang akan mengarah kepada kejahatan korporasi.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Atas Suatu Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang Telah Dinyatakan Dirampas oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Sari, Aneta Indriya]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.755 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i7.3487
<![CDATA[Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan debitur selaku pemberi fidusia, sehingga merugikan kreditur sebagai penerima fidusia, maka dibuatlah oleh penulis tesis yang berjudul: “Kepastian Hukum Atas Suatu Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah Dinyatakan Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan” (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 476/Pdt/2020/Pt. Bdg Tanggal 30 September 2020), yang bertujuan untuk meneliti apakah status kepemilikan objek jaminan fidusia akan menjadi hilang dengan telah dinyatakannya “dirampas oleh negara” berdasarkan suatu putusan pengadilan, serta menganalisis bagaimana kepastian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bersumber dari beberapa bahan hukum khususnya primer dan sekunder maupun tersier untuk melakukan suatu analisis melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta suatu putusan pengadilan, dimana telah terjadi kekosongan norma yang disebabkan karena belum adanya suatu peraturan mengenai objek jaminan fidusia yang dirampas negara serta akibat hukum dari perampasan benda tersebut. Sudah sepatutnya objek jaminan fidusia yang merupakan suatu objek jaminan yang sah, yang telah disita, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yang dalam hal ini adalah Kreditur.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Sebagai Jaminan Utang (Contoh Kasus SHPTU Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta) ]]>
<![CDATA[Nugroho, Liana P]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.403 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i7.3396
<![CDATA[Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha di pasar yang wajib dimiliki oleh Pedagang pasar dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diharapkan dapat dijadikan jaminan utang sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Dearah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, namun faktanya tidak semua Bank bersedia menerima SHPTU sebagai jaminan utang dalam pemberian kredit, hanya Bank tertentu saja yang bersedia menerima SHPTU sebagai jaminan utang, lain halnya dengan jaminan Sertipikat Tanah. Keberatan Bank menerima SHPTU sebagai jaminan utang memiliki alasan yang kuat sebab Tempat Usaha pasar di dalam hukum jaminan kebendaan tidak bisa dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena Tempat Usaha pasar untuk dapat dikategorikan sebagai “benda” belum memenuhi unsur yang ada dalam Buku II KUHPerdata, yang mana tempat usaha pasar hanya merupakan ijin pemakaian tempat usaha di pasar semata dimana tidak melahirkan hubungan kebendaan, oleh karena tidak ada hubungan langsung antara pedagang dengan bendanya (tempat usaha pasar yang dipakainya). SHPTU lahir dari perjanjian pemakaian tempat usaha antara Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Perumda Pasar Jaya), Pedagang pasar dan Developer. SHPTU bukanlah hak kebendaan melainkan hak perorangan, memiliki kesamaan dengan unsur sewa menyewa sebagaimana pada pasal 1548 KUH Perdata. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan menambahkan unsur empiris dan wawancara, dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa SHPTU tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya Sertipikat Tanah, walaupun sama-sama bisa dialihkan kepada pihak lain,, bahkan tanah dengan Sertipikat hak pakai saja hanya Bank tertentu yang mau menerima sebagai jaminan walaupun jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah memperbolehkan hak pakai sebagai jaminan, namun memgingat SHPTU memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, maka di harapkan pemerintah dapat segera menjawab kebutuhan para pedagang pasar terhadap adanya suatu hukum jaminan yang dapat mengakomodir SHPTU sebagai jaminan yang setara dengan Sertipikat tanah.]]>
<![CDATA[Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang RKL RPL Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang) ]]>
<![CDATA[Fikra, Mico Juli]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.999 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i7.3564
<![CDATA[Negara Indonesia adalah Negara Hukum, semua aktivitas masyarakat mengacu pada peraturan yang berlaku. Peraturan bersifat dinamis, sehingga akan selalu ada peraturan baru yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu Peraturan baru yang dibuat untuk dibuat untuk mengakomodir penyederhanaan proses perizinan agar tingkat investasi meningkat adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RKL RPL rinci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL RPL rinci di kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu kebijakan yang baru diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik non random secara purposive sampling dimana penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, didapatkan gambaran bahwa masyarakat belum mengetahui mengenai adanya peraturan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi perusahaan industri yang berada atau akan berlokasi di kawasan industri. Kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberadaan suatu kegiatan dan akan menentukan bagaimana masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab PPAT Sementara Dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Junaedi, Junaedi]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p107-136
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab PPAT Sementara dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan Hak Atas Tanah melalui jual beli dan menganalisis akibat hukum dari Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh putusan pengadilan. PPAT sebagai pejabat umum harus memiliki kemampuan khusus di bidang pertanahan, mengingat akta tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang menerangkan telah terjadi perbuatan hukum pengalihan hak. Teori kepastian dan keadilan serta tanggung jawab digunakan untuk menganalisis permasalahan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan, bentuk tanggung jawab PPAT Sementara hanya sebatas dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pihak Penjual dan Pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pihak Penggugat mendapatkan kembali haknya berdasarkan putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan formal maupun informal kepada PPAT Sementara. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam membuat akta jual beli tanah harus teliti, cermat, hati - hati, dan tidak boleh ceroboh ]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN FINTECH ILEGAL BERBENTUK PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Kho, Indra]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p06
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan yang menjadi payung hukum dalam pemberian pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan berbasis Fintech serta menganalisis praktik perusahaan Fintech ilegal dalam bentuk pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen karenapenting untuk menetapkan perlindungan hukum untuk melindungi konsumen yang menggunakan layanan organisasi Fintech. Hal ini disebabkan oleh tingginya prevalensi aktivitas kriminal yang dilakukan oleh operator Fintech ilegal, yang mengeksploitasi informasi pribadi pelanggan demi keuntungan eksklusif mereka sendiri. Penulis berharap artikel ini dapat menawarkan solusi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pemanfaatan layanan pinjaman online berbasis Fintech secara bijaksana. Artikel ini merupakan artikel hukum normatif sehingga data utama yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alat pengumpulan data sekunder, adalah studi dokumentasi (library research, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis. Hasil pembahasan berupa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik perusahaan Fintech ilegal berupa pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari perlindungan hukum secara preventif jasa layanan pinjam meminjam dana secara online dengan upaya pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait Fintech peer to peer lending, yaitu POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain itu ada juga perlindungan yang bersifat represif yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum maupun melalui instansi Pemerintah lainnya. This research aims to identify the provisions that form the legal umbrella for providing online loans by Fintech-based companies as well as analyzing the practices of illegal Fintech companies in the form of online loans according to consumer protection law and efforts to resolve disputes over consumer losses because it is important to establish legal protection to protect consumers who using the services of Fintech organizations. This is due to the high prevalence of criminal activities carried out by illegal Fintech operators, who exploit customers' personal information for their own exclusive gain. The author hopes that this article can offer solutions and provide knowledge to the general public about the wise use of Fintech-based online loan services. This article is a normative legal article so the main data used is secondary data. The secondary data collection method is carried out using the documentation method, while the secondary data collection tool is a documentation study (library research, namely data collection carried out through written data. The results of the discussion are in the form of legal protection for consumers against illegal Fintech company practices in the form of online loans according to the law consumer protection which consists of preventive legal protection for online lending and borrowing services with the government's efforts to issue several regulations related to Fintech peer to peer lending, namely POJK LPBBTI and SEOJK Governance of LPMUBTI. Apart from that there is also repressive protection which functions to solve if a dispute occurs in the future through the Court within the scope of the General Court or through other Government agencies.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan ]]>
<![CDATA[Nur Sharky, Yoliandri]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1933
<![CDATA[Default is non-fulfillment of an obligation or obligation carried out by parties who are mutually binding. In the case of a cooperation agreement, it is often one of the parties that does not carry out the achievements as agreed. Default is carried out through several stages, namely a warning or subpoena which if there is no response then it can go to the court stage. In the case raised in the Supreme Court Decision Number 1386K/PDT/2020, that the Abdurrab Foundation committed an act of default in an agreement with PT Karya Metropolitan Utama because the Foundation did not fulfill its achievements and broke a promise. The research method used in this study uses normative juridical methods using secondary data. Then the results of the study stated that the judge's decision in granting part of the plaintiff's lawsuit was in accordance with the law and there was no deviation in deciding a case.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pengembalian Dana pada Kesalahan Transfer ]]>
<![CDATA[Nainggolan, Valen]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1934
<![CDATA[The mechanism of fund reimbursement in cases of transfer errors is crucial in maintaining customer trust and satisfaction in banking services. This study aims to investigate and propose optimal steps to enhance the effectiveness of fund reimbursement mechanisms. The research methodology involves literature analysis and case studies to understand key challenges and best practices in the banking industry. Findings indicate that transfer errors can occur due to various factors, including human error, system glitches, or fraudulent activities. To optimize fund reimbursement mechanisms, a holistic approach is required, encompassing improvements in internal processes, enhanced transparency, and communication with customers, as well as the implementation of advanced technologies such as anomaly detection and automated verification. The implications of this research underscore the importance for banks to continuously improve their systems and procedures in handling transfer errors, thereby enhancing customer trust and maintaining corporate reputation. This study provides practical guidance for banks in addressing challenges related to transfer errors and ensuring swift and accurate fund reimbursements to customers.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022) ]]>
<![CDATA[Melosia Mangiwa, Devina]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1940
<![CDATA[This article provides an overview of the implementation of an employment agreement or employment contract in the business world that often causes interpretation. This research is based on normative legal research with qualitative research methods. The results of this study describe the causes of default in an agreement which as a result can harm the parties who bind themselves in an agreement. Settlement of default can basically be reached through several legal remedies such as sending a subpoena, negotiations to the lawsuit in the trial. As the decision of the panel of judges in a civil case between PT. Sukses Bintang Indonesia and PT. Ratu Intan Mining has resolved the dispute between the parties in accordance with the provisions of applicable regulations.]]>
<![CDATA[Illegal and Unauthorized Medical Treatment In Therapeutic Transactions ]]>
<![CDATA[Adianie, Nadya]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.1965
<![CDATA[In this era and age, doctors and patients are mostly bound by transactional relationship which generally written down under a therapeutic contract. The contract acts as mutual agreement between both the practitioner and patient that ensures the medical procedure will be performed professionally and highlights responsibilities of the practitioner towards patient. It becomes problematic when medical professionals performs beyond their responsibilities of what has been written under the contract which would cause of what should have been a legal procedure to become an unlawful act. Most common people wouldn’t understand and comprehend what is actually written under the contract so it becomes difficult to determine whether the medical procedure is legal or not.]]>
