Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Academia Open Indonesia Law Review (ILREV) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Serina Abdimas
Amri, Ibra Fulenzi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Measuring The Effectiveness of Private Electronic System Organizers Regulations In Developing Social Media Equilibrium Sitabuana, Tundjung Herning; Adhari, Ade; Suryani, Leony Sondang; Sanjaya, Dixon; Amri, Ibra Fulenzi
LAW REFORM Vol 19, No 2 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i2.56534

Abstract

Technological developments, especially social media, potentially have a negative impact that pretend to social disintegration and instability. To prevent and create a healthy and conducive digital space, the Government issued the Minister of Communication and Information Regulation No.5/2020 concerning Private ESOs. This regulation gives the government authority to supervise Private ESOs and protect social media content. This research aims to examine ministerial regulation effectiveness in realizing social media equilibrium and its impact on digital democracy in Indonesia. This is a sociolegal research. The data was obtained from observation, expert interviews, and literature studies which were analyzed qualitatively. Normatively, restrictions and supervision to the right to use social media through private ESOs can be carried out to be in line with Pancasila’s Spirit. However, there are fundamental errors in ministerial regulation: (1) multiple interpretations norm; (2) unclear parameters of supervision; and (3) weak legal position of ministerial regulations in law enforcement. Sociologically, the presence of ministerial regulations is weak and ineffective because they are: (1) rejected by stakeholders; (2) easy to change; and (3) slowly responded in socialization process and community compliance. More comprehensive implementation regulation is required with, supervision through an electronic system approach to increase the role and participation of community.
SOSIALISASI KONSEP PANCASILA DI ERA MODERNITAS BAGI PELAJAR DI SMA NEGERI 16 JAKARTA Amri, Ibra Fulenzi; Sitabuana, Tundjung Herning; Nethan
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v7i3.32763

Abstract

Modernity, as a transformation from pre-modern to modern humanity, coincides with the spread of Western values through globalization, such as individualism, secularism, and materialism, which shape modern human character. This has led to new problems: traditional values have been replaced, and modern humans experience psychological issues due to a loss of meaningful freedom and societal control. This phenomenon also influences the behavior of the "strawberry generation," which is seen as fragile. Therefore, the relevance of Pancasila in the modern era must be reformulated to be accepted by the modern generation. The Community Service Team aims to strengthen Pancasila values among students at SMA Negeri 16 Jakarta. This initiative addresses the limited introduction of Pancasila in schools and the gap in understanding among young people, which is often accompanied by deviations from Pancasila values in society. Socialization is carried out through lectures and discussions, with the theme "Strawberry Generation: Strengthening Pancasila Character in the Era of Modernity." The activity was attended by 67 students. The implementation of Pancasila in modern society faces challenges, including weak institutionalization, destructive behavior, and the rise of primordialism. To revitalize Pancasila for the strawberry generation, the involvement of families, schools, religious institutions, and educational bodies is necessary, incorporating it into religious teachings, school curricula, cultural activities, and digital content. This PKM activity helped students understand modernity and the relevance of Pancasila to build resilience in facing its negative aspects ABSTRAK Modernitas sebagai suatu fase transformasi manusia pra modern menuju modern tumbuh bersamaan dengan penguatan nilai-nilai barat melalui proses globalisasi, seperti individualisme, sekularisme, dan materialisme yang membentuk karakter manusia modern. Sebagai konsekuensinya, masalah-masalah baru muncul yaitu dari aspek kultural telah menghapuskan atau menghancurkan tata nilai tradisional dan secara psikologis menimbulkan gangguan kejiwaan manusia modern karena kehilangan kebebasan yang bermakna dan masyarakat kontrol. Fenomena tersebut turut membentuk perilaku generasi strawberry yang dinilai rapuh. Atas dasar tersebut, relevansi Pancasila di era modernitas harus dirumuskan agar dapat diterima bagi generasi modern. Tim Pengabdian Masyarakat bermaksud untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar SMA Negeri 16 Jakarta. Langkah ini dilatarbelakangi terbatasnya pengenalan Pancasila di sekolah serta kesenjangan pemahaman generasi muda yang masih sering diiringi penyimpangan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi. Materi diisi oleh narasumber dengan tema ‘Generasi Strawberry: Penguatan Karakter Pancasila di Era Modernitas’. Kegiatan diikuti oleh 67 pelajar. Implementasi Pancasila diera modernitas mengalami kemandegan karena lemahnya institusionalisasi Pancasila, perilaku destruktif, hingga praktik primordialisme di masyarakat. Revitalisasi Pancasila bagi generasi strawberry memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, institusi sosial-keagamaan, institusi pergerakan, dan institusi pendidikan dan pelatihan melalui penyisipan dalam ajaran agama, kurikulum dan kegiatan sekolah, kegiatan budaya dan kebangsaan, serta konten di dunia digital. Melalui kegiatan PKM ini, pelajar di SMA Negeri 16 Jakarta memiliki pemahaman mengenai makna modernitas dan relevansi Pancasila bagi dirinya untuk membentuk ketahanan diri menghadapi sisi buruk modernitas dan modernisasi.
Analisis Hukum Internasional: Dinamika Geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam Gerakan Terorisme Di Moskow Amri, Ibra Fulenzi; Tsabitha, Tanissa Mayra; Lewiandy, Lewiandy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10075

Abstract

Dalam dinamika geopolitik internasional yang turbulen dan sarat ketegangan, aksi terorisme yang dilancarkan oleh kelompok militan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) merupakan pelanggaran internasional yang tak dapat ditoleransi. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa kekuatan politik kontemporer tidak dapat dilepaskan dari peran sentral yang dimainkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dua negara adidaya ini memegang pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah geopolitik dan kepentingan bangsa-bangsa lain dalam mencapai tujuan nasional masing-masing. Keterlibatan AS dalam pendanaan terorisme ISIS, maka hal tersebut akan menjadi pelanggaran serius terhadap Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001). Konvensi ini secara tegas mengkriminalisasi pendanaan terorisme, sementara Resolusi PBB tersebut mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas gerakan teroris, mengkriminalisasi pendanaan terorisme, serta berbagi informasi intelijen terkait terorisme. Konsekuensi dari pelanggaran ini dapat memiliki implikasi yang luas dan mendalam dalam dinamika geopolitik dan hegemoni global. Rusia, sebagai kekuatan rival AS, dapat mengalami ketidakstabilan internal yang parah akibat serangan teror yang dilakukan ISIS di kota Moskow. Tujuan penelitian ini ingin mengungkap dampak mendalam dari dugaan pendanaan terorisme terhadap keamanan dunia, demi membangun kesadaran dalam perspektif hukum internasional. Dengan Menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan undang-undang. Kata kunci: dinamika, geopolitik, hegemoni, terorisme, internasional.
Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Kepastian Hukum bagi Calon Tenaga Kerja dalam Proses Rekrutmen Amri, Ibra Fulenzi; Mingga, Britney Wilhemina Berlian; Shindy, Felicia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19758

Abstract

Hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja merupakan bagian integral dari sistem ketenagakerjaan yang berlandaskan asas kepastian hukum. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2024-2025), terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, yang menyebabkan angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Salah satu penyebab utama adalah meningkatnya kasus PHK, yang menjadikan proses rekrutmen sebagai tahap penting dalam upaya memperoleh pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, banyak calon tenaga kerja menghadapi ketidakjelasan, terutama setelah mengikuti tahapan wawancara. Fenomena ghosting oleh Human Resource Development (HRD), yaitu hilangnya komunikasi tanpa pemberitahuan resmi, menimbulkan ketidakpastian dan problematika hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kepastian hukum bagi calon tenaga kerja dalam proses rekrutmen? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjamin kepastian hukum bagi calon tenaga kerja sebagai bagian dari hak yang dijamin oleh hukum nasional, yang harus diberikan sejak calon tenaga kerja memasuki tahapan rekrutmen, bukan hanya setelah terikat hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan pendekatan perbandingan untuk menelaah pengaturan hukum di berbagai negara terkait hak calon tenaga kerja sejak tahap awal rekrutmen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang mengutamakan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk calon tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mencakup: definisi calon tenaga kerja, hak atas penjelasan hasil seleksi, kewajiban pemberitahuan hasil seleksi, pelaporan proses rekrutmen, serta pemberian sanksi atas ketidakterbukaan dalam proses tersebut.
PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 17 JAKARTA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI DAN DIGITALISASI Sitabuana, Tundjung Herning; Sanjaya, Dixon; Amri, Ibra Fulenzi; Goldwen, Filshella
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i4.28328

Abstract

The globalization and digitalization due to technological advances has led society to a chaotic situation. Distinction between truth and lies or honesty and dishonesty has become biased. This is era of false truth and post truth. This situation endangers the unity of Indonesian nation. This vulnerability has the potential to occur in younger generation who are largest in number but the intensity of interaction with local cultural values is minimal. The younger generation has experienced a shift in value and ethical behavior that has been degraded. This Community Service’s Team (PKM Team) intends to provide legal education to students regarding "Indonesian National Insight". PKM was carried out at SMA Negeri 17 Jakarta in form of socialization regarding importance of Pancasila to national problems. The aim of PKM is to provide understanding and guidance to the younger generation so that they aren’t deceived and are able to position themselves in global dynamics. Geopolitic of Indonesia has three basic capitals in geographical, demographic and historical aspects which are full of values to achieve national goals and face the challenges of times. However, technological advances have distorted people's mindset and behavior regarding national insight so the approach to strengthening national insight requires the involvement of all components and the approach taken is more relevant to the young generation. Through this PKM, students gain understanding and national values that need to be instilled to face globalization and digitalization. Strengthening national insight must be carried out continuously by combining socialization and education in community activities. Arus globalisasi dan proses digitalisasi karena kemajuan teknologi telah mengarahkan masyarakat pada situasi chaotic terlepas dari kemanfaatan dan keburukan yang ditimbulkan. Pembedaan antara kebenaran dan kebohongan, maupun kejujuran dan ketidakjujuran menjadi bias. Inilah yang disebut era false truth dan post truth. Pembiaran atas situasi demikian membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kerentanan ini potensial terjadi pada generasi muda yang jumlahnya paling besar tetapi intensitas interaksi dengan nilai-nilai budaya lokal yang paling minim. Hal ini sebagai akibat globalisasi dan digitalisasi tersebut sehingga generasi muda telah mengalami pergeseran nilai, norma, dan etika perilaku yang terdegradasi. Atas dasar tersebut, Tim PKM bermaksud memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar mengenai “Wawasan Kebangsaan Indonesia”. PKM dilaksanakan di SMA Negeri 17 Jakarta berupa sosialisasi dan edukasi mengenai arti penting Pancasila terhadap permasalahan bangsa. Tujuan PKM ini untuk memberikan pemahaman dan pedoman kepada generasi muda agar tidak terpedaya dan mampu menempatkan diri ditengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan kekacauan. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia secara geopolitik memiliki tiga modal dasal dalam aspek geografis, demografis, dan historis sarat akan nilai dan makna untuk mencapai tujuan negara dan menghadapi tantangan zaman. Akan tetapi, kemajuan teknologi mendistorsi pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga menanamkan wawasan kebangsaan memerlukan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual dengan karakter generasi muda Indonesia. Melalui PKM ini, pelajar memperoleh pemahaman, gambaran, dan nilai-nilai kebangsaan yang perlu ditanamkan untuk menghadapi globalisasi dan digitalisasi. Penguatan wawasan kebangsaan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memadupadankan pendekatan sosialisasi dan edukasi dengan aplikasi dalam aktivitas masyarakat.
THE URGENCY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CODE OF ETHICS Sitabuana, Tundjung Herning; Sanjaya, Dixon; Amri, Ibra Fulenzi; Nethan, Nethan
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The era of artificial intelligence has become a characteristic of industrial era 5.0 which has been used in various aspects. Potential economic value of AI has driven various forms of AI innovation development. Exploration of AI tends to override negative impacts of such developments. The emergence of ethical issues with presence of AI encourages the need for a law-based approach to establishing ethical standards to protect entire Indonesian nation. Therefore, this research was conducted to examine urgency for an AI code of ethics. This paper will normatively describe data qualitatively to answer urgency and development of AI code of ethics in doctrinal and regulative contexts, including comparisons of countries that apply ethical code. Phenomenon of emergence of AI has given rise to systemic ethical problems that are both incidental and existential related to humans. Due to disruptive threat of AI, it encourages countries to formulate ethical standards regulatory models. European Union and China have AI ethical guidelines within their legal frameworks although their characteristics differ. Meanwhile, Indonesian legal system doesn’t yet have tools that specifically regulate AI ethics. Weaknesses in regulating AI related to scope of AI, legal harmonization, and weak government commitment and competence. To regulate AI Ethics substantially and formally can be formulated in many variants based on categorization of ethical principles nature, implementation of ethical principles, forming institutions, nature and type of regulations, normative power, and scope of AI impact. New legal instruments are needed based on this categorization.
The Urgency of Regulating Provisions That Cannot Be Changed in Amendments to the Indonesian Constitution: Urgensi Pengaturan Ketentuan Tidak Boleh Diubah Dalam Amandemen Konstitusi Indonesia Amri, Ibra Fulenzi; Sitabuana, Tundjung Herning
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12969

Abstract

General Background: Since the Reform Era, Indonesia has undergone extensive political and constitutional transformation that renewed demands to reorganize national governance through amendments to the 1945 Constitution. Specific Background: The re-emergence of constitutional amendment discourse after 27 years of Reform raises concerns about unstructured changes that may weaken constitutional authority and threaten national integrity. Knowledge Gap: Indonesia has not yet established explicit constitutional provisions identifying which foundational norms must remain unamendable. Aims: This study aims to formulate a normative framework for determining non-amendable constitutional provisions to ensure orderly amendments and preserve constitutional stability. Results: The findings show that the MPR must adopt fundamental agreements protecting the following from amendment: the Preamble, the state ideology, the goals of the state, the form of the state, the separation of powers under checks and balances, human rights guarantees, and procedures for constitutional amendment in emergencies. Comparative analysis shows that many countries, including Germany, France, Portugal, Spain, and Turkey, maintain similar immutable clauses. Novelty: This study offers a comprehensive normative construction of unamendable provisions within Indonesia’s constitutional framework. Implications: Explicitly regulating immutable constitutional clauses is essential to safeguard constitutional supremacy and prevent national disintegration. Highlights: Identifies core constitutional elements that must remain unamendable to preserve state integrity. Highlights the need for structured and principled constitutional amendment procedures. Shows that Indonesia aligns with global constitutional practices protecting foundational norms. Keywords: Constitutional Amendment, Unamendable Provisions, Constitutional Stability, Indonesia, Constitutional Law
Co-Authors Ade Adhari Goldwen, Filshella Lewiandy, Lewiandy Mingga, Britney Wilhemina Berlian Nethan Nethan, Nethan Sanjaya, Dixon Shindy, Felicia Suryani, Leony Sondang Tsabitha, Tanissa Mayra Tundjung Herning Sitabuana