Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Widjaja, Jason Marcellino
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris Saly, Jeane neltje; Retaly, Andrea Tamaranova; Shindy, Felicia; Wathan, Bilqis Alifia; Nathanael, Daven; Widjaja, Jason Marcellino
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 20 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8416104

Abstract

The Code of Ethics is crucial in the Notary profession. The Code of Ethics functions as a moral principle and reference for Notaries to carry out their interests. The Notary Code of Ethics exists in various sources. From these sources it can be seen the obligations and also things that are prohibited. Notaries are required to follow the existing Code of Ethics and if a violation occurs, certain steps can be followed up to impose sanctions as a form of notary accountability. The research uses normative methods with primary materials, namely laws and secondary materials, namely legal journals and information from the internet. Research is expected to be a means of education and affirmation regarding the Notary Code of Ethics itself.
Penyelesaian Masalah (Studi Komparasi Pengaturan Polusi Udara Menurut Hukum Negara Indonesia Dan Swiss) Sugiarto, Ivan Richard; Hartono, Ernita Dewy; Widjaja, Jason Marcellino; Ariffa, Reisa; Wijaya, Jonathan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran udara menjadi momok yang paling ditakuti di zaman sekarang, pencemaran udara sendiri telah diatur oleh Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Peraturan tersebut definisi dari pencemaran udara adalah komponen lain yang mengkontaminasi udara ambien yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan menyebabkan turunnya mutu kualitas udara ambien sampai melampaui batas mutu yang telah ditetapkan. Sementara Swiss sendiri menganggap polusi udara menurut Bab 1 Pasal 2 angka 5 OAPC 1985, pencemaran udara sudah dianggap berlebihan jika: membahayakan manusia, hewan, tumbuhan atau komunitas biologis atau habitatnya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif karena menggambarkan suatu permasalahan dengan mencari peraturan peraturan atau undang undang yang telah ada, diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat lebih mengetahui komparasi hukum lingkungan swiss mengenai polusi udara dengan hukum lingkungan indonesia lebih tepatnya peraturan yang mengatur tentang polusi udara.
Perlindungan Hukum bagi Investor atas Pelanggaran Lock-up period (Studi Kasus PT. Bersama Zatta Jaya Tbk) Widjaja, Jason Marcellino; Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50900

Abstract

Pasar modal memiliki peran utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi antara investor dan emiten. Kepercayaan publik terhadap pasar modal hanya dapat terwujud apabila prinsip keterbukaan, keadilan, dan perlindumgan inevstor dijalankan secara konsisten. Salah satu instrumen hukum yang bertujuan melindungi investor adalah lock-up period, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih terjadi , seperti pada kasus PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), di mana pemegang saham utama menjual sahamnya selama masa lock-up period masih berlaku. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tindakan berupa Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) dan suspensi perdaganagan, namun belum terdapat sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara Das Sollen (yang diinginkan) dan Das Sein (kenyataannya), serta lemahnya efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera terhadap pelanggar. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan peran OJK dalam penegakan hukum pasar modal agar perlindungan investor dapat terlaksana secara optimal dan men jaga stabilitas kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.
Co-Authors Ariffa, Reisa Hartono, Ernita Dewy Jeane Neltje Saly Nathanael, Daven Rasji, Rasji Retaly, Andrea Tamaranova Shindy, Felicia Sugiarto, Ivan Richard Wathan, Bilqis Alifia Wijaya, Jonathan