Articles
<![CDATA[Opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in handling land cases in the new normal era ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ummi Salamah Lubis]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 29 No. 1 (2021): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/ljih.v29i1.14042
<![CDATA[During the Covid-19 pandemic and the new normal era, it became a separate challenge in resolving land cases by the National Land Agency (BPN). This condition is an opportunity as well as a challenge for the Ministry of ATR/BPN in carrying out its duties as an authorized official in its field. This writing uses legal research methods according to normative law. This type of research used in this writing is library research. Based on the results of the research, it is known that the settlement of land cases by the BPN is currently carried out based on Regulation Number 11 of 2016 as an effort to guarantee legal certainty and justice related to control, ownership, and use of land. One of the steps taken was mediation to reach an agreement, a peace agreement based on current events made mediation mandatory for the parties. That the opportunities and challenges for the BPNin resolving land disputes in accordance with the objectives of the new standard will be changed by the BPN. For this reason, it is necessary to conduct an assessment of opportunities and challenges for them. The Ministry of ATR/ BPN in solving and handling land cases in the new normal era like now.]]>
<![CDATA[HUKUM ANGRARIA (Suatu Pengantar) ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 1 (2018): HUKUM ANGRARIA (Suatu Pengantar) ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persoalan agraria (khususnya tanah) yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini sangat kompleks adanya. Kendati banyak literatur terkait dengan penjabaran dan pemahaman Hukum Agraria, namun agaknya materi perkuliahan Hukum Agraria di kalangan mahasiswa masih sulit untuk diserap secara utuh dan menyeluruh. Hal tersebut disebabkan bukan hanya terbatas pada faktor rendahnya pemahaman mahasiswa ataupun dangkalnya penjabaran sang Dosen, melainkan memang dikarenakan kajian terhadap Hukum Agraria sangat luas. Oleh karenanya, penyederhanaan penyampaian materi perkuliahan yang diarahkan kepada kajian teori dengan banyak melibatkan keaktifan mahasiswa dalam menggali sumber materi perkuliahaan baik secara mandiri maupun terstruktur dengan acuan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dinilai merupakan sebuah siasat jitu untuk mem-familiarkan mata kuliah Hukum Agraria di kalangan mahasiswa. Di samping fokus pada kajian]]>
<![CDATA[Beda Nama dan jaminan Kepastian Hukum SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2018: Beda Nama dan jaminan Kepastian Hukum SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seperti diketahui bersama, bahwa salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. PP 24 Tahun 1997 adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Munculnya fenomena hukum terkait dengan perbedaan nama dalam sertifikat hak atas tanah tentu menimbulkan problematika hukum tersendiri dalam upaya mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dimaksud. Selain faktor penyebab munculnya perbedaan nama dalam sertifikat hak atas tanah, analisis dan kajian terkait kepastian hukum berikut langkah hukum administrasi yang dapat ditempuh dalam upaya mengatasi permasalahan perbedaan nama dalam sertifikat hak atas tanah juga diungkap secara komprehensif dalam buku ini.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 1 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.371 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i1.1885
<![CDATA[Pendirian bangunan di atas tanah milik orang lainberupabangunan-bangunan yang berdiri berdasarkan perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) yaitu perjanjian yang memberikan hak kepada pihak lain, dimana penerima hak tersebut diberikan hak untuk menyewakan dan/atau memanfaatkan bangunan tersebut untuk diri sendiri atau kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentudan pada saat berakhirnya perjanjian, seluruh kepemilikan atas bangunan menjadi milik pemilik tanah.Perbedaan kepemilikan antara bangunan dan hak atas tanah dapat dipastikan terjadi karena adanya perjanjian antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Oleh karena itu, wajib diketahui terlebih dahulu isi perjanjian yang mendasari adanya bangunan yang berdiri di atas kepemilikan/hak pihak lain.Kata Kunci: Kepemilikan, Bangunan, Tanah Hak, Perjanjian BOT.]]>
<![CDATA[Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.751 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2275
<![CDATA[Terdapat korelasi antara peraturan zonasi pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dengan Undang-Undang Pokok Agraria terutama dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah yang merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Korelasinya terletak pada tujuan akhir dilakukannya pengaturan zonasi dimaksud yaitu menjadikan tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.]]>
<![CDATA[Dasar-Dasar HUKUM AGRARIA ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2019: Dasar-Dasar HUKUM AGRARIA ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian tentang Hukum Agraria Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bukanlah tema yang baru, sehingga wajar kiranya telah banyak buku literatur yang membahas tentang Hukum Agraria tersebut. Kompleksitas kajian keagrariaan di Indonesia, seakan menjadi salah satu indikator sulitnya materi Hukum Agraria dapat difahami secara utuh dan menyeluruh. Buku ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur berbagai hal menyangkut hak-hak atas tanah sebagai salah satu objek kajian dalam Hukum. Agraria di Indonesia yang kajian sangat luas. Sesuai titelnya, maka buku ini berupaya menyederhanakan muatan pembahasannya terfokus kepada pokok kajian hukum pertanahan sebagai bagian dari lingkup hukum agraria secara umum. Tujuannya adalah mendekatkan dan mengenalkan konsep-konsep dasar pengaturan hukum tanah di Indonesia.]]>
<![CDATA[Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 1 (2019): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.97-108
<![CDATA[Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi. Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat (MHA) atas tanah penting untuk dipertanyakan dalam kaitan pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistisyang memggunakan data skunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara offline maupun onlineyang kemudian dianalisa melalui metode analisa konten (centent analysis method) dengan fokus padapermasalahan tentang bagaimana eksistensi hak komunal MHA dalam undang-undang pengadaan tanah? dan bagaimana pengadaan tanah yang objeknya hak komunal?. Dari hasil penelitian diketahui bahwa UU No.2/2012 tidak mengatur secara khusus tentang objek pengadaan tanah yang berasal dari hak ulayat atau menurut Permen ATR /Ka. BPN No.10/2016 disebut hak komunal, eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah dalam penjelasan Pasal 40 UU No.2/2012 yang menegaskan bahwa yang berhak menerima ganti rugi antara lain MHA. Sedangkan untuk pegadaan tanah yang objeknya hak komunal (hak ulayat) dilaukan melalui mekanisme ganti kerugian yang ‘layak dan adil” dengan cara; pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[Legal Problems of Land Services Online ]]>
<![CDATA[Farid Wajdi]]>;
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 1 (2022): January-April ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v3i1.201
<![CDATA[The problem of online land services by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has several legal problems related to the nature of land registration to ensure legal certainty as its main substance. The problem to be discussed is regarding the online land service policy implemented by the National Land Agency with various obstacles and legal problems that arise against the policy. The research method used is normative legal research. The results showed that in terms of online land services, for the first time registration activities, especially in physical land measurement services, it could not be carried out online so that the substance of online land service policies could not be fully implemented. The lack of public knowledge about technology makes it difficult to access land services online, which becomes a separate obstacle in implementing online land service policies]]>
<![CDATA[Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 2 (2020): September - December ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v1i2.8
<![CDATA[The transfer of mortgage loans is carried out without prior approval from the bank as the debtor and is carried out under an underhand loan agreement between the parties. This research uses normative juridical legal research methods (normative research), namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The research specification in this paper is descriptive analytical research. Based on the results of the research, it is known that the transfer demands several things that need to be known, namely changes or additions to the provisions of this agreement can only be done after there is an agreement and it is done in writing that is signed by the creditor and debtor, the debtor is not entitled to transfer or transfer rights and obligations. part or all based on this credit agreement to other debtors without prior written approval from the creditor, the creditor can transfer or transfer part or all of the rights and obligations under the credit agreement to other creditors with prior written notification to the debtor.]]>
<![CDATA[The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ummi Salamah Lubis]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 2, No 3 (2021): September-December ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v2i3.142
<![CDATA[Placement of boundaries is necessary to avoid boundary disputes between landowners. The installation of land boundary markings by the owner with the approval of the boundary neighbors witnessed by village officials or authorized officials is called the delimitation contradiction principle. This principle is evidenced by an affidavit of approval which is signed directly by the land owner and adjacent land owner and witnesses who are present in the form of village officials. The principle of contradictory delimitation is a very basic thing that must be done by the owners, this is the main and very important condition for the land to be registered at the land office. Although land registration and the principles in land registration have been regulated in such a way and there is a legal basis governing these provisions, there are still many people who do not care, causing a problem, one of which often occurs in the field, namely the lost land boundary because the owner does not care. maintain and maintain these boundaries properly so that at the time of measurement by the land surveying officer, new land boundaries are installed and do not present bordering neighbors so that errors can occur in determining land boundaries. The problem that often arises is that neighboring neighbors underestimate their presence, consider measurements to be unimportant for certain reasons and because this can lead to disputes with other owners seizing land boundaries and there is no agreement between the parties in determining land boundaries. This indicates that the delimitation contradiction principle is not fulfilled. The procedure used to collect data in this study is in the form of documentation, namely the guidelines used in the form of notes or quotes, searching for legal literature, books and others related to the identification of problems in this study both offline and online. Analysis of legal materials is carried out using the content analysis method which is carried out by describing the material of legal events or legal products in detail in order to facilitate interpretation in the discussion. Basically the application of the delimitation contradiction principle is the presence of the parties concerned, namely the land registration applicant and the parties directly adjacent to the land boundary measurement and mapping carried out by the Land Office. has not been carried out, it is also possible that all of the parties concerned came but at the time of the measurement there was a dispute of opinion regarding the results of the measurement and mapping of land boundaries that was carried out, the application of the Delimitation Contradictory principle had also not been implemented.]]>
