Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syfiyah, Shafa; Putri, Keisha Rafilah; Yuman, Dara Aulia; Negara, Yasinta Diva; Qibtiya, Mauladiana; Huda, Genthala Rafik; Hamzah, Amanda Fitra; Aria, Muhammad Gustaf; Fairuz, Muhammad Gustaf; Hidayatullah, Ahmad; Suprima, Suprima; Mulyadi, Mulyadi; W, Yuliana Yuli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12804479

Abstract

Sudah ada banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia dengan berbagai metode. Banyak regulasi hukum yang telah mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Meskipun telah terbentuk aparat penegak hukum dan undang-undang yang berlaku, faktanya tingkat kasus korupsi di Indonesia masih berada pada level yang cukup tinggi. Atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab tingkat keefektifan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; tingkat keketatan hukum dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi; serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hukum antikorupsi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H selaku seksi tindak pidana khusus Kasubsi penuntutan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi menurut IPK mengalami mengalami penurunan skor hingga 4 poin sehingga kasus ini terbilang masih tinggi. Faktor peningkatan kasus korupsi berupa kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya, rendahnya kualitas moral, dan lemahnya penegak hukum. Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas kepemimpinan antikorupsi akan mempermudah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semua regulasi terkait korupsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila karena Pancasila menjadi pondasi dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Maka, diperlukan strategi dalam pemberantasan korupsi seperti penguatan institusi antikorupsi, kerjasama dan komitmen, penguatan sistem pengaduan dan pelaporan, penindakan dan represif terhadap korupsi, serta diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan kasus korupsi.
Dispute Resolution of Debtor Default in Working Capital Credit Agreements at PT BPR Kredit Mandiri Indonesia Hamzah, Amanda Fitra; Hisan, Yasmin Fakhira Khairatun; Anargya, Audri Razan; Tarina, Dwi Desi Yayi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19754276

Abstract

This study was motivated by the increasing risk of default in banking credit agreements, particularly in Working Capital Loan as well as the application of collateral seizure as legal protection for creditors. This study employs a normative legal method, analyzing Judgment No. 2/Pdt.G.S/2024/PN. Cbn, within a conceptual framework. The findings indicate that dispute resolution proceeds through a tiered process, ranging from non-litigation channels to litigation channels. The application of collateral seizure in this dispute resolution serves as a crucial instrument to secure the Debtor’s property rights and ensure the effectiveness of court decision enforcement by implementing the principle of banking prudence. This enables the optimization of credit agreement dispute resolution in a proportional manner and based on concrete evidence to maintain balance, justice, and legal certainty between the Creditor and the Debtor.