Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha Azzahra, Viola Farica; Ivanicevic, Johan; Huda, Genthala Rafik; Sianturi, Catherine Rosalina; Simanjuntak, Cristella Zevanya Rhadot; Ramadhani, Dwi Aryanti
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11627498

Abstract

This study discusses the Analysis of Decision Number 1245/Pdt.G/2023/PN.Sby, highlighting cases of default where the defendant failed to fulfill its achievements as agreed in the agreement. In the context of civil law, this default is a deviation from the obligations agreed upon by both parties. In this case study, the method used is the normative juridical method, which uses a legal perspective based on applicable legal regulations. The Panel of Judges had considerations that supported rejecting the plaintiff's claim. From a civil law perspective, the rejection of this lawsuit shows that in cases of breach of contract, it is important for the plaintiff to formulate the lawsuit clearly and in accordance with the facts presented, as well as ensuring that the petitum requested is consistent with the posita submitted.
Tinjauan Yuridis Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Gin) Sirait, Hilda Angelina; Zaydan, Muhammad Yaseer; Lubis, Rachel; Huda, Genthala Rafik
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land lease agreements often face various problems, one of the main problems that often arise is default, namely when the tenant cannot fulfill his obligation to pay or fulfill other obligations specified in the lease agreement. The focus of this research is to examine juridically the land lease agreement in Ketewel Village, Gianyar Regency in the decision of the Gianyar District Court Number 223/Pdt.G/2020/PN.Gin. Based on the verdict, the landowner filed a lawsuit because the tenant did not pay the rent in accordance with the agreement made before the Notary. The object of this agreement is a plot of land measuring 2580 m² with a total area of 1280 m² in Ketewel Village, Sukawati District, Gianyar Regency. As a result of the default committed by the tenant, the landowner eventually filed a lawsuit to cancel the lease agreement. This is because there is a clause in the agreement which states that if payment fails to be made twice in a row, the agreement becomes legally void and the money received will belong to the landowner. This research examines the provisions and legal requirements of the agreement, the legal basis for the cancellation of the agreement due to default and the settlement of default in the land lease agreement. This research is qualitative in nature using literature studies and juridical studies. Based on the decision, it can be concluded that the negligence of one of the parties in the land lease agreement can result in the legal cancellation of the agreement. In addition, the party who committed the violation must also pay the court costs incurred due to the violation. This decision not only shows how important it is to fulfill obligations in agreements, but also shows the legal consequences arising from not performing obligations in land lease agreements.
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH Huda, Genthala Rafik; Ivanicevic, Johan; Gaol, Samuel Rainhard Lumban; Tarigan, Fortius Leonard Gersang; Situmorang, Leonard Roderick
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.105

Abstract

Masalah tanah merupakan isu penting yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara maju dan berkembang. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian, kebutuhan tanah untuk pembangunan menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang berarti penggunaan tanah tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi jika dapat merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Selain itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam UUPA dan UUP 2 Tahun 2012, yang menjamin hak-hak individu dan memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syfiyah, Shafa; Putri, Keisha Rafilah; Yuman, Dara Aulia; Negara, Yasinta Diva; Qibtiya, Mauladiana; Huda, Genthala Rafik; Hamzah, Amanda Fitra; Aria, Muhammad Gustaf; Fairuz, Muhammad Gustaf; Hidayatullah, Ahmad; Suprima, Suprima; Mulyadi, Mulyadi; W, Yuliana Yuli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12804479

Abstract

Sudah ada banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia dengan berbagai metode. Banyak regulasi hukum yang telah mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Meskipun telah terbentuk aparat penegak hukum dan undang-undang yang berlaku, faktanya tingkat kasus korupsi di Indonesia masih berada pada level yang cukup tinggi. Atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab tingkat keefektifan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; tingkat keketatan hukum dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi; serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hukum antikorupsi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H selaku seksi tindak pidana khusus Kasubsi penuntutan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi menurut IPK mengalami mengalami penurunan skor hingga 4 poin sehingga kasus ini terbilang masih tinggi. Faktor peningkatan kasus korupsi berupa kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya, rendahnya kualitas moral, dan lemahnya penegak hukum. Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas kepemimpinan antikorupsi akan mempermudah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semua regulasi terkait korupsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila karena Pancasila menjadi pondasi dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Maka, diperlukan strategi dalam pemberantasan korupsi seperti penguatan institusi antikorupsi, kerjasama dan komitmen, penguatan sistem pengaduan dan pelaporan, penindakan dan represif terhadap korupsi, serta diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan kasus korupsi.