Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Perkawinan Beda Agama di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Abdullah, Mahadi; Sarifudin, Faisal; Maulana, Mochammad Rizky; Latifani, Dian
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i4.817

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Parameter sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya, beberapa agama tidak melarang perkawinan beda agama sehingga hal ini membuat hakim-hakim tak jarang memutuskan untuk memberikan izin pasangan beda agama melakukan perkawinan. Namun, perkawinan beda agama seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan regulasi dan ajaran agama yang dianut. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum dalam UU Perkawinan tahun 1974 karena Indonesia menolak keberadaan tradisi pernikahan antaragama. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap fenomena pernikahan beda agama di Kota Semarang, dengan menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai kerangka acuan. Melalui pendekatan studi kasus di Kota Semarang, penelitian ini berusaha menggambarkan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama, implikasi dari penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta dinamika sosial yang muncul sebagai dampak dari perubahan regulasi ini.
Implementasi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Penerimaan Beban Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Maulana, Mochammad Rizky; Kastiady, Salvia Salsabila Putri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12740214

Abstract

Artikel ini menggambarkan implementasi teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi penerimaan beban administrasi pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi kontributor utama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun menjadi sumber utama, penerimaan pajak terkadang sulit mencapai target yang ditetapkan, menciptakan tantangan dalam kualitas pelayanan publik. Dalam rangka memperbaiki proses administrasi pajak, Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan teknologi informasi, seperti sistem informasi, basis data, dan aplikasi berbasis web. Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, menggali data dari bahan hukum, wawancara, dan observasi pada instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi, terutama melalui aplikasi E-Samsat, memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi penerimaan pajak. Pembayaran online dan akses melalui aplikasi mobile memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sementara integrasi basis data meningkatkan manajemen informasi. Meskipun terdapat dampak positif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, termasuk tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem baru dan kebutuhan peningkatan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran holistik tentang implementasi teknologi informasi dalam konteks administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan peneliti dalam upaya meningkatkan efisiensi penerimaan pajak di tingkat lokal. Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Implementasi Teknologi Informasi.
Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi; Sukma, Mayzura Kamila; Maulana, Mochammad Rizky; Ardiyansyah, A’an Ilham
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam relasi antara masyarakat sipil dan aparat kepolisian. Aksi demonstrasi yang secara konstitusional dijamin sebagai hak menyampaikan pendapat kerap berujung pada bentrokan akibat penanganan yang tidak proporsional serta minimnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan aksi anarkis masyarakat sipil terhadap aparat kepolisian melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta studi kasus demonstrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi anarkis dipicu oleh ketidakseimbangan sistem hukum, yang tercermin dari lemahnya mekanisme pengawasan aparat, ambiguitas regulasi terkait kebebasan berpendapat dan penggunaan kekuatan, serta rendahnya budaya hukum baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang komprehensif melalui penguatan akuntabilitas aparat, penegasan regulasi yang berorientasi pada hak asasi manusia dan pembentukan budaya hukum yang mengedepankan dialog serta de-eskalasi konflik. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan analisis sistemik penanganan aksi anarkis berbasis teori Friedman sebagai pendekatan preventif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.