Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PROBLEMATIK YURIDIS TERHADAP JASA ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG ADVOKAT Zai, Fransiskus Rahmad; Ghozali, Elizabeth; Tamba, Pandapotan
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2576

Abstract

The advocate profession is a profession that provides legal services to clients in the form of providing legal advice and/or legal assistance as well as being a legal representative who acts for and on behalf of and in the client's legal interests. Therefore, advocates have the right to receive an honorarium for legal services provided to their clients, the amount of which is determined fairly based on an agreement between the advocate and their client in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) of the Advocate Law. The arrangement for advocate services shows that the advocate's honorarium is entirely the result of negotiations between the advocate and the client, without limits. The lack of standardization of the regulation of advocate services in the Advocate Law can give rise to several legal problems, including: 1) the cost of legal services becomes expensive, making it quite burdensome for justice seekers; 2) the emergence of disputes or disputes between advocates and clients which result in lawsuits in court; 3) has the potential to become a means of money laundering.Keywords: Advocate, Honorarium
WALL GREEN: TEKNOLOGI VERTIKULTUR LIMBAH PLASTIK DALAM MEWUJUDKAN GREEN SCHOOL Varwasih, Mia Wananda; Siahaan, Herlyna Novasari; Girsang, Sahat Marigo; Tamba, Pandapotan
MINDA BAHARU Vol 8, No 2 (2024): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jmb.v8i2.6708

Abstract

Ketersediaan lahan yang semakin berkurang menciptakan banyak inovasi dalam pemanfaatan lahan yang terbatas salah satunya adalah vertikultur. Vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman secara vertikal atau bertingkat dengan tujuan memaksimalkan penggunaan lahan dalam menghasilkan tanaman. SMAS Marisi berlokasi di Kota Medan dengan keterbatasan lahan khususnya untuk kegiatan pertanian. Ketersediaan lahan yang sedikit membuat bangunan sekolah di desain bertingkat agar mampu menampung kapasitas seluruh siswa. Ketersediaan lahan yang terbatas membuat kegiatan pertanian tidak bisa dilakukan di sekolah ini, sehingga penerapan vertikultur dinilai tepat untuk menciptakan ruang terbuka hijau demi mewujudkan green school. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dengan pendidikan dan pelatihan kepada siswa mengenai teknik budidaya vertikultur. Kegiatan pengabdian dilakukan pada11-12 Juni 2024 di SMA Marisi. Hasil dari kegiatan PkM adalah adanya penambahan pengetahuan siswa dalam memanfaatkan botol plastik untuk dijadikan media budidaya sayuran melalui sistem vertikultur. Siswa diberikan sosialisasi tentang vertikultur, jenis vertikultur, manfaat dan keuntungan menggunakan sistem vertikultur, dan jenis tanaman yang dapat digunakan dalam sistem vertikultur. Selain itu juga siswa langsung mempraktekkan budidaya seledri menggunakan sistem vertikultur. Pengabdian ini berperan dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi SMAS Marisi mengenai teknik vertikultur, hal ini dibuktikan melalui hasil pre test dan post test yang memperlihatkan peningkatan nilai rata-rata dari 50 menjadi 80.
KEBIJAKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEPADATAN (OVERCROWDED) PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Ghozali, Elizabeth; Tamba, Pandapotan
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3305

Abstract

Abstract: Overcrowding in correctional institutions occurs in a complex manner between the system and implementation in the field with all its limitations. Therefore, it is necessary to study the causes of overcrowded prisons in terms of criminal policy in Indonesia and strategies for dealing with overcrowded prisons in Indonesia. By using normative legal research methods and supported by empirical legal research methods, it is concluded that the factors causing overcrowded prisons include Indonesian criminal policy which is still oriented towards imprisonment, excessive pre-trial detention and the mindset of law enforcers in Indonesia who like to choose prison punishment efforts rather than other efforts. The comprehensive and multi-party strategies and steps for handling overcrowded prisons in Indonesia can be carried out through efforts, including: changing the orientation/reform of criminal law politics and the criminal justice system, by implementing a policy of decriminalization of acts that are not criminal acts, forming and developing non-prison sanctions policies (alternatives of imprisonment), restorative justice, and forming procedural laws that are able to stop excessive detention.Keywords: Overcrowded, Correctional Institutions.