Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

BIMBINGAN TEKNIS BAGI ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GPI) DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Purwanti, Yuli; Rachman, Fathur; Lutfi, M.; Aryani, Gustina; Surya Pratama, Satrya; Renaldy, Rendy; Gunawan, Tedi
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jmpkm.v2i2.1201

Abstract

Technical guidence for all over member consumer protection agency Gerakan Perubahan Indonesia (LP-GPI) need to be emplemented to provide supplies sciencein the legal field consumer protection, before the members LPK-GPI wider plunge into society. Verious aspects consumer protection given on activitythis technicsl guidance. Problem approach use approach normative and empirical approach that is by doing outreach activities and technical guidance. Data types cansist of primary blood and secondary data. Data collection done whit literature study and field study. Data alalysis whit qualitative analiysis. Society in general do not understand about consumer protection law about their rights and obligation as a consumer dan many caseshappen regerding so that three is a need accompaniment for society relatedto consumer
Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Penggunaan Sosial Media di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Purwanti, Yuli; Aryani, Gustina; Rachman, Fathur; Renaldy, Rendy; Pratama, Satrya Surya; Gunawan, Tedi
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 5, No 01 (2024): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v5i01.3126

Abstract

Media sosial menjadi sarana komunikasi utama yang tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang penting untuk dipahami dan diatur dengan baik. Meningkatnya prevalensi dan dampak negatif penyalahgunaan media sosial di lingkungan masyarakat pedesaan menjadikan perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaannya. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Bernung mengenai aspek hukum media sosial, termasuk mengenali dampak positif dan negatif penggunaannya, serta memberikan strategi cerdas dalam bersosial media. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan dengan mengundang narasumber ahli dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan mengadakan sesi tanya jawab kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, 15 april 2023 di Bala Desa Bernung, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh kepala desa bernung, aparat desa, dan warga masyarakat Desa Bernung. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bernung menyambut baik kegiatan ini dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi hukum terkait media sosial, mengidentifikasi potensi risiko seperti penyebaran informasi palsu dan perundungan online, serta memperoleh strategi untuk menghindari dampak negatif tersebut. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat dan memberikan bekal dalam mengelola interaksi online secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran hukum dan kesejahteraan sosial di Desa Bernung.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce) Hendryan, Dery; Ganiarta, Leonardo; Aryani, Gustina
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2766

Abstract

Advances in technology and the internet have caused many negative things for the users. To do business and transaction on the internet need an understanding, seriousness and a desire. In an agreement, one of the parties/parties often has to face difficult conditions and, in the end, the agreed contact/agreement cannot work/be carried out as well as it should. The factors that cause difficult events can occur intentionally or unintentionally. Breach of contract is a condition/situation that can be committed by one of the parties or parties in an agreement, that is, in general it can be described as that the contents of the agreement are not carried out properly and are not in accordance with what was agreed upon from the start. Plunging directly into the business of buying and selling online/transacting electronically (e-commerce) is an action that is rarely done but has become a lifestyle and trend in this modern era, but you must also be careful and pay attention to it. These include things that can later be called forms of Breach of contract. Default in online sales and purchase agreements has many forms and sometimes we experience it but are still not aware that this thing/event can be called an act of Breach of contract. For example: late payment, not making payment, sending goods but not according to what was agreed, sending goods but late, which will give rise to certain legal consequences.
Analisis Yuridis Pembinaan Residivis Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Aryani, Gustina; Nadriana, Lenny; Arum, Ratna
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2464

Abstract

The development of prisoners in Indonesia is implemented in the correctional system. Various forms of guidance for correctional students at Special Child Development Institutions cannot be separated from a change in the correctional system, which aims to provide provisions for correctional students to face life after completing their sentence. The problems that will be examined in this article include how to foster child recidivism in Special Child Development Institutions and what are the inhibiting factors in the implementation of child recidivism guidance in Special Child Development Institutions. The method used in this research is Normative Juridical and Empirical Juridical Research Methods, using primary data and secondary data. Research Results: The Bandar Lampung Special Children's Development Institute has generally attempted to provide rights to children by implementing and providing guidance in accordance with what is mandated by law. The implementation of coaching for correctional students who are recidivists has so far been the same as other correctional students who are not recidivists, this is because the program and coaching patterns that have existed so far have regulated this. In its implementation, Special Child Development Institutions find it quite difficult to run a coaching program, several inhibiting factors in the implementation of recidivist coaching for correctional students include: low level of education, children's skill abilities, lack of community participation and children's changing thinking patterns. Suggestions that can be given by the author regarding the problems that arise include: for Special Child Development Institutions, it is necessary to differentiate between the training of ordinary correctional students and recidivist correctional students which can have a deterrent effect on children so that they do not commit crimes again, for example by developing their mental health. children and put more emphasis on spiritual development and for officers at Special Education Institutions for Children to be able to encourage correctional students not to commit criminal acts again.
ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG SEDANG DALAM PROSES DIVERSI Pratama, Satrya Surya; Syarif, Nurbaiti; Purwanti, Yuli; Aryani, Gustina
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3270

Abstract

Jika anak melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan diversi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversi, tentu saja terdapat kendala yang terjadi. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang sedang menjalani proses diversi pada tingkat penyidikan. Namun, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana. Lalu bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, menyikapi permasalahan seperti ini dan langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Maka berdasarkan situasi itu, tujuan penelitian adalah untuk melihat 1) bagaimana penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi dilakukan; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, diversi dinyatakan gagal karena pada tahap penyidikan, pelaku kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat diversi tidak terpenuhi. Kesimpulannya, selain karena diversi yang gagal, pelaksanaan penyidikan pada kasus ini dilakukan karena diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.