Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Constitutionale Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM)
Syarif, Nurbaiti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Syarif, Nurbaiti
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jmpkm.v3i1.1699

Abstract

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kata Kunci : Sosialisasi, Pancasila, Ideologi
ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG SEDANG DALAM PROSES DIVERSI Pratama, Satrya Surya; Syarif, Nurbaiti; Purwanti, Yuli; Aryani, Gustina
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3270

Abstract

Jika anak melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan diversi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversi, tentu saja terdapat kendala yang terjadi. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang sedang menjalani proses diversi pada tingkat penyidikan. Namun, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana. Lalu bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, menyikapi permasalahan seperti ini dan langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Maka berdasarkan situasi itu, tujuan penelitian adalah untuk melihat 1) bagaimana penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi dilakukan; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, diversi dinyatakan gagal karena pada tahap penyidikan, pelaku kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat diversi tidak terpenuhi. Kesimpulannya, selain karena diversi yang gagal, pelaksanaan penyidikan pada kasus ini dilakukan karena diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Syarif, Nurbaiti; Januri, Januri; Saribu, Eva Lestari Dolok
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3310

Abstract

Asas praduga tidak bersalah, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini sangat penting dalam melindungi hak-hak tersangka. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat mencegah penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu yang belum terbukti bersalah, sehingga menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas praduga tidak bersalah dalam melindungi hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan metode yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana, merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.
Formulation and Implications of the Job Creation Law on Legal Protection in Indonesia's Forestry Sector Dwiarti, Fitri Setiyani; Syarif, Nurbaiti; Suhartina, Suhartina
Constitutionale Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/constitutionale.v6i1.3934

Abstract

The forestry sector is significantly impacted by the Job Creation Law, which alters the legal framework governing the sector. This paper explores the formulation of forestry policies under the Job Creation Law and examines its implications for forest protection in Indonesia. A normative juridical research method is employed, focusing on the analysis of relevant theories, doctrines, and statutory regulations. Key changes in forestry sector regulations include the confirmation of forest areas, determination of forest area size, modifications to the designation and function of forest areas, the utilization of production and protected forests, business permits, non-tax state revenues (PNBP), use of forest areas outside forestry activities, and the roles of central and regional governments in forest protection. Additionally, the law revises prohibitions on activities leading to forest destruction and adjusts sanctions and procedural laws concerning forest-related criminal cases. These changes raise concerns regarding the potential for increased forest area conversion, reduced community involvement in forest management, and weakened sanctions, particularly the removal of absolute liability, which may undermine effective forest protection.
LAW ENFORCEMENT AGAINST PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS FOR FORGISTRATION OF DIPLOMAS IN LEGISLATIVE GENERAL ELECTIONS Syarif, Nurbaiti; Yunita, Winda; Sela , Andri Putra
PRANATA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v21i1.440

Abstract

The crime of forgery is regulated in Article 263, 264 of the Criminal Code in conjunction with Article 69 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The crime of forgery of diplomas is an unlawful act that must be handled seriously in accordance with the rules and the role of the police and also law enforcers in order to maintain order and security for the community for the sake of upholding the law. The problem in this research concerns law enforcement against perpetrators of the crime of forgery of diplomas in legislative elections, the research method used is normative legal research and empirical legal research. Law enforcement against the crime of diploma forgery in the implementation of legislative elections is carried out using penal means. The penal approach is carried out by means of legal efforts, namely the perpetrators of the crime of diploma forgery are processed legally based on the provisions of Articles 263, 264 of the Criminal Code in conjunction with Article 69 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. It is hoped that the application of criminal sanctions in the use of fake diplomas will be optimized so that they can provide a deterrent effect and law enforcers must conduct more outreach to the public regarding the dangers of the crime of diploma forgery.
Co-Authors Aryani, Gustina fitri setiyani dwiarti, fitri setiyani Januri, Januri Purwanti, Yuli Saribu, Eva Lestari Dolok Satrya Surya Pratama Sela , Andri Putra Suhartina Suhartina, Suhartina Yunita, Winda