Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penerapan Sanksi Oleh Bank Terhadap Karyawan yang Melakukan Fraud Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Oktafianto, Arfian; O, Nynda Fatmawati
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 (2023): Agustus - Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i2.4012

Abstract

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki laporan keuagan yang menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk kebutuhan perusahaannya. Namun saat ini banyak perusahaan yang melakukan kecurangan atau fraud. Perusahaan yang banyak melakukan fraud adalah private company dengan perusahaan manufaktur pada peringkat pertama kemudian disusul dengan usaha perbankan. Bagi perusahaan dampak yang harus dihadapi atas tindakan fraud dimulai dari turunnya image sebuah bank yang tersebar luas kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atau khususnya nasabah hingga terjadi peralihan dana nasabah tersebut ke bank lain. Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research) yang mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan. Hasilnya yaitu sanksi terhadap karyawan yang melakukan fraud yaitu sanksi berupa denda atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serta karyawan bank yang telah dikenakan sanksi masih mendapatkan hak-hak sebagai karyawan Pekerja.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Oktafianto, Arifan; O, Nynda Fatmawati
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 1 (2024): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i1.4281

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari hari ke hari semakin pesat, terbukti dengan adanya bank konvensional yang juga memiliki bank syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Indonesia yang kemudian tiga bank ini di merger dan diberi nama Bank Syariah Indonesia. Akibat dari penggabungan bank ini yaitu menimbulkan dampak terhadap nasabah yang khawatir jika data pribadinya tidak aman. Perlindungan hukum inilah yang akan melindungi nasabah dari kemungkinan terjadinya kerugian, sekaligus membantu bank itu sendiri agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research) yang mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan. Hasilnya yaitu upaya hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia yaitu perlu perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait proses integrasi data dan informasi Nasabah, serta tanggung jawab Bank Syariah terhadap keamanan data Nasabah pasca merger.
PRINSIP HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS Hidayatullah, Fras Gandhi; O, Nynda Fatmawati
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i2.5418

Abstract

Saat ini banyak dijumpai transaksi-transaksi perdagangan modern yang menggunakan teknologi sebagai medianya atau yang lazim disebut transaksi elektronik atau perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce). Serba mudah adalah dampak yang diberikan oleh kecanggihan teknologi kepada manusia dalam melakukan pekerjaan. Banyak diantara para pebisnis belum memahami tentang kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis, dimana mereka seharusnya mengetahui kepastian hukum tentang bagaimana aturan hukum yang ada dalam bisnis. Penyesuaian dalam regulasi ini dapat membantu melindungi informasi pribadi pengguna dan mendorong praktik keamanan siber yang lebih baik. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif lalu untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian yaitu terdapat dua uraian tentang prinsip hukum kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis dan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE.
KEPEMILIKAN APARTEMEN (HGB) HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS (SHM) SERTIFIKAT HAK MILIK PIHAK KETIGA Hidayatullah, Fras Gandhi; O, Nynda Fatmawati
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i2.5904

Abstract

Perkembangan dan kemajuan ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan masyarakat menjadi meningkat pula. Salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal, khususnya di perkotaan dan wilayah penunjang disekitarnya yang semakin sulit dipenuhi dikarenakan tingkat pertambahan penduduk yang terus meningkat sedangkan luas lahan tidak bertambah. Oleh karena itu saat ini banyak pengembang properti atau developer yang memanfaatkan lahan untuk mendirikan bangunan vertikal ke atas yaitu rumah susun atau apartemen. Tinggal di apartemen atau rumah susun tidak semudah yang kita bayangkan ada kelebihan serta kekurangan ada pula hak dan kewajiban yang mesti dipahami di balik kemudahan yang sering ditawarkan dalam proses penawaran atau jual beli rusun dan apartemen. Kepastian hak atas kepemilikan unit apartemen merupakan suatu hal yang sangat penting oleh karena ini merupakan legalitas kepemilikan yang sebagai dasar atau atas hak juga sebagai patokan penentuan besar kecilnya harga jual atas objek pajak (unit apartemen). Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, juga pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini yaitu status kepemilikan apartemen dapat dilakukan diluar pengadilan dan kepemilikan apartemen dapat diperoleh melalui jual beli yang dibuktikan dengan PPJB ataupun AJB, juga melalui sewa-beli (jual beli angsuran).