Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN SEKSI Khaerunnizar, Khaerunnizar; Nuraeni, Fia; Latif, Muhamad
Ta'dibiya Vol 1 No 2 (2021): Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam
Publisher : Staisman Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61624/japi.v1i2.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktek jual beli pakaian seksi. Adapun pendekatannya adalah normatif yaitu memandang permasalahan yang dibahas dari sudut hukum Islam. Sedangkan pengolahan data digunakan dengan metode deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun pemanfaatan pakaian seksi tersebut yakni untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti trend, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah haram hukumnya secara syar’i, sebab pemanfaatan pakaian seksi tersebut untuk kemaksiatan yakni untuk diperlihatkan ke selain mahromnya.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN SEKSI Khaerunnizar, Khaerunnizar; Nuraeni, Fia; Latif, Muhamad
Ta'dibiya Vol 1 No 2 (2021): Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam
Publisher : Staisman Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61624/japi.v1i2.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktek jual beli pakaian seksi. Adapun pendekatannya adalah normatif yaitu memandang permasalahan yang dibahas dari sudut hukum Islam. Sedangkan pengolahan data digunakan dengan metode deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun pemanfaatan pakaian seksi tersebut yakni untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti trend, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah haram hukumnya secara syar’i, sebab pemanfaatan pakaian seksi tersebut untuk kemaksiatan yakni untuk diperlihatkan ke selain mahromnya.
PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI TUJUAN DAN FUNGSI AL-QUR’AN DI MAN 3 PARIGI Latif, Muhamad
Jurnal al Muta'aliyah: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Vol 1 No 2 (2021): JURNAL AL-MUTA`ALIYAH
Publisher : LP2M STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.245 KB) | DOI: 10.51700/mutaaliyah.v1i2.256

Abstract

Abstract This study discusses the application of the Discovery Learning Model to Improve Student Learning Outcomes on the Objectives and Functions of the Qur'an at MAN 3 Parigi. The objectives of this research are: to find out the learning outcomes of students in class X MIA IA in the subjects of the Qur'an Hadith before using the discovery learning model and how the learning outcomes of students in class X MIA IA in the subjects of the Qur'an Hadith after using the discovery learning model, is there any effect of the discovery learning model on the learning outcomes of class X MIA IA students in the subjects of al-Qur'an Hadith. Learning with the Application of the Discovery Learning Method has a positive impact on improving student learning achievement which is marked by an increase in student learning mastery in each cycle, namely cycle I (70.00 %), cycle II (86.00 %). Thus the Discovery Learning Model can improve student learning outcomes in class X MIA 1A MAN 3 Parigi.
Edukasi Hukum Digital tentang Child Grooming bagi Siswa SMA N 6 Semarang di Era Komunikasi Virtual: Edukasi Hukum Digital tentang Child Grooming bagi Siswa SMA N 6 Semarang di Era Komunikasi Virtual Latif, Muhamad; Kurniawan, Dwi Wisnu; Sulistyarini, Dyah Ayu
Ngudi Waluyo Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Ngudi Waluyo Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Child grooming di ruang digital menjadi ancaman serius bagi remaja, khususnya siswa sekolah menengah. Rendahnya literasi hukum digital dan pemahaman terhadap kejahatan seksual berbasis internet memperburuk situasi ini. Penelitian ini berfokus pada edukasi hukum digital bagi siswa SMA N 6 Semarang untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap modus child grooming dalam komunikasi virtual. Kegiatan meliputi penyusunan materi, penyuluhan interaktif, serta evaluasi pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi digital serta kemampuan mengenali dan menghindari interaksi daring berisiko. Edukasi hukum digital terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam melindungi remaja dari child grooming. Kegiatan ini berpotensi menjadi model edukatif yang dapat diterapkan di sekolah lain guna memperkuat ketahanan digital generasi muda.
Reformulation of Legal Policy for the Protection of Generation Z from the Threat of Child Grooming: An Islamic Law and Convention on the Rights of the Child Perspective Innash, Ar-Rahiim; Latif, Muhamad
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child grooming cases experienced by children in Indonesia, particularly through digital platforms such as Instagram and WhatsApp, reflect the existence of normative gaps (lacunae) in the legal protection system for Generation Z amid the rapid digital era. This crime is carried out covertly and systematically by adults who manipulate victims. This research aims to formulate effective legal policy reforms to tackle the threat of child grooming, referring to the perspective of Islamic Law and the Convention on the Rights of the Child (CRC). This research uses a normative method with legislative, conceptual, and comparative approaches, supported by data in the form of national legal documents, Islamic legal literature (including the concepts of hifzh al-nafs and hifzh al-'irdh), and international legal instruments. The research findings show that national legislation has not explicitly regulated child grooming offenses, thus creating gaps in law enforcement. The scientific contribution of this study is to produce a comprehensive legal framework through synthesis between the principles of protection of honor and life in Islamic Law and the minimum standards of child protection in the CRC. It is concluded that legal policy reform is urgent, which must be realized by explicitly including the formulation of child grooming offenses in legislation. This reformulation not only closes interpretive gaps and ensures legal certainty, but also strengthens legal protection for Generation Z in digital spaces by uniting Islamic philosophical values and international standards
Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan Kepailitan yang Mengedepankan Prinsip Independen Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 Priftadi, Muhammad Ahnaf Rangga; Yuliawan, Indra Yuliawan; Latif, Muhamad; Astuti, Endang Kusuma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16715

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki peran sentral dalam mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit dijatuhkan hingga proses kepailitan berakhir. Dalam pelaksanaannya, kurator dituntut untuk bertindak secara profesional, objektif, dan independen karena setiap tindakan yang diambil memiliki konsekuensi hukum bagi debitor dan kreditor. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan potensi konflik kepentingan, perbedaan penafsiran kewenangan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan yang dapat memengaruhi akuntabilitas kurator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kurator dalam pengurusan kepailitan serta menelaah urgensi penerapan prinsip independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan praktisi kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip independensi yang konsisten serta penguatan sistem pengawasan terhadap kinerja kurator menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak dalam proses kepailitan.
Tinjauan Yuridis Mekanisme Hibah Tanah untuk Pemindahan Makam dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung Pratama, Faiz Afri; Yuliawan, Indra; Latif, Muhamad; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16850

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme hibah tanah dalam rangka pemindahan makam pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung serta mengkaji kepastian hukum atas pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan pengadaan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai lokasi pemakaman masyarakat. Permasalahan hukum muncul ketika proses hibah tanah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur, perlindungan hak masyarakat, serta jaminan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hibah tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta hibah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif, sosial, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi, serta penguatan kepastian hukum agar pelaksanaan pengadaan tanah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.