Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN Purba, Iin Hot Prinauli; Ginting, Rival Nanda; Pardosi, Efraim
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 3 (2024): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i3.4397

Abstract

Pada permulaannya, eksistensi hukum diyakini menjadi pelindung ketertiban masyarakat, namun perkara melanggar ketertiban maupun hukum tersebut angka kejadiannya di masyarakat semakin tidak terhitung sebab sudah massif. Kondisi terkini pembangunan hukum saat ini secara umum belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem hukum selalu mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan hukum yang normatif (positif) semata yang mempengaruhi pemikiran para Sarjana Hukum menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya penegakan hukum. Namun, keberadaan Posbakum seakan menjadi bukti nyata bahwa negara tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan mengatur proses pemberian bantuan hukum, tetapi juga ikut andil secara langsung selama pembantuan hukum ke Masyarakat. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan memperoleh hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan cara memilih tahanan yang secara sukarela mengikuti penelitian dan memenuhi kriteria inklusi. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yakni Praktik Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan memiliki peranan penting dalam melaksanakan tujuan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu yang sedang menempuh jalur hukum di Rutan tersebut.
SISTEM PEMBINAAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN Purba, Iin Hot Prinauli; Hutasoit, Anjaini; Ginting, Rio Briant; Simanullang, Kathryn R; Yusuf, Dara Qurattu Aini
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4084

Abstract

Sistem Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama,serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi tahanan dan narapidana serta anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah masing-masing daerah. Lembaga pembinaan Khusus Anak merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Penerapan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Menurut UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki berbagai hambatan-hambatan dalam melakukan pembinaan Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran LPKA Kelas 1 Medan dan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan agar terjadinya Upaya Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dimana data diperoleh melalui data sekunder yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, buku dan artikel-artikel ataupun bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan data primer berupa wawancara narasumber di lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Hasil dari penelitian skripsi ini diketahui bahwa, pertama, Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan beberapa peraturan. Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan dilakukan dengan dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan diharapkan sesuai dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakat
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA Purba, Iin Hot Prinauli; Siregar, Enjelika Yanti Pratiwi; Nadeak, Mitra Enjoy
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.7119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Fokus utama penelitian terletak pada penerapan ketentuan hukum pidana terhadap dua terdakwa yang secara bersama-sama melakukan penggelapan, serta menilai sejauh mana pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan peran masing-masing pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa membedakan bobot peran masing-masing terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan teori penyertaan dalam praktik peradilan pidana dan pentingnya mempertimbangkan peran serta intensi individu dalam penjatuhan pidana
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn) Putra, Adlin Herdiyansyah; Purba, Iin Hot Prinauli
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1846

Abstract

This research entitled Juridical Analysis of Sexual Violence Against Children (Case Study of Court Decision Number 48/Pid.B/2019/PN PRN) aims to examine the forms of legal protection for child victims of sexual violence under Indonesian law and to analyze the judicial considerations and verdict of the judge in handling the case. This study employs a normative juridical method with a library research approach, using secondary data such as statutory regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant academic literature. The findings indicate that legal protection for child victims of sexual violence has been regulated under several national legal instruments, including the 1945 Constitution, the Indonesian Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Child Protection Act, the Domestic Violence Act, the Witness and Victim Protection Act, and the Sexual Violence Crime Act. In case decision Number 48/Pid.B/2019/PN PRN, the panel of judges sentenced the defendant to seven years of imprisonment under Article 46 of the Domestic Violence Act in conjunction with Article 65 of the Penal Code, based on juridical, factual, and sociological considerations. However, the verdict still focused on repressive measures, as it did not include restitution or rehabilitation for the victim, which are mandated by the Witness and Victim Protection Act and the Sexual Violence Crime Act.