Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN Purba, Iin Hot Prinauli; Ginting, Rival Nanda; Pardosi, Efraim
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 3 (2024): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i3.4397

Abstract

Pada permulaannya, eksistensi hukum diyakini menjadi pelindung ketertiban masyarakat, namun perkara melanggar ketertiban maupun hukum tersebut angka kejadiannya di masyarakat semakin tidak terhitung sebab sudah massif. Kondisi terkini pembangunan hukum saat ini secara umum belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem hukum selalu mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan hukum yang normatif (positif) semata yang mempengaruhi pemikiran para Sarjana Hukum menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya penegakan hukum. Namun, keberadaan Posbakum seakan menjadi bukti nyata bahwa negara tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan mengatur proses pemberian bantuan hukum, tetapi juga ikut andil secara langsung selama pembantuan hukum ke Masyarakat. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan memperoleh hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan cara memilih tahanan yang secara sukarela mengikuti penelitian dan memenuhi kriteria inklusi. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yakni Praktik Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan memiliki peranan penting dalam melaksanakan tujuan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu yang sedang menempuh jalur hukum di Rutan tersebut.
SISTEM PEMBINAAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN Purba, Iin Hot Prinauli; Hutasoit, Anjaini; Ginting, Rio Briant; Simanullang, Kathryn R; Yusuf, Dara Qurattu Aini
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4084

Abstract

Sistem Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama,serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi tahanan dan narapidana serta anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah masing-masing daerah. Lembaga pembinaan Khusus Anak merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Penerapan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Menurut UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan memiliki berbagai hambatan-hambatan dalam melakukan pembinaan Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran LPKA Kelas 1 Medan dan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan agar terjadinya Upaya Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dimana data diperoleh melalui data sekunder yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, buku dan artikel-artikel ataupun bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan data primer berupa wawancara narasumber di lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Hasil dari penelitian skripsi ini diketahui bahwa, pertama, Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan beberapa peraturan. Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan dilakukan dengan dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan diharapkan sesuai dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakat
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA Purba, Iin Hot Prinauli; Siregar, Enjelika Yanti Pratiwi; Nadeak, Mitra Enjoy
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.7119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Fokus utama penelitian terletak pada penerapan ketentuan hukum pidana terhadap dua terdakwa yang secara bersama-sama melakukan penggelapan, serta menilai sejauh mana pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan peran masing-masing pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa membedakan bobot peran masing-masing terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan teori penyertaan dalam praktik peradilan pidana dan pentingnya mempertimbangkan peran serta intensi individu dalam penjatuhan pidana
ANALISIS HAMBATAN HUKUM DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM E-BERPADU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI MEDAN. Purba, Iin Hot Prinauli; Sitorus, Yohana Febiola; Keliat, Venia Utami
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10581

Abstract

Bagian Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan diperkenalkannya Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu). Tujuan penerapan sistem peradilan pidana elektronik ini adalah untuk mempromosikan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses persidangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah hukum, teknologi, dan sumber daya manusia dalam implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem perdagangan elektronik.
Analisis Hukum atas Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn) Sinambela, Ayu Mentari; Purba, Iin Hot Prinauli
Verdict: Journal of Law Science Vol. 5 No. 1 (2026): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.5.1.2026.66-81

Abstract

This study aims to investigate a breach of contract in a case illustrated by the studied decision. The Medan District Court Decision Number 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn serves as a compelling case for legal analysis in civil law. The panel of judges deliberated on the legal facts in their ruling. The judge’s legal considerations are crucial as they demonstrate the application of civil law to the specific facts in contention. This study seeks to identify and analyze the facts of the case and the legal facts underpinning the examination of the Medan District Court Decision Number 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn, as well as to evaluate the judge’s legal reasoning in rendering a verdict on the civil matter. This study employs a normative legal research method. The findings suggest that the Defendant’s actions, which resulted in losses for the Plaintiffs, may be legally classified as a breach of contract or breach of promise, as they evidently contravene the stipulations of Article 1243 of the Civil Code. This provision mandates that the duty to indemnify for expenses, damages, and interest arises if the debtor, although being deemed negligent, fails to fulfill his duties or fulfills them after the designated timeframe has elapsed. The judge determined that the Defendant’s actions constituted a violation of the agreement, resulting in a breach of contract or breach of promise. This decision exemplifies the appropriate application of civil law regarding evidence, the enforcement of legal norms, and the evaluation of the facts presented in court.