<![CDATA[The low quality of public services in Kenangan Baru Village, characterized by delays in administrative processes and a public satisfaction index of only 62.5%, is the background to the problem in this study. The gap between ideal and actual service delivery necessitates an evaluation of the oversight system. Therefore, this study focuses on analyzing the effectiveness of the government oversight system implemented to improve the quality of public services in the village. This study employed a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through a series of in-depth interviews, observations, and documentation studies involving village officials and the community as key informants. The results revealed a key finding that the existing oversight mechanism was not functioning optimally. Although formal procedures had been established, their implementation remained largely administrative, with minimal public awareness and almost no active community participation. The main conclusion is that the oversight system was ineffective due to constraints such as low information transparency, a lack of consistent evaluation, and weak follow-up on findings. Consequently, informal oversight through direct complaints from the community remained the primary channel, indicating that the formal system failed to function in a responsive and accountable manner. ABSTRAKRendahnya kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kenangan Baru, yang ditandai oleh keterlambatan proses administrasi dan indeks kepuasan masyarakat yang hanya mencapai 62,5%, menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini. Adanya kesenjangan antara pelayanan ideal dengan kenyataan mendorong perlunya evaluasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan pemerintahan yang diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di kelurahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan aparatur kelurahan dan masyarakat sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan temuan utama bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum berjalan secara optimal. Meskipun prosedur formal telah disusun, pelaksanaannya masih sangat bersifat administratif, dengan sosialisasi yang minim dan hampir tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Simpulan utamanya adalah sistem pengawasan belum efektif karena terkendala oleh rendahnya transparansi informasi, kurangnya evaluasi yang konsisten, serta lemahnya tindak lanjut terhadap hasil temuan. Akibatnya, pengawasan informal melalui keluhan langsung dari masyarakat masih menjadi jalur utama, yang mengindikasikan bahwa sistem formal gagal berfungsi secara responsif dan akuntabel.]]>
