Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Literasiologi Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Novarisa, Septia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI KOTA LUBUKLINGGAU Novarisa, Septia; Kusmawaningsih, Susi
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.20496

Abstract

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B yang justru semakin meningkat sejak berlakunya undang-undang perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di Kota Lubuklinggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kenaikan perkara dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kota Lubuklinggau dan tanggapan Pengadilan Agama terkait hal tersebut. Jenis penelitian ini adalah ialah jenis penelitian lapangan atau disebut field research baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dari faktor kenaikan usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019, faktor hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembangnya teknologi dan faktor putus sekolah. Kedua, tanggapan Pengadilan Agama tentang perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibatasi usia 19 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis.
ANALISIS KEJAHATAN PEREKONOMIAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN Kusmawaningsih, Susi; Novarisa, Septia
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.451

Abstract

Insurance based on Law Number 2 of 1992 is an agreement between two or more parties, the insurer binds himself to the insured by receiving an insurance premium to provide compensation to the insured due to loss of damage or loss of expected profits or liability to third parties that may be suffered by the insured. In general practice, the offer comes from the insurer who offers insurance closing services or risk transfer like a seller who offers his goods or services. Qualitative research method is research that solves its problems using empirical data. This research is normative empirical research, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in legislation. The role of Insurance institutions has a very important role for society and development. However, this role becomes a criminal offense or crime that is often committed by corporations. Criminal acts in the field of insurance business such as the crime of embezzlement of insurance premiums, resulting in the emergence of customer distrust of the Company.ABSTRAKAsuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Dalam praktik umum penawaran justru datang dari penanggung yang menawarkan jasa penutupan asuransi atau pengambilalihan risiko layaknya penjual yang menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peran lembaga Asuransi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan pembangunan. Namun peran ini menjadi tindak pidana atau kejahatan yang kerap dilakukan korporasi. Tindak pidana bidang usaha perasuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi. Sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan nasabah terhadap pihak Perusahaan.
Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau: Strategi Penyelesaian Cerai Gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA Kusmawaningsih, Susi; Novarisa, Septia; Artiyanto, Artiyanto; Sandini, Rosa; Zhafikri, Aldo
Jurnal Literasiologi Vol 14 No 3 (2025): Jurnal Literasiologi
Publisher : Yayasan Literasi Kita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47783/literasiologi.v14i3.1057

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya cerai gugat yang diajukan istri, menjadi tantangan utama bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan keadilan cepat, sederhana, dan rendah biaya. Penelitian ini menganalisis strategi mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum mediasi wajib sebelum sidang pokok perkara. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal digunakan, mengumpulkan data primer melalui observasi proses mediasi, wawancara mediator seperti Mawardi Kusuma Wardani, hakim, serta pihak penggugat dan tergugat, ditambah data sekunder dari dokumen perkara dan laporan pengadilan.Hasil penelitian menunjukkan mediasi di PA Lubuklinggau mencapai tingkat keberhasilan 75-81% pada triwulan I-II 2025 dari 165 perkara, didukung optimalisasi fasilitas ruang mediasi khusus, pelatihan mediator, dan slogan "Bangkit, Yes, Yes, Yes!" yang mencerminkan sinergi institusi. Strategi utama mencakup teknik active listening, caucus (pertemuan terpisah), reframing perspektif konflik, serta reality testing untuk menguji kelayakan kesepakatan nafkah anak, hak asuh, dan harta gono-gini, meskipun rujuk gagal dicapai pada kasus ini. Kendala seperti resistensi emosional diatasi melalui edukasi hak Islam tentang talak dan iddah, menghasilkan kesepakatan parsial yang mengurangi beban sidang utama.Secara normatif, PERMA nomor 1 tahun 2016 mengatur prosedur komprehensif mulai pra-mediasi hingga pasca-mediasi dalam 30 hari kerja, dengan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan win-win solution, selaras nilai rekonsiliasi Islam. Namun, implementasi masih terkendala minim dukungan kelembagaan dan beban perkara tinggi, meski PA Lubuklinggau unggul dibanding pengadilan lain di Sumatera Selatan. Kesimpulan menegaskan mediasi efektif sebagai keadilan restoratif, dengan saran pelatihan berkelanjutan mediator, sosialisasi digital, dan monitoring IKU Badilag untuk replikasi model sukses.
Co-Authors Artiyanto, Artiyanto Kusmawaningsih, Susi Sandini, Rosa Zhafikri, Aldo