Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI KOTA LUBUKLINGGAU Novarisa, Septia; Kusmawaningsih, Susi
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.20496

Abstract

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B yang justru semakin meningkat sejak berlakunya undang-undang perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di Kota Lubuklinggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kenaikan perkara dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kota Lubuklinggau dan tanggapan Pengadilan Agama terkait hal tersebut. Jenis penelitian ini adalah ialah jenis penelitian lapangan atau disebut field research baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dari faktor kenaikan usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019, faktor hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembangnya teknologi dan faktor putus sekolah. Kedua, tanggapan Pengadilan Agama tentang perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibatasi usia 19 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis.
ANALISIS KEJAHATAN PEREKONOMIAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN Kusmawaningsih, Susi; Novarisa, Septia
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.451

Abstract

Insurance based on Law Number 2 of 1992 is an agreement between two or more parties, the insurer binds himself to the insured by receiving an insurance premium to provide compensation to the insured due to loss of damage or loss of expected profits or liability to third parties that may be suffered by the insured. In general practice, the offer comes from the insurer who offers insurance closing services or risk transfer like a seller who offers his goods or services. Qualitative research method is research that solves its problems using empirical data. This research is normative empirical research, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in legislation. The role of Insurance institutions has a very important role for society and development. However, this role becomes a criminal offense or crime that is often committed by corporations. Criminal acts in the field of insurance business such as the crime of embezzlement of insurance premiums, resulting in the emergence of customer distrust of the Company.ABSTRAKAsuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Dalam praktik umum penawaran justru datang dari penanggung yang menawarkan jasa penutupan asuransi atau pengambilalihan risiko layaknya penjual yang menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peran lembaga Asuransi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan pembangunan. Namun peran ini menjadi tindak pidana atau kejahatan yang kerap dilakukan korporasi. Tindak pidana bidang usaha perasuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi. Sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan nasabah terhadap pihak Perusahaan.