Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Muamalah JURNAL MAHKAMAH Jurnal Literasiologi Nuris Journal of Education and Islamic Studies Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Kusmawaningsih, Susi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI KOTA LUBUKLINGGAU Novarisa, Septia; Kusmawaningsih, Susi
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.20496

Abstract

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B yang justru semakin meningkat sejak berlakunya undang-undang perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di Kota Lubuklinggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kenaikan perkara dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kota Lubuklinggau dan tanggapan Pengadilan Agama terkait hal tersebut. Jenis penelitian ini adalah ialah jenis penelitian lapangan atau disebut field research baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dari faktor kenaikan usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019, faktor hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembangnya teknologi dan faktor putus sekolah. Kedua, tanggapan Pengadilan Agama tentang perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibatasi usia 19 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis.
STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KOTA LUBUK LINGGAU DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH kusmawaningsih, susi; aryanti, gita
Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.17987

Abstract

Pengumpulan zakat sebagai upaya yang digunakan untuk menjaga keuangan lembaga agar tetap stabil dan berkembang. Badan amil zakat harus memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat agar mampu memaksimalkan fungsi lembaga dan memberikan manfaat guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau yang saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Dalam strategi ini BAZNAS melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai macam cara diantaranya menyurati muzakki dan silaturahim. Program-program yang dilakukan Baznas dengan cara mengadakan gerakan bulan sadar zakat, infaq dan sedekah. Memberikan penjelasan dan motivasi zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk ceramah, tabligh akbar, melakukan gerakan seminar dan dialog bersama pemerintah daerah, ulama dan zu’ama di semua tingkat, dengan mengadakan kerja sama dengan setiap dinas, badan dan instansi yang ada dan Baznas tidak berhenti-hentinya untuk selalu sosialisasi agar orang yang sudah wajib bayar zakat akan mengeluarkan zakatnya dan masyarakat-masyarakat yang belum mengerti dan belum tau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data yaitu menggunakan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga memecahkan persoalan dan berlaku secara umum. Kata kunci : Strategi, Zakat, Baznas
ANALISIS KEJAHATAN PEREKONOMIAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN Kusmawaningsih, Susi; Novarisa, Septia
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.451

Abstract

Insurance based on Law Number 2 of 1992 is an agreement between two or more parties, the insurer binds himself to the insured by receiving an insurance premium to provide compensation to the insured due to loss of damage or loss of expected profits or liability to third parties that may be suffered by the insured. In general practice, the offer comes from the insurer who offers insurance closing services or risk transfer like a seller who offers his goods or services. Qualitative research method is research that solves its problems using empirical data. This research is normative empirical research, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in legislation. The role of Insurance institutions has a very important role for society and development. However, this role becomes a criminal offense or crime that is often committed by corporations. Criminal acts in the field of insurance business such as the crime of embezzlement of insurance premiums, resulting in the emergence of customer distrust of the Company.ABSTRAKAsuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Dalam praktik umum penawaran justru datang dari penanggung yang menawarkan jasa penutupan asuransi atau pengambilalihan risiko layaknya penjual yang menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peran lembaga Asuransi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan pembangunan. Namun peran ini menjadi tindak pidana atau kejahatan yang kerap dilakukan korporasi. Tindak pidana bidang usaha perasuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi. Sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan nasabah terhadap pihak Perusahaan.
Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia Kusmawaningsih, Susi; Mauliyanti, Anita; Kloos, David; Azhari, Ari; Purnama Ratu, Liliany
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 2 December (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v8i2.4253

Abstract

This article examines incestuous marriage in the Suku Anak Dalam/SAD community from a legal perspective. Juridically, incestuous marriage is prohibited because it negatively affects the risk of children who can experience birth defects and a high risk of death due to lack of genetic variation and a weak immune system. Incest marriages in the SAD community are organised in a hereditary manner that has become a culture. The focus of the study of this article is to find out the reasons why the SAD community conducts incest marriages and how the law views the risks of incest marriages on the children born, especially in the SAD community. The type of research method is qualitative research with a phenomenological approach. This research was conducted in Sungai Jernih Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency, data collection techniques through observation, interviews and documentation, data analysis techniques using an inductive framework with legal theories. The research findings show that one of the factors of incestuous marriage in the SAD community is the strong SAD customs. The Village Government in Sungai Jernih Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency has tried to reach out to the interests of the chief or head of the community group to prevent inbreeding, but this has not been successful because the chief is very concerned with his community and the SAD community strictly adheres to customs. Incestuous marriage, which is still practised in the SAD community, aims to obtain offspring between their tribes and the culture of their ancestors is not lost, this is to continue the offspring so that the existence of SAD is maintained, even though incestuous marriage has a negative impact.
Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau: Strategi Penyelesaian Cerai Gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA Kusmawaningsih, Susi; Novarisa, Septia; Artiyanto, Artiyanto; Sandini, Rosa; Zhafikri, Aldo
Jurnal Literasiologi Vol 14 No 3 (2025): Jurnal Literasiologi
Publisher : Yayasan Literasi Kita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47783/literasiologi.v14i3.1057

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya cerai gugat yang diajukan istri, menjadi tantangan utama bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan keadilan cepat, sederhana, dan rendah biaya. Penelitian ini menganalisis strategi mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum mediasi wajib sebelum sidang pokok perkara. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal digunakan, mengumpulkan data primer melalui observasi proses mediasi, wawancara mediator seperti Mawardi Kusuma Wardani, hakim, serta pihak penggugat dan tergugat, ditambah data sekunder dari dokumen perkara dan laporan pengadilan.Hasil penelitian menunjukkan mediasi di PA Lubuklinggau mencapai tingkat keberhasilan 75-81% pada triwulan I-II 2025 dari 165 perkara, didukung optimalisasi fasilitas ruang mediasi khusus, pelatihan mediator, dan slogan "Bangkit, Yes, Yes, Yes!" yang mencerminkan sinergi institusi. Strategi utama mencakup teknik active listening, caucus (pertemuan terpisah), reframing perspektif konflik, serta reality testing untuk menguji kelayakan kesepakatan nafkah anak, hak asuh, dan harta gono-gini, meskipun rujuk gagal dicapai pada kasus ini. Kendala seperti resistensi emosional diatasi melalui edukasi hak Islam tentang talak dan iddah, menghasilkan kesepakatan parsial yang mengurangi beban sidang utama.Secara normatif, PERMA nomor 1 tahun 2016 mengatur prosedur komprehensif mulai pra-mediasi hingga pasca-mediasi dalam 30 hari kerja, dengan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan win-win solution, selaras nilai rekonsiliasi Islam. Namun, implementasi masih terkendala minim dukungan kelembagaan dan beban perkara tinggi, meski PA Lubuklinggau unggul dibanding pengadilan lain di Sumatera Selatan. Kesimpulan menegaskan mediasi efektif sebagai keadilan restoratif, dengan saran pelatihan berkelanjutan mediator, sosialisasi digital, dan monitoring IKU Badilag untuk replikasi model sukses.
Unregistered Polygamy Among Public Figures: A Socio-Legal Analysis of Marital Consent and Islamic Family Law in Indonesia Mustopa, Chairul; Kusmawaningsih, Susi; Natalia, Destri
Nuris Journal of Education and Islamic Studies Vol. 6 No. 1: 2026
Publisher : Institut Nurul Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52620/jeis.v6i1.249

Abstract

The issue of unregistered polygamous marriage without the consent of the first wife continues to generate debate within the discourse of Islamic family law in Indonesia, particularly when such practices involve public figures whose personal actions attract broad public attention. This study aims to analyze the legal status and socio-legal implications of unregistered polygamous marriages conducted without the consent of the first wife within the framework of Indonesian Islamic family law. The research employs a qualitative approach using a socio-legal method that combines doctrinal analysis of legal regulations with an examination of social dynamics surrounding the practice of marriage. The study focuses on the interaction between Islamic jurisprudential principles, national marriage legislation, and public discourse, with particular reference to the public controversy involving Inara Rusli and Insanul Fahmi. The findings show that Indonesian marriage law, particularly Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, establishes a regulatory framework that permits polygamy under strict conditions, including judicial approval, financial capability, and the consent of the first wife. However, the practice of unregistered marriage allows individuals to bypass these legal requirements, creating a gap between religious legitimacy and legal recognition. When such practices involve public figures, the issue often evolves into a broader public debate concerning the relationship between religious norms, state legal authority, and social perceptions of marriage. The study concludes that strengthening legal awareness and ensuring compliance with marriage registration procedures are essential for protecting family rights and maintaining legal certainty within Indonesian Islamic family law
Co-Authors Artiyanto, Artiyanto aryanti, gita Azhari, Ari Kloos, David Mauliyanti, Anita Mustopa, Chairul Natalia, Destri Novarisa, Septia Purnama Ratu, Liliany Sandini, Rosa Zhafikri, Aldo