Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Innovation of Small Medium Micro Business Governance (MSME) Resilience Post-Covid-19 Pandemic in Bandung City Caesar, Muhammad Ridwan; Haryadi, Rudi
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7062

Abstract

In 2020 the Covid-19 pandemic began to enter Indonesia and had a significant impact on the stagnation of the Indonesian economy. The real impact is directly felt by business actors with micro, small and medium scale in the city of Bandung. Even the government itself has predicted that in its implementation it is very difficult, economic growth in Indonesia could decline to 0.4 percent. This was taken based on industry data and business actors who were affected by the Covid-19 pandemic on the domestic macro economy which became very heavy. The purpose of this study is to find out innovations in managing MSMEs that are resilient to disasters after the Covid-19 pandemic in the city of Bandung. The research stages include identifying MSMEs affected by the Covid-19 Pandemic, reviewing government policies related to MSME governance during the Covid-19 Pandemic to further map the modeling of Disaster Resilient MSME governance.
Collaborative Governance Program Revitalisasi Kampung Pink Menjadi Kampung Wisata di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang Sari, Dewi Munika; Kurniawan, Irvan Arif; Muhtadi, Yudi; Caesar, Muhammad Ridwan
NEO POLITEA Vol 5, No 1 (2024): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/neopolitea.v5i1.1350

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai collaborative governance pada program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung wisata yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan collaborative governance yang dilakukan dalam program revitalisasi Kampung Pink di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Berdasarkan tujuan dari penelitian, fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance pada program revitalisasi Kampung Pink serta menganalisis faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung wisata di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa keterbatasan finansial, kurangnya komitmen, dan kurang kepercayaan menjadi penghambat pelaksanaan collaborative governance pada program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata.
Implementasi Program Reboisasi Sebagai Langkah Nyata Menuju Keberlanjutan Lingkungan Dalam Pemulihan Ekologi Di Desa Sukapura Ependi, Vani Nur; Caesar, Muhammad Ridwan; Hidayat, Sandi; Fitriani, Winda; Malik, Malki Saepul
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/y48gkk45

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian mahasiswa yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan praktik sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji implementasi program reboisasi sebagai langkah strategis pemulihan ekologi di Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, yang dilatarbelakangi oleh maraknya eksploitasi lahan oleh petani kapitalis, menyebabkan penyempitan kawasan hijau dan degradasi ekosistem. Menanggapi kondisi tersebut, tim KKN menginisiasi pembangunan Bumi Perkemahan Waluya yang terintegrasi dengan kegiatan reboisasi secara masif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program KKN meliputi kerja bakti, perbaikan fasilitas umum, pengajian, dan pelaksanaan kurban, dengan fokus utama pada reboisasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan nilai gotong royong, dan tumbuhnya kesadaran ekologis. Bumi Perkemahan Waluya menjadi simbol keberhasilan kolektif sebagai pusat edukasi lingkungan dan konservasi. Kegiatan ini berdampak positif secara jangka panjang dan menunjukkan bahwa KKN berbasis partisipasi efektif dalam membentuk karakter prolingkungan serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat.
Social Policy, Regional Inequality, and Constitutional Rights Fulfillment: A Responsive Law Perspective in West Java Undang, Gunawan; Resmiawati, Eny Nuryani; Heri, Heri; Dina, Dina; Caesar, Muhammad Ridwan; Setyawati, Iin Endah
Khazanah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v7i3.49104

Abstract

This study examines regional disparities in West Java as a social policy issue that reflects violations of citizens' constitutional rights to welfare and social security as guaranteed under Articles 28H and 34 of the 1945 Constitution and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Using a socio-legal approach enriched with spatial analysis, the research identifies a Human Development Index (HDI) gap of 15.11 points between Bandung City (83.29) and Cianjur Regency (68.18), with poverty rates in southern regencies two to three times higher than those in the northern region. The findings reveal three structural determinants: (1) uniform social policy implementation that contradicts distributive justice principles, (2) imbalanced infrastructure investment allocation reflecting state obligation failure, and (3) institutional capacity gaps demonstrating weak legal accountability. The proposed Responsive Social Policy Law framework—as a human rights-based legal instrument—emphasises differentiated policy implementation with equivalent outcomes, needs-based fiscal redistribution, and strengthened multi-level governance. By aligning responsive law theory with spatial justice and human security principles, this study bridges legal scholarship and social policy in addressing intra-provincial inequality. Empirically, the research offers recommendations for implementing Indonesia's 2025-2029 RPJMN and the Golden Indonesia 2045 agenda, while contributing to global discourse on spatial justice and fiscal federalism in decentralised governance.