Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Perceraian Disebabkan Istri Seorang Pelacur (Studi Analisi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah) Fauzan Ashraf, Qoid; Muhtadin, Sabilul
Rayah Al-Islam Vol 7 No 2 (2023): Rayah Al Islam Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v7i2.756

Abstract

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar. Perselisihan dalam pernikahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Perceraian merupakan sebuah keputusan serius yang berdampak signifikan pada kehidupan keluarga dan individu yang terlibat. Alasan perceraian dapat bervariasi, termasuk masalah komunikasi yang buruk, ketidakcocokan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perbedaan-nilai yang tak teratasi dan perselingkuhan. Salah satu alasan yang terjadi dan kontroversial adalah perceraian yang disebabkan oleh profesi istri sebagai seorang pelacur sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus perceraian yang disebabkan oleh istri yang bekerja sebagai seorang pelacur, dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah. Maqashid Syari'ah adalah konsep yang berkaitan dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan dalam syari'ah Islam. Penelitian ini melibatkan studi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana jika ditinjau dalam perspektif Maqashid Syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan literatur terkait, di mana peneliti mempelajari putusan pengadilan dan menganalisisnya dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan dengan Maqashid Syari'ah. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang ada, termasuk adanya bukti bahwa termohon berprofesi sebagai seorang pelacur. (2) Berdasarkan analisis Maqashid Syari'ah dan pandangan fikih Islam bahwa ada 3 tinjauan dalam putusan pengadilan salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal. tersebut yaitu: (a) berprofesi sebagai pelacur merupakan dosa besar dan tentunya bertentangan secara Maqashid syari’ah pernikahan diantaranya hifzhu nasl (b) Jika seorang istri yang sebelumnya bekerja sebagai pelacur siap bertaubat secara tulus, mencari kehidupan yang lebih baik, dan mematuhi aturan-aturan Islam, maka peluang mempertahankan pernikahan tersebut dapat dipertimbangkan karna di antara maqashid pernikahan adalah kasih sayang (c) Setiap kasus perceraian memiliki faktor-faktor yang unik dan mempengaruhi penilaian hukum secara individual. Konsultasi dengan seorang ulama atau pakar hukum Islam yang berpengalaman dianjurkan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi spesifik Marriage is a very noble institution because it represents a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife, with the goal of establishing a happy and everlasting family (household) based on the belief in the Almighty God. However, married life does not always run smoothly. Disputes in marriage are inevitable. Divorce is a serious decision that significantly impacts the lives of the family and individuals involved. The reasons for divorce can vary, including poor communication, incompatibility, domestic violence, unresolved differences in values, and infidelity. One reason that occurs and is controversial is divorce caused by the wife's profession as a prostitute, as seen in the Decision of the Salatiga Religious Court No. 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal. This research aims to analyze cases of divorce caused by a wife working as a prostitute using the Maqasid Sharia approach. Maqasid Sharia is a concept related to the goals and values advocated in Islamic law. This research involvesthe analytical study of the Decision of the Salatiga Religious Court No.0743/Pdt.G/2015/PA.Sal. in deciding the case and how it can be viewed from the perspective of Maqasid Sharia. The research method used is document and literature analysis, where the researcher studies the court decision and analyzes it by considering aspects relevant to Maqasid Sharia. The analysis results show that: (1) The Salatiga Religious Court granted the petitioner's request for divorce based on legal considerations and the existing evidence, including evidence that the respondent works as a prostitute. (2) Based on the analysis of Maqasid Sharia and the Islamic fiqh perspective, there are three perspectives in the Salatiga Religious Court's decision No. 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal.: (a) Working as a prostitute is a major sin and certainly contradicts the Maqasid Sharia objectives of marriage, including preserving lineage. (b) If a wife who previously worked as a prostitute sincerely repents, seeks a better life, and adheres to Islamic rules, the possibility of preserving the marriage can be considered, as compassion is among the objectives of marriage. (c) Every divorce case has unique factors that influence individual legal judgments. Consulting with a knowledgeable scholar or Islamic legal expert is recommended to obtain advice appropriate to the specific situation
Peran Sidang Keliling Pengadilan Agama Jember Dalam Membantu Penyelesaian Perkara di Masyarakat Wabirrul Walid, Samkhan; Muhtadin, Sabilul
Rayah Al-Islam Vol 8 No 3 (2024): Rayah Al Islam Agustus 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v8i3.1085

Abstract

Pengadilan Agama menjadi peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, karena pengadilan tidak secara aktif mencari perkara, banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pengadilan, terutama karena masalah transportasi, sosial, ekonomi, dan geografis. Hal ini menjadi perhatian Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Jember, yang terletak di provinsi Jawa Timur, adalah salah satu pengadilan yang mengikuti arahan Mahkamah Agung. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: (1) memahami bagaimana pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Jember, (2) mengetahui peran sidang keliling dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara, (3) mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sidang keliling Pengadilan Agama Jember dilaksanakan sesuai dengan atutaran pada yang berasaskan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, (2) terdapat empat peran utama sidang keliling dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara, dan (3) ada empat masalah utama dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut. Religious Courts play a key role in dealing with Islamic law cases for Muslims in Indonesia. However, many people struggle to access these courts because of issues with transportation, social and economic barriers, and difficult geographic locations. This situation has drawn attention from the Supreme Court. The Jember Religious Court in East Java is one such court following these Supreme Court guidelines. This research aims to: (1) understand how the Jember Religious Court runs its mobile courts, (2) explore the role of mobile courts in helping the community with their cases, and (3) identify the challenges faced in running these mobile courts. Using qualitative methods, the research finds that: (1) the Jember Religious Court's mobile court operations follow the regulations outlined in Perma Number 1 of 2015 on Integrated Mobile Court Services, (2) the mobile courts have four main roles in assisting the community, and (3) there are four major issues encountered in implementing these mobile courts.
EKSISTENSI PENGALIHAN PENANGGUNGJAWABAN MENCARI NAFKAH TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF ILMU FIKIH DAN ILMU PSIKOLOGI Nisa, Syaifi Udzkhiyatin; Muhtadin, Sabilul
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol 21 No 2 (2023): (Oktober 2023)
Publisher : LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/ar-risalah.v21i2.2061

Abstract

Marriage is a way to form a family with sacred ties and based on religious teachings. The existence of this marriage bond will give rise to rights and obligations. Among the duties of a wife are to obey her husband and maintain his honor. Meanwhile, the husband's obligations include the obligation to provide maintenance. Brebes is the second largest district in Central Java Province. This research aims to determine and analyze the impact of the transfer of earning a living on the wife, the factors causing it and the law on the transfer of earning a living from the perspective of Islamic jurisprudence and psychology. This research uses a qualitative approach with a case study type. The results of this research show that: (1) there are 4 negative impacts and 2 positive impacts experienced by the transfer of responsibility for earning a living to wives in Brebes District, (2) there are 4 factors that cause wives to choose to earn a living in Brebes District, ( 3) The transfer of responsibility for earning a living to the wife gives rise to laws in jurisprudence based on several circumstances and also the existence of a wife who plays a dual role can affect marital and family harmony, as well as affect the wife's mental condition.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF Luthfi, Muhammad Ubaid; Muhtadin, Sabilul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9875

Abstract

Kehidupan manusia di dunia tidak pernah luput dari harta, bahkan sudah menjadi sebuah tabiat bahwasannya manusia cinta terhadap harta. Harta dapat dijadikan sebagai sedekah jariah, yaitu sedekah yang tidak terputus pahalanya, di antara sedekah jariah adalah harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan strategi dan dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten Masjid, langgar, dan musala; mengadakan kajian ahad pagi, mengadakan kajian rutin, mengadakan buka bersama, mengadakan sholat subuh berjama’ah dan dilanjut dengan sarapan bersama. Sekolah; melakukan perawatan gedung kelas, melakukan promosi dan pengembangan sekolah. Gedung; mengadakan program donasi gedung, meminjamkan gedung secara gratis kepada masyarakat. Dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dampak bagi masyarakat; meningkatkan keilmuan dan kualitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. meningkatkan mutu pendidikan. Dampak bagi wakif; mendapatkan pahala jariyah dan tidak terputus. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk lebih mengoptimalkan harta wakaf dan memperluas dampak harta wakaf terhadap lingkungan sekitar.
ANALISIS PANDANGAN SYAIKH AL UTSAIMIN TERHADAP HAK PERWALIAN AYAH MUSLIM BAGI ANAK PEREMPUAN NON-MUSLIM Muhtadin, Sabilul; Asyari, Emha Hasan Ayatulloh; Firdaus, Arinal
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v2i2.685

Abstract

Pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim kerap menimbulkan problematika hukum, salah satunya terkait hak perwalian anak perempuan non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang ulama terkemuka Saudi, mengenai hak perwalian ayah Muslim dalam situasi tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Al Utsaimin berpendapat bahwa ayah Muslim tetap berhak menjadi wali bagi anak perempuannya yang non-Muslim, jika ia menikah dengan laki-laki non-Muslim yang sesuai dengan agamanya. Pendapat Syaikh Al Utsaimin didasarkan pada interpretasi beliau terhadap ayat Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 141, serta hadis Nabi tentang tingginya kedudukan islam di atas agama-agama lain. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan Syaikh Al Utsaimin memiliki dasar dalil yang cukup kuat, dan juga merupakan pendapat salah seorang ulama Malikiyyah yang bernama Ibnu Wahb. Namun saat dikomparasikan dengan pandangan mayoritas ulama -yaitu gugurnya hak perwalian ayah Muslim untuk menikahkan anak perempuannya yang non-Muslim- maka pendapat mayoritaslah yang lebih jelas serta lebih kuat sisi pendalilannya.Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis pandangan-pandangan Syaikh Al Utsaimin yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama dalam bab nikah Kata Kunci: Perwalian, Anak Perempuan Non-Muslim, Syaikh Al Utsaimin, Pernikahan Beda Agama.
IMPLICATIONS OF LONG DISTANCE MARRIAGE ON STUDENT LEARNING MOTIVATION (Case Study at STDI Imam Syafi'i Jember) Armadi, Ardian Bagus; Muhtadin, Sabilul
JURNAL HAKAM Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v9i1.11374

Abstract

Humans are social beings who in essence cannot live and meet their own needs.  One manifestation of humans as social creatures is to get married.  The couple Long Distance Marriage (LDM) who decided to live in different places and separated by distance cause each individual to need a role that should be obtained by a partner who lives one roof.  Long Distance Marriage (LDM) will also interfere with the concentration of students in receiving education in lectures and motivation that tends to be unstable.  This study aims to analyze the factors causing the occurrence of long distance marriage and impact as well as efforts made by STDI Imam Syafi'i students in maintaining learning motivation.  This study uses a qualitative approach with the type of case study research.  Factors causing the occurrence of long distance marriage in STDI students academic factors, economic factors, and work factors.  Negative impacts include difficulty focusing, emotional burden, difficulty setting time.  The positive impact includes better time management, motivation to complete studies.  Solutions for couples Long Distance Marriage in maintaining their learning motivation include routine contacting couples, asking for family support, letting intentions, manage time well..
IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI PADA PETANI DESA KEMAS RINDO PALEMBANG Wiguna, Achmad Andriadi; Muhtadin, Sabilul
Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa Vol 15 No 2 (2025): September
Publisher : STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54214/alfawaid.Vol15.Iss2.819

Abstract

This study aims to analyze the implementation of rice farming zakat in Kemas Rindo Village, Kertapati District, Palembang City, from the perspective of Islamic law with a focus on identifying barriers and formulating strategic solutions. A descriptive qualitative approach was employed, using in-depth interviews, observation, and documentation as primary data collection methods. The research was conducted in an agrarian community where rice farming is the main livelihood, yet the practice of agricultural zakat remains suboptimal due to limited religious understanding and structural challenges. The findings reveal that the majority of farmers have a low level of awareness regarding the Islamic regulations on zakat, including the concepts of nisab, kadar (rate), and proper distribution methods. As a result, zakat practices are often carried out informally and do not comply with sharia principles, despite providing some social benefits to the local community. Major obstacles include lack of education, absence of an active zakat management institution (amil), economic constraints among farmers, and confusion caused by sharecropping systems. The novelty of this research lies in two key contributions: first, the proposal to integrate digital technology to facilitate accurate calculation and transparent management of agricultural zakat; and second, the development of targeted empowerment programs for mustahik using zakat funds in accordance with the eight categories of recipients (QS. At-Taubah: 60). These findings provide strategic insights for improving zakat governance and maximizing its socio-economic impact in agrarian communities.