Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peningkatan Skala Usaha Badan Usaha Milik Desa Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi di Kabupaten Semarang Fittria, Anis; Rofiq, M. Khoirur; Adzkiya’, Ubbadul; Wahyudi, Wahyudi
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Kuras Institute & Scidac Plus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/002024041041000

Abstract

Badan usaha milik desa (Bumdes) merupakan wujud upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi desa sebagai bagian dari peningkatan bangsa, salah satunya adalah Bumdes Rizki Amanah Desa Munding, Bergas, Semarang yang saat ini tergolong Bumdes rintisan (bintang 1), padahal Bumdes ini telah memiliki beberapa unit usaha seperti wisata alam, toko hasil UMKM, koperasi simpan pinjam, pembayaran listrik dan air. Sehingga perlu dilakukan pengabdian pada Bumdes ini untuk meningkatkan skala usaha Bumdes. Metode pengabdian masyarakat ini adalah Asset Based Community Development (ABCD) yang berangkat dari aset yang dimiliki masyarakat untuk perkembangan yang optimal melalui manajemen SDM dan digitalisasi Bumdes. Kegiatan ini dilakukan dengan 3 tahapan yaitu, 1) assesment lapangan untuk memetakan permasalahan Bumdes Rizki Amanah, 2) Seminar Peningkatan Skala Usaha Bumdes melalui Manajemen SDM dan digitalisasi Bumdes untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang urgensi manajemen sumber daya manusia dan optimalisasi digitalisasi Bumdes, 3) Pendampingan manajemen SDM dan pendampingan digitalisasi Bumdes untuk memberikan pengetahuan tentang pengelolaan yang optimal dan efektif dan melengkapi serta memperbaharui (update) data digital Bumdes secara langsung dan nyata. Sehingga Bumdes dapat meningkat menjadi Bumdes berkembang yang awalnya masih tergolong Bumdes rintisan.
Interpreting Corporate Zakat as Trade Zakat: The Construction of Islamic Legal Knowledge and Zakat Collection Practices at Baitulmaal Munzalan Indonesia Khamim, Khamim; Adithya, Rizky; Waldan, Raziki; Adzkiya’, Ubbadul; M. Nur, Uray
Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v6i1.3679

Abstract

Corporate zakat, or zakat levied on legal entities, is a contemporary phenomenon in the Muslim world. Although Indonesia is not an Islamic state, it has legalized corporate zakat for nearly three decades. Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI), a prominent zakat management institution in West Kalimantan, actively collects corporate zakat despite the absence of this concept in classical fiqh (Islamic jurisprudence). This study examines the Islamic legal understanding of the ‘āmils (zakat administrators) at BMI and their practices in collecting corporate zakat through the Zakat BMI application. Employing a qualitative approach, this research is based on in-depth interviews with five key informants, as well as observations of the Zakat BMI application, official website, and social media platforms. The findings reveal that the ‘āmils at BMI conceptualize corporate zakat through qiyās (analogical reasoning), equating it with trade zakat (zakāh al-tijārah), a subcategory of wealth zakat (zakāt al-māl). Although corporate zakat is not explicitly mentioned in classical fiqh literature, BMI legitimizes its implementation by referencing Qur’anic verses, hadith, contemporary Islamic scholarly opinions, fatwas, and national legal regulations. Furthermore, BMI adopts the concept of a legal entity (shakhṣiyyah i‘tibāriyyah) as a zakat-liable subject, as developed by contemporary Islamic scholars, and applies this concept through various zakat collection programs, including the Zakat BMI application. This study highlights the necessity of contextual interpretation of zakat norms within classical fiqh to expand the scope of Islamic legal implementation in addressing modern socio-economic challenges while underscoring the evolving perception of Islamic law among Muslim societies, particularly concerning zakat regulations. [Zakat korporasi, atau zakat yang dikenakan pada entitas hukum, merupakan fenomena kontemporer dalam dunia Muslim. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, negara ini telah melegalkan zakat korporasi selama hampir tiga dekade. Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI), sebagai salah satu lembaga pengelola zakat terkemuka di Kalimantan Barat, secara aktif menghimpun zakat korporasi meskipun konsep ini tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Studi ini menganalisis pemahaman hukum Islam yang dimiliki oleh para amil zakat di BMI serta praktik penghimpunan zakat korporasi yang dilakukan melalui aplikasi Zakat BMI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam dengan lima informan kunci serta observasi terhadap aplikasi kalkulator zakat, situs web resmi, dan media sosial BMI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para amil zakat di BMI mengonseptualisasikan zakat korporasi melalui qiyās (analogi) dengan menyamakannya dengan zakat perdagangan, yang merupakan bagian dari zakat mal. Meskipun zakat korporasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, BMI membangun legitimasi atas penerapannya dengan merujuk pada ayat-ayat Alquran, hadis, pendapat ulama kontemporer, fatwa, serta regulasi hukum nasional. Selain itu, BMI mengadopsi konsep badan hukum (shakhṣiyyah i‘tibāriyyah) sebagai subjek hukum dalam zakat, sebagaimana dikembangkan oleh para ulama kontemporer, dan menerapkannya dalam berbagai program penghimpunan zakat, termasuk aplikasi Zakat BMI. Studi ini menegaskan pentingnya interpretasi kontekstual terhadap norma zakat dalam fikih klasik guna memperluas cakupan penerapan hukum Islam dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi modern, sekaligus menyoroti perubahan pemahaman masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, khususnya dalam aspek zakat.]
Optimalisasi Manajemen SDM dan Digitalisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Kendal Jawa Tengah Fittria, Anis; Imron, Ali; Rusmadi, Rusmadi; Adzkiya’, Ubbadul
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 22 No. 1 (2022)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.2022.221.9687

Abstract

Bumdes sebagai sebuah badan usaha milik desa memiliki tujuan utama untuk menggerakkan ekonomi desa sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 Pasal 1 mengamanatkan Bumdes untuk mengembangkan produktivitas dan investasi desa. Meskipun begitu, masih banyak Bumdes yang belum berkembang. Salah satunya adalah Bumdes di kabupaten Kendal Jawa Tengah, yakni Bumdes Rizki Amanah, Desa Tambahrejo kecamatan Pageruyung yang masih tergolong sebagai Bumdes rintisan (bintang 1). Padahal Bumdes Rizki Amanah memiliki beberapa unit usaha seperti pembayaran listrik dan air, toko kelontong, persewaan lapangan bulu tangkis, serta koperasi simpan pinjam. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan skala usaha (scale up) pada Bumdes yang berada di kabupaten Kendal. Metode pengabdian masyarakat ini adalah Asset Based Community Development (ABCD) yang memberikan perhatian pada inventarisasi asset yang ada dalam sebuah masyarakat yang dianggap mendukung aktivitas pemberdayaan. Dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa faktor utama dari kurang berkembangnya Bumdes di kabupaten Kendal adalah kurang optimalnya menejemen SDM dan digitalisasi yang digunakan. Dengan demikian, pengabdian dilakukan dengan memberikan pengetahuan spesifik tentang pengelolaan yang optimal dan efektif dalam Bumdes. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam upaya optimalisasi SDM dan digitalisasi yang membutuhkan rangkaian kegiatan lanjutan untuk mendorong Bumdes di Kendal menjadi Bumdes berkembang (bintang 2). Village Owned Enterprises (Bumdes) as a village-owned business entity, aims to move the village economy so that it can realize community welfare. Government Regulation (PP) Number 11 of 2021 Article 1 mandates Bumdes to be able to develop village productivity and investment. However, many Villages Owned Enterprises (Bumdes) can’t develop well. One of them is that in Kendal district, Central Java, namely the Rizki Amanah Bumdes, in the village of Tambahrejo, Pageruyung district, which is still classified as stub Bumdes (1 star). Moreover, Rizki Amanah Bumdes has several business units such as electricity and water payments, grocery stores, badminton court rentals, and savings and loan cooperatives. The primary goal of this community empowerment activity is to scale up the Bumdes located in Kendal. The method used in this community empowerment activity is Asset Based Community Development (ABCD) which focused on inventorying assets belonging to the societies. From those activities, found some problems in developing Rizki Amanah Bumdes, which are the non-well-managed human resources and poor digitalization in promoting the Bumdes. Therefore, these activities are managed to give them some specific knowledge in empowering available resources and optimizing effective management. This is just the first step that needs more continued activities to support the Village Owned Enterprises (Bumdes) to encourage Bumdes to become a developing Bumdes (2 stars).
Legal Perspectives on Religious Conflict Resolution Among Youth: A Study of Youth Community Strategies for Fostering Interfaith Harmony Fadhilah, Iman; Rois, Nur; Ulumuddin, Imam Khoirul; Ghoni, Aris Abdul; Adzkiya’, Ubbadul; binti Ab Ghani, Nur Izzati
Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol. 8 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v8i2.32394

Abstract

This research aims to identify and analyse the strategies used by youth communities in Central Java in resolving religious conflicts and maintaining interfaith harmony. The main research question posed is how the strategies of youth communities in Central Java respond to and resolve religious conflicts in order to maintain social harmony. This research uses a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews, participatory observation, and documentation of several interfaith youth communities in major cities in Central Java such as Semarang, Solo, and Yogyakarta. The results showed that the youth community developed conflict resolution strategies based on interfaith dialog, cultural approaches, and strengthening diversity literacy through social media and informal education. These strategies have proven effective in building collective consciousness, strengthening social solidarity and creating safe spaces for interfaith interaction at the grassroots level.