Sinaga, Mangatur Untung
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMERIKSAAN JAMINAN SAH BAGI NASABAH DI BURSA GADAI YANG DILAKUKAN OLEH TOKO BARANG BEKAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Agustin, Arini Aulia; Sinaga, Mangatur Untung; Karmila, Fatika; Hosnah, Asmak UL
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh usaha pergadaian ilegal. Hal ini penting karena praktik pergadaian ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Usaha pergadaian ilegal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang, sehingga tidak terikat oleh peraturan dan standar yang berlaku bagi usaha pergadaian resmi. Nasabah yang melakukan transaksi gadai dengan usaha pergadaian ilegal berisiko mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil
Analisis Delik Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 91/Pid.B/2022/PN.Kwg Saputro, Fahreza; Sinaga, Mangatur Untung; Fachrina, Qorin; Elisabet, Tasya; Irawan, Hany Fauziyyah; Antoni, Herli
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i2.6437

Abstract

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang diancam dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Karena besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan ini, maka tindak pidana pembunuhan ini dilarang secara tegas dalam KUHP. Suatu bentuk delik pembunuhan yang sangat keji adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang paling berat yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Berkenaan dengan paham unsur berencana yang selalu berjalan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini, Maka dari itu dibutuhkan ketelitian hakim dalam memeriksa, memikirkan segala kemungkinan, meninjau dan menentukan kasus pembunuhan berencana tersebut telah melengkapi unsur berencana atau tidak. Sebagaimana dalam kasus Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kwg dengan pengumpulan bukti dan saksi yang lengkap, apakah pertimbangan Hakim mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini telah terpenuhi dengan benar sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun merupakan putusan yang tepat. Jenis kaidah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum atau yuridis normative (legal research). Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (liberary research).
Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional Sinaga, Mangatur Untung; Ulumuddiin, Muhamad Humam; Karmila, Fatika; Hardana, Firdi; Wijaya, Mustika Mega
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12962

Abstract

Di indonesia semakin banyak kewarganegaraan ganda anak yang dihasilkan dari perkawinan campur. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya internasionalisasi dan globalisasi, yang menghubungkan orang dari berbagai negara. Setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diberikan dua kewarganegaraan. Dalam hukum perdata internasional mereka yang berada di bawah yuridiksi bilateral yang berbeda. Hukum negara yang berlaku terhadap status personal mereka yang timbul pada permasalahan yang ada dalam hukum perdata internasional. Salah satu memcahkan masalah ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda: jika dia memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia yang sama dengan salah satu kewarganegaraannya, yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku untuk status personalnya, sedangkan orang yang memiliki tempat tinggal tetap di luar negeri dianggap sebagai orang asing. Dalam perkawinan campur, kewarganegaraan ganda anak memengaruhi hukum perdata internasional. Misalnya, hak waris atas rumah dan tanah dapat berubah dari hak milik menjadi hak pakai. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda memiliki yurisdiksi di dua negara yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kasus yang melibatkan anak tersebut. Hal ini dapat menghalangi seorang anak untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini. Negara-negara yang bersangkutan harus memiliki hukum perdata internasional yang selaras, yang dapat dicapai melalui perjanjian internasional atau kesepakatan antar negara.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Shakila, Aisyah; Aulia, Arini; Stiawan, Dhea Amelia; Karmila, Fatika; Gibran, Geryl Ahmad; Sinaga, Mangatur Untung; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13004

Abstract

Gerakan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan usaha yang ditempuh oleh perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial, sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip etika dalam mencapai kinerja jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan CSR tidak terlepas dari partisipasi aktif pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. CSR tidak hanya mencakup konsep pemberian dukungan keuangan kepada aspek sosial, melainkan juga mencakup perlakuan adil terhadap karyawan tanpa diskriminasi, menjaga hubungan positif dengan pemasok, serta melibatkan program-program yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.