Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Role of Ship Guidance in Reducing Accident Risks in Tanjung Perak’s Mandatory Waters Pantjadjatmika, Pantjadjatmika; Harmuzan, Harmuzan; Mardiana, Mardiana
Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Vol. 4 No. 4 (2024): Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/ifijeb.v4i4.1631

Abstract

This study investigates the effectiveness of ship guidance in minimizing accident risks within the mandatory guidance waters of Tanjung Perak Surabaya. Employing qualitative research methods and descriptive analysis, the research evaluates ship pilot performance based on communication effectiveness, maneuvering precision, regulatory knowledge, emergency response, and professionalism. The findings reveal that effective pilotage significantly enhances navigational safety, contributing to a 20% reduction in accident rates. Despite generally high performance, challenges such as communication barriers, navigational complexity, and regulatory constraints persist. Recommendations include investing in advanced navigational technologies, improving communication protocols, updating regulations for better operational flexibility, and ensuring regular equipment maintenance. The study highlights the critical role of ship pilots in ensuring safe maritime operations and provides actionable insights for optimizing pilotage practices to further enhance safety in complex navigation environments
Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) Masdi, Masdi; Ahmad, Akiruddin; Harmuzan, Harmuzan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran penegak hukum jaksa sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada Empat Pilar hukum yaitu Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Advokat. Dengan adanya pilar penegak hukum tesebut jaksa di harapkan mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegakan di bidang tindak pidana korupsi. menurut Undang undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah yang di bahas adalah (1) Upaya Jaksa dalam mencegah tindak pidana korupsi (2) Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi (3) hambatan yang di hadapi jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan solusi yang dilakukan, Tujuan dari pada penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya Jaksa dalam mencegah tindak pidana korupsi (2) Untuk mengetahui Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi (3) Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan solusi yang dilakukan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif yang mana pendekatan metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan metode kualitatif dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami suatu masalah atau fenomena secara mendalam dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk dan kata-kata dengan konteks bahasa khusus yang alami, atas hasil peneltian yang telah peneliti lewati selama melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum bigitu efektif dan efesien karena masih banyaknya hambatan-hambatan yang di hadapi jaksa di kejaksaan tinggi Sumatera Utara dalam menangani Kasus tindak pidana korupsi, namun walaupun demikian dalam pencegahan dan pemberantasan dari ketercapaian jaksa cukup membaik di lihat dari Grafik yang telah di buat. Jaksa memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku korupsi diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, Namun, kewenangan jaksa dalam pemberantasan korupsi juga memiliki beberapa tantangan, seperti Keterbatasan sumber daya manusia, tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu jaksa juga harus melakukan beberapa perbaikan dan peningkatan. seperti, Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaksa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, meningkatkan kerja sama antara jaksa dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, jaksa dapat lebih Optimal dalam melaksanakan pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 917/PID.SUS/2021/PN Mdn) Rokan, Muhammad Nuqfizar Khair; Falahiyati, Nurhimmi; Harmuzan, Harmuzan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkontribusi positif terhadap penegakkan hukum terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menyasar kaum perempuan dan anak-anak sebagai objek rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Pengaturan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (2) Perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; serta (3) Penyebab terjadinya penganiyaan yang di lakukan anak terhadap ibu kandung. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, analisis pertimbangan hakim berdasarkan norma hukum yang relevan, evaluasi dari efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan validasi normatif. Hasil penelitian ini didapati bahwa Putusan No. 917/Pid.Sus/2021/PN Mdn merupakan salah satu kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, dengan dakwaan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada Pasal 44 ayat (1) menunjukkan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban KDRT serta ancaman hukuman yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam Putusan No. 917/Pid.Sus/2021/PN Mdn, hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp10.000.000 kepada terdakwa. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa pengadilan memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada korban berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT. Terkait penyebab terjadinya penganiayaan terhadap ibu kandung dalam perkara ini meliputi aspek ekonomi, psikologis dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis.
KEBIJAKAN GO GREEN PADA TRANSPORTASI LAUT ; TINJAUAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI Octy Avriani; Mardiana, Mardiana; Laksmana, Boy; Harmuzan, Harmuzan
Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi Vol 5 No 3 (2025): Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi
Publisher : Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT Malahayati Jakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi laut merupakan tulang punggung perdagangan global, namun aktivitasnya berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem. Kebijakan go green dalam sektor ini diarahkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mendorong efisiensi ekonomi. Artikel ini meninjau kebijakan hijau pada transportasi laut dari perspektif lingkungan dan ekonomi. Tinjauan literatur dan regulasi menunjukkan bahwa penerapan energi alternatif, efisiensi bahan bakar, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan mampu menurunkan emisi sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha. Namun, tantangan utama terletak pada biaya investasi awal dan keterbatasan infrastruktur.