Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Ombudsman RI dalam Mengawasi Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2023 Dinas Ketenagakerjaan Nurmaida, Anisa; Anwar, Muhammad Khoirul; Setiawati, Desti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10647

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pengawasan Ombudsman RI dalam Mengawasi Posko Tunjangan Hari Raya (Thr) Keagamaan 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik, maka dengan dilaksanakannya Posko Pelayanan THR 2023 yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI. Berdasarkan hasil temuan dari pelaksanaan pengawasan posko THR oleh Ombudsman RI adalah masih belum efektifnya pelayanan publik dalam Posko THR. Masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan pada Posko THR oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang perlu diperbaiki baik secara sistem maupun sumber daya manusia.
Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Pembentukan UU Kesehatan Setiawati, Desti; Anwar, Muhammad Khoirul; Nurmaida, Anisa
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11552

Abstract

Dalam konteks kualitas layanan kesehatan, ombudsman dapat berperan penting untuk menjaga dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan, atau lembaga medis lainnya. Ombudsman memiliki peran yang kritis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga dapat berkontribusi pada peningkatan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan dengan memberikan rekomendasi dan masukan yang berharga kepada pihak-pihak terkait. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan peran pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam pembentukkan RUU Kesehatan. Metode yang diguakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dimana tekniknya melalui pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Peran ombudsman dalam mengawasi pembentukan RUU (Rancangan Undang-Undang) atau undang-undang kesehatan dapat berkontribusi pada proses legislatif yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan Masyarakat.
Implementasi Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 Dalam Melaksanakan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Nurmaida, Anisa; Anwar, Muhammad Khoirul
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Februari 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18690956

Abstract

Salah satu tugas Ombusdman RI adalah melaksanakan pencegahan maladministrasi yang telah diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023 Ombudsman RI melakukan kajian pencegahan mengenai Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Ditemukan 4 (empat) masalah utama, yaitu masalah penerbitan dokumen keimigrasian, masalah pewarganegaraan dan kewarganegaraan, masalah pencatatan administrasi kependudukan bagi orang asing, dan integrasi data pencatatan orang asing di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan maladminstras dalam penyelenggaraan pelayanan publiki. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tahap Deteksi sampai Perlakuan Pelaksanaan Saran telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik antar unit keasistenan utama yang melaksanakan pencegahan maladministrasi. Kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh Ombudsman RI juga sudah tersedia. Pelaksana kebijakan sudah memiliki pengetahuan, kompetensi dan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan kebijakan juga sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu penyelesaian sehingga tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan sudah diatur dengan jelas.