Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

AKIBAT HUKUM TERHADAP KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TIDAK TERCATAT DIDALAM REGISTERNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Nurmawati, Bernadete; Fahlevie, Rinaldi Agusta; Haposan, Johannes
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.66 KB) | DOI: 10.61802/if.v1i1 Juni.248

Abstract

Administrasi  kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan  penertiban melalui pencatatan kependudukan melalui pendaftran  kependudukan, pencatatan sipil dan publikasi dokumen dan data kependudukan serta pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut diatur dalam peraturan presiden  Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara  pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan  Presiden No. 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran  dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”.   Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai   bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.  Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  ditemukan kasus anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yaitu kedudukan hukum terhadap anak tersebut adalah tidak memiliki status keperdataan yang sah di mata hukum atau diartikan dengan keberadaannya secara de jure dianggap tidak ada oleh negara dan juga berdampak kepada hal-hal lain yang bersifat kepentingan individu seperti untuk pengurusan sekolah, kesulitan dalam pembuatan paspor, dan dalam pengurusan hak ahli waris.Kata Kunci : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBUNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp) Fahlevie, Rinaldi Agusta; Verawati, Verawati; Istiqomah, Istiqomah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.573

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mengetahui bagaimana penerapan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya yang masih berusia anak dibawah umur. Dengan mempergunakan dasar hukum Undang-Undang perlindungan anak sebagaimana terkahir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Penggunaan ketentuan Pasal 341 KUHP.Penelitian ini menggunakan pendekatanstudi kasus dan hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderPenerapan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Mayat Bayi Dengan Maksud Menutupi Kelahirannya dengan maksud menutupi kelahirannya dapat dikenakan pasal 341 KUHP atau tentang kekerasan terhadap anak yakni diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 .Didalam perkara Pengadilan Negeri Martapura majelis hakim sebagaimna perkara Putusan 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Mtp lebih memilih untuk memutuskan terdakwa kepada ketentuan pasal Pasal 341 KUHP, dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , walaupun Undang perlindungan anak lebih spesialis akan tetapi dengan memtimbang rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang terbaik untuk Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sudah tepat sebagaimana ketentuan filosofi dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Ibu.Abstract : This research finds out how the crime of murder is applied to a mother who is still a minor. By using the legal basis of the Child Protection Law as last amended for the second time by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in relation to by using the provisions of Article 341 of the Criminal Code.This research uses a case study approach and descriptive normative law, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The application of criminal acts against perpetrators of hiding baby corpses with the intention of covering up their birth. With the intention of covering up their birth, they can be subject to Article 341 of the Criminal Code or regarding violence. against children, namely regulated in Article 80 Paragraphs (3) and (4) in conjunction with Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014. In the Martapura District Court case, the panel of judges as in the case of Decision 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp prefer to decide on the defendant according to the provisions of Article 341 of the Criminal Code, compared to the provisions of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, although the child protection law is more specialist, but taking into account the sense of justice and the aim of the best punishment for children in conflict with the law is in accordance with the philosophical provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.AbstractThis research finds out how the crime of murder is applied to a mother who is still a minor. By using the legal basis of the Child Protection Law as last amended for the second time by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in relation to by using the provisions of Article 341 of the Criminal Code. This research uses a case study approach and descriptive normative law, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The application of criminal acts against perpetrators of hiding baby corpses with the intention of covering up their birth. With the intention of covering up their birth, they can be subject to Article 341 of the Criminal Code or regarding violence. against children, namely regulated in Article 80 Paragraphs (3) and (4) in conjunction with Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014. In the Martapura District Court case, the panel of judges as in the case of Decision 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp prefer to decide on the defendant according to the provisions of Article 341 of the Criminal Code, compared to the provisions of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, although the child protection law is more specialist, but taking into account the sense of justice and the aim of the best punishment for children in conflict with the law is in accordance with the philosophical provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.Keywords: Crime, Children, Mother.
SOSIALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN UTANG PIUTANG DI KELURAHAN KENARI, JAKARTA PUSAT Nurmawati, Bernadete; Yusuf, Hudi; Fahlevie, Rinaldi Agusta
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 2 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Juni 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i2.3910

Abstract

The issue of debt and credit is a part of civil legal relations that often leads to disputes within society, primarily due to a lack of understanding of legal aspects and available resolution mechanisms. This Community Service (PkM) activity was conducted in Kenari Subdistrict, Central Jakarta, with the aim of providing legal education regarding debt agreements from both civil and criminal law perspectives. The materials delivered included the basic concepts of debt and credit, types of loan agreements according to the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), the legal requirements for valid agreements as outlined in Article 1320 of the Civil Code, and the importance of written evidence in lending transactions. Additionally, participants were informed about the legal risks involved, both in cases of breach of contract and when criminal elements such as fraud (Article 378 of the Criminal Code) or embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) are present. Through an interactive and practical approach, this activity successfully enhanced public legal awareness regarding their rights and obligations in civil relations, and introduced alternative non-litigation dispute resolution methods such as mediation and deliberation. The participants’ enthusiasm indicated that legal education is highly necessary and relevant to everyday issues. This initiative is expected to serve as a sustainable first step toward building a more legally aware society, capable of conducting legitimate and secure transactions, and resolving disputes wisely in accordance with applicable laws.
Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nurmawati, Bernadete; Fahlevie, Rinaldi Agusta; Herman, KMS; Suparman, Maman; Lusia, Anda
Action Research Literate Vol. 7 No. 9 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v7i9.160

Abstract

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris yang mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat dengan cara cyber notary dapat menimbulkan pertentangan norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka buku, undang-undang, pendapat ahli hukum, dan dokumen resmi yang mendukung penelitian, atau dengan menganalisis laporan ilmiah sebelumnya. Penerapan konsep cyber notary di Indonesia menganut sistem civil law yang memandang akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris sebagai akta yang otentik. Akta otentik dapat diterapkan dengan membuat akta otentik secara elektronik (cyber notary), sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Namun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut menyebutkan mengenai cyber notary tidak memberikan definisi yang normatif, sehingga tidak cukup untuk melegitimasi cyber notary di Indonesia. Selain itu konsep cyber notaris masih menghadapi tantangan mengingat Pasal 16(1)(m) UUJN yang mengharuskan Notaris hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan pengahadap dan saksi. Dengan tidak berpegang pada ketentuan ini, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (9), jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Jurnal Hukum Perlindungan Saksi dan Korban "Menghadapi Tantangan Cyberbullying: Dampak dan Solusi" Boleng, Theodora Kristina; Pardede, Vinky Farera; Fahlevie, Rinaldi Agusta
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13932

Abstract

Cyberbullying merupakan fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Penelitian ini mengeksplorasi dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying terhadap individu, terutama remaja dan anak-anak, serta menyoroti berbagai solusi yang bisa diadopsi untuk mengatasi tantangan ini. Studi ini mempertimbangkan dampak emosional dan mental yang dihadapi korban cyberbullying, termasuk penurunan harga diri, kecemasan, depresi, dan bahaya perilaku berisiko lainnya. Dalam konteks ini, penelitian juga menyoroti konsekuensi sosial yang dihasilkan, seperti isolasi sosial dan gangguan dalam interaksi antarindividu. Langkah-langkah praktis termasuk pendidikan tentang kesadaran digital, pembentukan etika online, serta peran teknologi dalam melindungi individu dari serangan cyberbullying. Peran penting platform media sosial dan peran tanggung jawab mereka dalam memerangi cyberbullying juga menjadi sorotan utama. Studi ini menegaskan pentingnya peran pendidikan, kesadaran, dan dukungan bagi korban sebagai elemen penting dalam menghadapi tantanga n ini. Penelitian ini berfungsi sebagai kontribusi dalam menyadarkan masyarakat akan seriusnya dampak cyberbullying dan mendukung perubahan menuju lingkungan online yang lebih sehat dan peduli.