Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi Mohamad Dimas Jaya Wardana; Nazwa Febri Herviana; Maria Benedicta Azalia Putri; Felixs Ade Santoso; Rakha Salman Sanusi Putra; Tania Febrianti; Kuswan Hadji
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1168

Abstract

The general election is one of the forms of implementing democracy. With general elections, people can directly participate in electing the leader of the country or the person who will sit in parliament. Speaking of general elections. This general election was followed by a political party. Or in other words, these election participants themselves are political parties. In Indonesia itself, general elections are held based on several principles. In its history, Indonesia has passed many elections. From the era of President Soekarno in the old order until now. Elections also have a relationship with state and democracy. The writing of this article, uses normative methods that use legislation to analyze elections, democracy, and constitutionality. The purpose of this research is to be held, so that we know about the electoral system in Indonesia. As the general election is a clear example of democracy. We are in compiling this research, using a normative juridical method approach and the data used is secondary data. The result that we got through this research is that Indonesia holds elections with an open proportional system with an election period of 5 years.
Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Lindi Kartika Dewi; Balqis Dewi Rahayu; Intan Rahayu; Bagus Fajar Ardiyanto; Rakha Salman Sanusi Putra; Unggul Pamekas; Athalla Fikra Yazdaniar; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1131

Abstract

Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan izin khusus kepada calon pengantin di bawah umur untuk menikah, yang dalam praktiknya sering digunakan sebagai solusi terhadap situasi darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, dan persoalan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta mengevaluasi respons masyarakat dan peran pengadilan agama dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, data dianalisis menggunakan content analysis berbasis sosiologis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah umumnya didorong oleh tiga faktor utama: ekonomi, degradasi moral, dan rendahnya tingkat pendidikan. Di sisi lain, praktik ini masih menimbulkan pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat memandangnya sebagai solusi syar’i dan kultural, sementara sebagian lainnya menilai sebagai bentuk pembiaran terhadap pernikahan dini yang berisiko tinggi. Dalam konteks hukum Islam, dispensasi dapat diterima sebagai bentuk darurat (darurah), namun harus dibatasi dengan prinsip maslahat dan tidak dijadikan alasan permanen untuk melanggar hukum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta reformasi kebijakan dispensasi agar berpihak pada perlindungan hak anak dan pembangunan keluarga yang berkualitas