Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

URGENSI PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH Kuswan Hadji; Athalla Fikra Yazdaniar; David Fahriza Ali; Aditya Arif Pratama; Revaldo Putra Magantara; Dhimas Arya Kamandanu; Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i9.3313

Abstract

Penunjukan Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur menjadi langkah strategis sekaligus krusial untuk mendukung pengimplementasian program-program pemerintah di tingkat daerah. Pada situasi tertentu, Gubernur tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tiba-tiba atau dalam konteks peralihan kekuasaan yang stabil, maka dari itulah lahir alasan-alasan penting atau urgensi dari penunjukan penjabat Gubernur dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Dalam penunjukkan ini tentu akan muncul berbagai pertimbangan terkait dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas, kepastian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan, serta peran dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan dan kesuksesan program-program pemerintah di tingkat daerah. Melalui metode penelitian yuridis normatif pendekatan yang sangat relevan dalam mengkaji urgensi penunjukan penjabat gubernur dari perspektif hukum administratif dan hukum tata negara. dalam pelaksanakan penunjukannya masih terdapat pro dan kontra terkait apa urgensi dari penunjukan penjabat gubernur yang dimana dalam pelaksanakannya apakah sudah secara demokratis atau politik
Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Lindi Kartika Dewi; Balqis Dewi Rahayu; Intan Rahayu; Bagus Fajar Ardiyanto; Rakha Salman Sanusi Putra; Unggul Pamekas; Athalla Fikra Yazdaniar; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1131

Abstract

Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan izin khusus kepada calon pengantin di bawah umur untuk menikah, yang dalam praktiknya sering digunakan sebagai solusi terhadap situasi darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, dan persoalan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta mengevaluasi respons masyarakat dan peran pengadilan agama dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, data dianalisis menggunakan content analysis berbasis sosiologis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah umumnya didorong oleh tiga faktor utama: ekonomi, degradasi moral, dan rendahnya tingkat pendidikan. Di sisi lain, praktik ini masih menimbulkan pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat memandangnya sebagai solusi syar’i dan kultural, sementara sebagian lainnya menilai sebagai bentuk pembiaran terhadap pernikahan dini yang berisiko tinggi. Dalam konteks hukum Islam, dispensasi dapat diterima sebagai bentuk darurat (darurah), namun harus dibatasi dengan prinsip maslahat dan tidak dijadikan alasan permanen untuk melanggar hukum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta reformasi kebijakan dispensasi agar berpihak pada perlindungan hak anak dan pembangunan keluarga yang berkualitas
Analisis Yuridis Implementasi Pajak Penghasilan di Era Digital dalam Sistem Perpajakan Indonesia Latifolia, Thalita Raissa; Najwa Salsabilla Asmara; Athalla Fikra Yazdaniar; Muhammad Farras Mukhlis
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4924

Abstract

This research conducts a juridical analysis of the problematic implementation of income tax on digital economic activities within Indonesia's taxation system. Digital transformation has altered the global economic landscape, yet the existing tax system has not fully accommodated the specific characteristics of the digital economy. This study aims to identify weaknesses in the income tax legal framework within the digital economy context and formulate an ideal construction for income tax regulation that can optimize tax revenue without impeding digital economic growth. The research employs a normative juridical methodology with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The findings indicate that current income tax provisions are ineffective in addressing digital economy challenges, particularly concerning concepts of income sources, permanent establishment, and monitoring mechanisms. The study recommends comprehensive reforms including redefinition of fundamental tax concepts, strengthening of the withholding tax system, development of tax information technology infrastructure, and harmonization with international standards. The ideal construction of income tax regulation must consider principles of legal certainty, fairness, administrative efficiency, and economic neutrality to create a taxation system adaptive to digital economic developments.