Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Tania Febrianti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tania Febrianti; Indrawati Yuhertiana
E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 14 No 1 (2021): JULI: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Publisher : STEKOM PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/e-bisnis.v14i1.381

Abstract

This study aimed to examine and analyze the effect of implementation of perfomarmance-based budgeting, budget target accuracy and compliance with laws and regulations to performance accountability of government agencies. This research uses quantitative research using primary data. The primary data is a questionnaire that has been distributed to 97 respondents in Regional Device of Surabaya City Government. The data analysis technique used in this research is PLS-SEM with the help of SmartPLS version 3.0 for windows software. The results of the study prove that the variables of implementation of perfomarmance-based budgeting, budget target accuracy and compliance with laws and regulations had positive effect on performance accountability of government agencies. In other words, its Regional Device located in Surabaya City Government had good governance with good accountability as the realization of well budget and internal supervison.
Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi Mohamad Dimas Jaya Wardana; Nazwa Febri Herviana; Maria Benedicta Azalia Putri; Felixs Ade Santoso; Rakha Salman Sanusi Putra; Tania Febrianti; Kuswan Hadji
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1168

Abstract

The general election is one of the forms of implementing democracy. With general elections, people can directly participate in electing the leader of the country or the person who will sit in parliament. Speaking of general elections. This general election was followed by a political party. Or in other words, these election participants themselves are political parties. In Indonesia itself, general elections are held based on several principles. In its history, Indonesia has passed many elections. From the era of President Soekarno in the old order until now. Elections also have a relationship with state and democracy. The writing of this article, uses normative methods that use legislation to analyze elections, democracy, and constitutionality. The purpose of this research is to be held, so that we know about the electoral system in Indonesia. As the general election is a clear example of democracy. We are in compiling this research, using a normative juridical method approach and the data used is secondary data. The result that we got through this research is that Indonesia holds elections with an open proportional system with an election period of 5 years.
Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik Aura Zahra Rizkillah Latif; Basuki; Badriyah ‘Izatul Isnaini; Ima Nur Syamsiah; Tania Febrianti; Melati Harmia Putri; Bemby Navita; Luqman Hakim Ansori
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1049

Abstract

Hibah merupakan instrumen penting dalam hukum islam yang mencerminkan nilai-nilaisosial dan ekonomi melalui pemberian harta  secara  sukarela tanpa imbalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hibah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk rukun, syarat, serta tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan hukum positif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an,  hadist, dan ijtihad ulama, dengan rukun utama meliputi pemberi hibah (wahib), penerima hibah (mawhub lahu), barang yang dihibahkan (mawhub bih), ijab, dan qabul. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hibah diatur secara rinci dalam KHI dan KHES untuk memastikan legalitas serta keadilan dalam penerapannya. Meskipun praktik hibah telah lama diterapkan, terdapat tantangan seperti sengketa keluarga dan penyalahgunaan hibah untuk menghindari kewajiban hukum tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan penerapan hibah yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan legal di Indonesia. Dengan pemahaman mendalam tentang hibah, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam praktiknya dan memperkuat penerapannya sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.
Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Badriyah 'Izatul Isnaini; Ahmad Zidan Al Arif; Tania Febrianti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1331

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional  yang mengancam hak asasi manusia di Indonesia, dengan korban terbanyak merupakan perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana  Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta  kendala  yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode yang digunakan  kualitatif  dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan putusan pengadilan terkait TPPO. Hasil dari penelitian  mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasi penegakan hukum masih terkendala seperti kurangnya pemahaman aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga,  serta perlindungan korban yang belum optimal. Peran lembaga negara dan kerja sama internasional juga sangat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban dalam perdagangan orang lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan  kapasitas aparat melalui  pelatihan khusus, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem perlindungan  korban yang lebih baik agar pemberantasan TPPO di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkeadilan
Co-Authors Ahmad Zidan Al Arif Aura Zahra Rizkillah Latif Badriyah 'Izatul Isnaini Badriyah ‘Izatul Isnaini Basuki Bemby Navita Felixs Ade Santoso Ima Nur Syamsiah Indrawati Yuhertiana Kuswan Hadji Luqman Hakim Ansori Maria Benedicta Azalia Putri Melati Harmia Putri Mohamad Dimas Jaya Wardana Nazwa Febri Herviana Rakha Salman Sanusi Putra