Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Agung Widya Setya Pratama
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pengaruh Modernisasi terhadap Pemeliharaan Tanah Ulayat di Minangkabau Luwes Dwi Triani; Dean Power Saragih; Muhammad Aldo Savero; Achmad Rizky Airlangga; Nanjelina Adinda Fazya; Aqila Husna; Agung Widya Setya Pratama
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1180

Abstract

This journal discusses the influence of modernization on the management and maintenance of Minangkabau customary land. Modernization itself is a change that occurs over time. Its relationship with humans is how humans adapt to all changes to meet all their life needs. Customary land management is carried out by traditional communities by following the laws that apply in the community or often called customary law. With modernization, existing laws in the community and updated laws will adapt to each other, because laws exist for humans, not humans for the law. The main topic of discussion is how the modernization system applies to Minangkabau land management and what influence modernization has on Minangkabau land management. The existing data to answer this main problem is empirical data originating from journals, books, or applicable laws and regulations.
PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KHI Amanda Fitria Najwa; Aqila Husna; Agung Widya Setya Pratama; Muhammad Ihsan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3092

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai pertimbangan hukum pada perkawinan beda agama dalam perspektif KHI. Menurut KHI, perkawinan adalah sebuah persatuan resmi yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, di mana suami dan istri bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Adapaun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Pernikahan antara seorang pria dan wanita yagn memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda namun tetap menikah dan mempertahankan masing-masing kepercayaan atau agama mereka juga disebut sebagai perkawinan beda agama. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang esksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Titik focus pembahasannya yakni bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan dalam perkawinan antara agama yang berbeda, serta tantangan hukum dan social yang harus dihadapi oleh pasangan yang berbeda agama di Indonesia selama pernikahan dan setelahnya. Data yang tersedia untuk menjawab masalah ini adalah data normative-yuridis dari undang-undang, buku, atau jurnal yang berlaku.
KETEGANGAN ANTARA HUKUM MODERN DAN TRADISI ADAT: KASUS PENYELENGGARAAN HUKUM ADAT DI ERA DIGITAL Agung Widya Setya Pratama; Cornelius Rangga; Muhammad Rifky Adi Prayitno; Muhammad Alvi Fattah Purnomo; Oktavian Dika Hermawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i10.4678

Abstract

Era digital menghadirkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum adat. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang baru untuk mempermudah akses informasi dan memperluas jangkauan hukum adat. Di sisi lain, muncul ketegangan antara prinsip-prinsip hukum modern dan tradisi adat dalam penerapan hukum adat di era digital. Abstrak ini mengupas ketegangan tersebut dengan meneliti studi kasus penyelenggaraan hukum adat di era digital. Studi kasus dapat berupa penerapan hukum adat melalui platform online, pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyelesaian sengketa adat, atau isu-isu terkait perlindungan hak adat di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas ketegangan antara hukum modern dan tradisi adat dalam penyelenggaraan hukum adat di era digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi solusi atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketegangan tersebut dan memastikan penyelenggaraan hukum adat yang efektif dan adil di era digital.
STRATEGI PREVENTIF PENYEBARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM Martin, Lydyana Trisnaeni; Muhammad Ikhwan Nugraha Putra; Agung Widya Setya Pratama; Ania Nasyira
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i2.4433

Abstract

Di era digital saat ini, marak terjadi kasus penyebaran hak cipta secara ilegal. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami terkait strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek hukum dan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan kepustakaan atau studi literatur, penelitian ini menggali berbagai strategi preventif dalam pencegahan penyebaran hak cipta dari perspektif hukum dan sosial. Dalam aspek hukum, penekanan diberikan pada perlunya registrasi hak cipta dan penggunaan watermark sebagai langkah preventif untuk memperkuat posisi pencipta. Dari aspek sosial, artikel ini menekankan adanya edukasi bagi masyarakat mengenai hak cipta sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menghargai karya orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif dari aspek hukum dan sosial menjadi upaya yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pencipta karya. Dengan demikian, strategi preventif yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.
Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae Pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Martin, Lydyana Trisnaeni; Dimas Herdian Nugrahimsyah; Agung Widya Setya Pratama; Ania Nasyira; Nabila Fairuzzahra
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1149

Abstract

Asas Lex Rei Sitae merupakan asas dasar hukum pasal 17 AB, dimana menurut asas ini hukum yang berlaku adalah hukum dimana tempat benda tidak bergerak itu berada. Dalam ius constitutum, hal ini diterangkan lebih lanjut sebagaimana hukum internasional itu mengaturnya. Kemudian, bagaimana terkait kepengurusan pembagian hak waris antara warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura yang mempunyai keterikatan atas dasar perkawinan dengan dua kenegaraan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis kritis dengan data sekunder. Oleh karena persoalan yang ada diangkatlah Judul “Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.” Diharapkan dengan kajian ini dapat menemukan jawaban dan juga solusi atas persoalan yang ada. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membuka serta menambah wawasan warga negara, sehingga dapat lebih melek akan asas Lex Rei Sitae tersebut sehingga tepat dalam mengaplikasikannya.
Peran Penegak Hukum Satresnarkoba Polresta Magelang Dalam Kasus Residivis Pelaku Kejahatan Narkoba Martin, Lydyana Trisnaeni; Neva Tri Saharany; Jihan Rupa Puspa Ayu; Dimas Herdian Nugrahimsyah; Agung Widya Setya Pratama; Ania Nasyira; Indira Swasti Gama Bhakti
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4569

Abstract

Magelang Regency, located in Central Java Province, is facing serious problems related to drug abuse. Drugs are an abbreviation of narcotics, psychotropics, and other dangerous addictive substances. In the law enforcement strategy, the Drug Investigation Unit has implemented a law enforcement strategy including investigations and inquiries, this is conducting in-depth investigations of drug networks and perpetrators of abuse. This study uses a normative and empirical approach. The data sources consist of primary and secondary data. There has been an unlawful act which is contained in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which occurred on the side of the road into the Salaman District area, Magelang Regency on Monday, January 6, 2025 at around 22.30 WIB. The results of the study concluded that the Drug Investigation Unit of the Magelang Police played a crucial role in handling recidivists in drug cases through prevention and law enforcement efforts. The government and law enforcement need to work together to increase the effectiveness of rehabilitation programs for drug abusers to prevent them from becoming recidivists on a large scale.
Co-Authors Achmad Rizky Airlangga Amanda Fitria Najwa Ania Nasyira Aqila Husna Cornelius Rangga Dean Power Saragih Dimas Herdian Nugrahimsyah Indira Swasti Gama Bhakti Jihan Rupa Puspa Ayu Luwes Dwi Triani Martin, Lydyana Trisnaeni Muhammad Aldo Savero Muhammad Alvi Fattah Purnomo Muhammad Ihsan Muhammad Ikhwan Nugraha Putra Muhammad Rifky Adi Prayitno Nabila Fairuzzahra Nanjelina Adinda Fazya Neva Tri Saharany Oktavian Dika Hermawan