Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI J-CEKI
Lawalata, Imanuel J. A.
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Regulalisasi Bentuk Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Picauly, Jessyca H.; Lawalata, Imanuel J. A.
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia ada tujuh jenis tindak pidana korupsi yang salah satunya dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Tujuan penelitian ini adalah implementasi pembuktian dari penegak hukum dalam unusr perbuatan merugikan keuangan negara dan unsur kesalahan yakni menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi, dan menggunakan pendekatan monisme dan dualisme dari tahap perbuatan menuju pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga mengkaji secara sistematis unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta analisis sintetis dari penulis dalam memberikan solusi serta kajian yang mendalam terikait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.
Perlindungan Hukum Atas Sengketa Penguasaan Wilayah Laut Hak-Hak Tradisional Antara Masyarakat Hukum Adat Negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism Picauly, Jessyca H.; Lawalata, Imanuel J. A.; Matulapelwa, Alynne H.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.14835

Abstract

Tujuan penulisan untuk mengkaji dan menganalisis problematika wilayah laut hak-hak tradisional terhadap sengketa antara masyarakat hukum adat negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism. Dimana PT. Maluku Diving & Tourism mengklaim bahwa PT. Maluku Diving & Tourism telah melakukan sewa-menyewa tanah termasuk wilayah laut seluas 500 m ke laut. Penguasaan wilayah laut inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat Negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism. Metode Penelitian: tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan konseptual.Hasil / Temuan: Sesuai kesepakatan kontrak antara PT. Maluku Diving & Tourism dengan Pemerintah Negeri Paperu, PT. Maluku Diving & Tourism hanyalah menyewa tanah dibagian wilayah Tanjung Walo yaitu batas pantai ke darat bukan di wilayah laut. Akan tetapi setelah perusahaan beroperasi Direktur PT. Maluku Diving & Tourism mengklaim bahwa PT. Maluku Diving & Tourism telah melakukan sewa-menyewa tanah termasuk wilayah laut seluas 500 m ke laut. Karena wilayah laut yang diklaim oleh PT Maluku Diving & Tourism adalah merupakan wilayah dimana masyarakat hukum adat Negeri Paperu menetapkan sebagai Tagalaya Negeri.
Problematik Pembentukan "Peraturan Negeri" Partisipatif Dalam Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Makaruku, Alfian Reymon; Lawalata, Imanuel J. A.; Pelatu, Aprilia S.; Polibu, Mardanus
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.14158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan solusi bagi pembentukan "Peraturan Negeri" partisipatif yang mengarah pada upaya pelestarian kearifan lokal desa tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan; pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan konkret, yaitu; kurangnya pedoman teknis yang jelas dan seragam di tingkat Kabupaten mengenai prosedur pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal desa tradisional, partisipasi masyarakat adat masih terbatas dan belum substantif, kurangnya kebijakan Pemerintah Daerah dan kapasitas Satuan Tugas Pelaksana (PLT) Pemerintah Desa Tradisional (Negeri) dan BPD/Saniri Negeri dalam merancang peraturan, serta pergeseran nilai-nilai budaya akibat modernisasi dan kurangnya kearifan lokal yang diakomodasi secara tertulis dalam peraturan Desa Tradisional (Negeri). Solusi yang ditawarkan adalah; Pentingnya menyusun pedoman teknis daerah tentang pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal, pentingnya keterlibatan unsur-unsur tradisional desa (Negeri) dalam setiap tahap penyusunan, pentingnya kebijakan dalam hal Pendidikan dan Pelatihan dalam merancang Peraturan Negeri, pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui forum tradisional, memperkuat peran lembaga tradisional dan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Negeri berdasarkan partisipasi yang diwujudkan melalui sinergi yang baik antara semua elemen, baik pemerintah kabupaten, desa dan semua elemen terkait di masyarakat. Keywords: Problematic; Negeri Regulation; Participatory; Local Wisdom;      
Co-Authors Alfian Reymon Makaruku Matulapelwa, Alynne H. Pelatu, Aprilia S. Picauly, Jessyca H. Polibu, Mardanus