Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Media Hukum Indonesia (MHI) Van Java Law Journal
Raynee, Rasheesa Ryash
Unknown Affiliation
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan Raynee, Rasheesa Ryash; Ni’matussa’idah, Zulfa Layla; Salsabilasyah, Firyal Nur; K, Karren; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14194221

Abstract

Agreements are an important part of the contract law system that is used to regulate the rights and obligations between the parties involved. Agreements create binding relationships and provide legal certainty. The research we conducted aims to further understand the concept of agreements, their elements, and the applicable legal basis. With a normative legal approach, this study examines the things that affect the validity of agreements, such as agreement, the ability of the parties involved, clarity of objects, and objectives that are in accordance with the law. In addition, this study also discusses important principles in contract law, such as the principle of mutual agreement, freedom to make agreements, the obligation to comply with agreements, and good faith, which are a strong basis for implementing agreements. This study found that contract law not only provides certainty and protection for the parties involved, but also provides a way to resolve problems if someone does not fulfill their promise. With the development of society and technology, contract law continues to adapt to remain relevant in maintaining justice and legal certainty in society. The results of this study are expected to be a reference for academics and practitioners to understand and implement valid and binding agreements according to current legal developments.
Analisis Tanggung Jawab Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Deliver Ridwan, Abdurrahman Faiz; Diksy, Khoirunnisa Putri; Azzahra, Novita Fitria; Silitonga, Rafhael Roberto; Raynee, Rasheesa Ryash; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15206693

Abstract

At present, the development of technology and information is increasing at the same time as the increasing use of the internet and social media among the public. This can also affect transaction activities in Indonesia. Cash On Delivery or commonly shortened to COD is one of the popular payment methods among Indonesians because it provides convenience for consumers in carrying out transaction activities. However, there are often violations of agreements or defaults committed by buyers, such as refusal of orders without clear reasons or the inability of consumers to pay for goods that have been ordered. This research purposes to conduct a study related to the legal responsibility of the buyer in violation of the agreement or what is commonly called default in electronic commerce transactions or e-commerce using the Cash On Delivery (COD) payment method and analyze how the impact will be on business people and the form of legal responsibility of the buyer in these problems. This research uses a normative juridical research method that focuses on legal analysis through normative studies and laws and regulations. This method also includes collecting information related to positive law, legal principles, doctrines and other legal aspects related to sale and purchase agreements, defaults and e-commerce transactions. The data in this research comes from two types of materials, the first is primary materials, namely the Civil Code (KUH Perdata), Legislation and other Regulations. Meanwhile, secondary materials consist of journals, opinions of experts, and other research results related to the research topic. The results of this study can provide suggestions related to e-commerce transactions, especially for buyers to better understand the legal responsibilities in conducting e-commerce transactions using the Cash On Delivery (COD) method. In addition, a stronger protection system for sellers on social media platform in e-commerce transactions is also needed to deal with various problems of default committed by buyers.
ANALISIS KEBIJAKAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PENGEMBANGAN IBU KOTA NUSANTARA: DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT LOKAL Raynee, Rasheesa Ryash; Diksy, Khoirunnisa Putri; Ni'matussa'idah, Zulfa Layla; Azzahrah, Balqis Tsabitah; Kasih, Osihanna Meita
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.115

Abstract

Hak Guna Bangunan (HGB) ialah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, namun tidak dengan tanahnya dengan batas waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pada pasal tersebut menjelaskan batasan waktu untuk memiliki hak guna bangunan yang berlaku selama maksimal 30 tahun yang kemudian dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun sehingga total keseluruhan yaitu selama 50 tahun hak kepemilikan atas sebuah bangunan. Namun saat ini terdapat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Pada saat ini ramai berita mengenai kebijakan perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2) mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) menuai kritik dikalangan masyarakat sebab pada pasal tersebut menjelaskan mengenai jangka waktu hak guna bangunan hingga 160 tahun, yang terbagi dalam 2 (dua) siklus. Peraturan tersebut dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah ada sebelumnya. Peraturan tersebut juga dapat merugikan masyarakat lokal yang merasa peraturan tersebut tidak adil bagi mereka. Penelitian ini dibuat guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan mengkaji kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber untuk dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di IKN serta menilai dampak dan tantangan yang akan terjadi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai dampak dan tantangan dalam kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat dalam IKN.
Tantangan Pertahanan dan Keamanan Data Cyber dalam Era Digital: Studi Kasus dan Implementasi Azzahrah, Balqis Tsabitah; Hamdi, Muhammad Naufal Razzan; Raynee, Rasheesa Ryash; Ni’matussa’idah, Zulfa Layla; Subakdi, Subakdi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalitas di ranah maya semakin canggih dalam mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem digital. Cara untuk memperkuat pertahanan siber adalah dengan analisis komprehensif terhadap ancaman yang ada di ekosistem digital dan solusi yang tepat untuk dapat diterapkan. Ancaman cybercrime di Indonesia meliputi serangan peretasan, pemecahan keamanan, sabotase siber, dan perangkat lunak mata-mata. Manajemen risiko melibatkan proses identifikasi, penilaian, penanganan, dan pengendalian risiko. Antisipasi ancaman yang dapat dilakukan adalah dengan adanya keberadaan tenaga ahli teknologi untuk mendukung pengembangan sistem pertahanan negara yang canggih serta pendirian pusat komando keamanan siber. Dalam konteks era digital yang terus berkembang, keamanan siber menjadi perhatian utama dalam menjaga keutuhan data dan infrastruktur komputer. Artikel ini membahas tantangan dalam mengamankan data di ranah siber, dengan menitikberatkan pada pemahaman, metode penelitian, temuan hasil penelitian, dan diskusi terkait situasi keamanan siber di Indonesia. Pendahuluan menguraikan pentingnya keamanan siber menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Tinjauan pustaka mengeksplorasi teori-teori terkait keamanan siber dan sumber-sumber referensi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang tantangan keamanan siber. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah mempunyai pemahaman yang memadai tentang keamanan siber, namun masih ada kekurangan dalam tingkat keamanan siber di Indonesia. Beberapa langkah pencegahan terhadap kejahatan siber telah diidentifikasi, termasuk praktik penggunaan kata sandi yang kuat, kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi, dan upaya edukasi terkait keamanan siber. Diskusi menekankan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kejahatan siber, serta pentingnya langkah-langkah yang lebih efektif dari instansi terkait dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keamanan data. Dengan demikian, artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan keamanan siber di era digital, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap keamanan data di Indonesia.
Co-Authors Azzahra, Novita Fitria Azzahrah, Balqis Tsabitah Diksy, Khoirunnisa Putri Hamdi, Muhammad Naufal Razzan K, Karren Kasih, Osihanna Meita Ni'matussa'idah, Zulfa Layla Ni’matussa’idah, Zulfa Layla Ridwan, Abdurrahman Faiz S, Surahmad Salsabilasyah, Firyal Nur Silitonga, Rafhael Roberto Subakdi, Subakdi