Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Tanggung Jawab Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Deliver Ridwan, Abdurrahman Faiz; Diksy, Khoirunnisa Putri; Azzahra, Novita Fitria; Silitonga, Rafhael Roberto; Raynee, Rasheesa Ryash; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15206693

Abstract

At present, the development of technology and information is increasing at the same time as the increasing use of the internet and social media among the public. This can also affect transaction activities in Indonesia. Cash On Delivery or commonly shortened to COD is one of the popular payment methods among Indonesians because it provides convenience for consumers in carrying out transaction activities. However, there are often violations of agreements or defaults committed by buyers, such as refusal of orders without clear reasons or the inability of consumers to pay for goods that have been ordered. This research purposes to conduct a study related to the legal responsibility of the buyer in violation of the agreement or what is commonly called default in electronic commerce transactions or e-commerce using the Cash On Delivery (COD) payment method and analyze how the impact will be on business people and the form of legal responsibility of the buyer in these problems. This research uses a normative juridical research method that focuses on legal analysis through normative studies and laws and regulations. This method also includes collecting information related to positive law, legal principles, doctrines and other legal aspects related to sale and purchase agreements, defaults and e-commerce transactions. The data in this research comes from two types of materials, the first is primary materials, namely the Civil Code (KUH Perdata), Legislation and other Regulations. Meanwhile, secondary materials consist of journals, opinions of experts, and other research results related to the research topic. The results of this study can provide suggestions related to e-commerce transactions, especially for buyers to better understand the legal responsibilities in conducting e-commerce transactions using the Cash On Delivery (COD) method. In addition, a stronger protection system for sellers on social media platform in e-commerce transactions is also needed to deal with various problems of default committed by buyers.
ANALISIS KEBIJAKAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PENGEMBANGAN IBU KOTA NUSANTARA: DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT LOKAL Raynee, Rasheesa Ryash; Diksy, Khoirunnisa Putri; Ni'matussa'idah, Zulfa Layla; Azzahrah, Balqis Tsabitah; Kasih, Osihanna Meita
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.115

Abstract

Hak Guna Bangunan (HGB) ialah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, namun tidak dengan tanahnya dengan batas waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pada pasal tersebut menjelaskan batasan waktu untuk memiliki hak guna bangunan yang berlaku selama maksimal 30 tahun yang kemudian dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun sehingga total keseluruhan yaitu selama 50 tahun hak kepemilikan atas sebuah bangunan. Namun saat ini terdapat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Pada saat ini ramai berita mengenai kebijakan perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2) mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) menuai kritik dikalangan masyarakat sebab pada pasal tersebut menjelaskan mengenai jangka waktu hak guna bangunan hingga 160 tahun, yang terbagi dalam 2 (dua) siklus. Peraturan tersebut dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah ada sebelumnya. Peraturan tersebut juga dapat merugikan masyarakat lokal yang merasa peraturan tersebut tidak adil bagi mereka. Penelitian ini dibuat guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan mengkaji kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber untuk dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di IKN serta menilai dampak dan tantangan yang akan terjadi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai dampak dan tantangan dalam kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat dalam IKN.