Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Indonesian Journal of Law and Justice Van Java Law Journal
Kasih, Osihanna Meita
Unknown Affiliation
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia: (Enforcement of Human Rights in Public Political Participation in General Elections in Indonesia) Kasih, Osihanna Meita; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2369

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak mereka dilahirkan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan warga negara Indonesia adalah dengan melakukan pemilihan umum. Masyarakat menggunakan haknya untuk memilih ataupun dipilih, ikut serta dalam organisasi politik, ikut serta dalam kampanye, serta hal lainnya yang berhubungan dengan pemilihan umum. Tujuan Penelitian pada artikel ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dalam partisipasi politik pada pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia secara umum dan secara hukum, serta memberikan langkah-langkah yang dapat dugunakan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang ada sehingga terciptanya pemerintah, lembaga-lembaga, Mahkamah Konstitusi, dan seluruh aspek masyarakat yang sadar akan pentingnya menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia terutama hak-hak sebagai warga negara. Metode yang digunakan yaitu metode normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dengan maksud memberikan gambaran dan telaah secara mendalam mengenai objek yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan informasi pentingnya hak politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk partisipasi dalam pemilihan umum dan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran dalam penegakan hak politik warga negara.
ANALISIS KEBIJAKAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PENGEMBANGAN IBU KOTA NUSANTARA: DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT LOKAL Raynee, Rasheesa Ryash; Diksy, Khoirunnisa Putri; Ni'matussa'idah, Zulfa Layla; Azzahrah, Balqis Tsabitah; Kasih, Osihanna Meita
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.115

Abstract

Hak Guna Bangunan (HGB) ialah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, namun tidak dengan tanahnya dengan batas waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pada pasal tersebut menjelaskan batasan waktu untuk memiliki hak guna bangunan yang berlaku selama maksimal 30 tahun yang kemudian dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun sehingga total keseluruhan yaitu selama 50 tahun hak kepemilikan atas sebuah bangunan. Namun saat ini terdapat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Pada saat ini ramai berita mengenai kebijakan perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2) mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) menuai kritik dikalangan masyarakat sebab pada pasal tersebut menjelaskan mengenai jangka waktu hak guna bangunan hingga 160 tahun, yang terbagi dalam 2 (dua) siklus. Peraturan tersebut dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah ada sebelumnya. Peraturan tersebut juga dapat merugikan masyarakat lokal yang merasa peraturan tersebut tidak adil bagi mereka. Penelitian ini dibuat guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan mengkaji kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber untuk dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di IKN serta menilai dampak dan tantangan yang akan terjadi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai dampak dan tantangan dalam kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat dalam IKN.
Sanksi Hukum Akibat Wanprestasi Kontrak Kerja yang dilakukan Jefri Nichol Pada Rumah Produksi Falcon Pictures Kasih, Osihanna Meita; Putri, Sefrina Linda Adilla; Nathaniella, Angelica; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang produsen film dan TV di Indonesia, terjerat sanksi hukum akibat wanprestasi kontrak kerja yang dilakukan pada rumah produksi Falcon Pictures. Terjadinya sanksi tersebut, setelah gagalnya membayar gaji dan sejumlah uang jaminan kepada beberapa anggota yang bekerja di rumah produksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, kami menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui pendekatan kasus. Jefri Nichol dihukum atas sanksi hukum akibat wanprestasi kontrak kerja yang dilakukan menyebabkan pada kasus yang menganggarkan dirinya dengan pembelian peralatan yang tidak diperlukan. Sanksi hukum ini diberikan oleh penggunaan dana yang tidak diperbolehkan, yang disebutkan dalam kasus sebagai "dana yang diperlukan untuk pembayaran gaji pekerja”. Sanksi hukum ini menyebabkan Jefri Nichol dihukum dengan kontrak kerja yang tidak diperbolehkan. Pelanggaran kontrak terungkap saat penyelesaian perjanjian kerja antara aktor Jefri Nichol dengan perusahaan produksi film Falcon Picture. Akibat perbuatan hukum tersebut, Jefri Nichol terpaksa membayar kerugian sebesar Rp4.200.000.000,00.
Co-Authors Azzahrah, Balqis Tsabitah Diksy, Khoirunnisa Putri Dwi Desi Yayi Tarina Nathaniella, Angelica Ni'matussa'idah, Zulfa Layla Putri, Sefrina Linda Adilla Raynee, Rasheesa Ryash Triadi, Irwan