Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia: (Constitutional Law History in Indonesia) Reyhan, Maulana Arfidata; Darsono, Leandra Aurelrio Putra; al anshari, Muhammad Faqih; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2588

Abstract

Hukum Tata Negara di Indonesia Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Jika dilihat ke belakang, HTN di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dari mulai awal kemerdekaan hingga saat ini. Dari waktu ke waktu, HTN tidak selamanya tetap sama dan itu-itu saja tanpa adanya perubahan sama sekali. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana sejarah HTN atau Ketatanegaraan di Indonesia serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan sejarahnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah HTN/Ketatanegaraan di Indonesia tidak lepas dari konstitusi atau Undang-Undang dasar yang digunakan pada setiap periode. Selain itu, gaya pemerintahan di setiap periode Undang-Undang Dasar yang digunakan pada setiap periode juga tidak sepenuhnya sama satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan ketatanegaraan modern.
Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya: (Constitutional Law and its Relationship with Other Sciences) Reyhan, Maulana Arfidata; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2589

Abstract

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika politik, HTN tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan integrasi dengan disiplin ilmu lain seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana hubungan antara HTN dengan bidang hukum lainnya, serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan disiplin ilmu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HTN berfungsi sebagai konkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang diatur dalam Ilmu Politik. Selain itu, HTN dan HAN memiliki hubungan simbiotik dimana HTN menyediakan kerangka hukum dan HAN memastikan operasionalisasi yang efektif dari badan-badan negara. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan kenegaraan modern.
Implementasi Hukuman Mati Dalam Sistem Indonesia di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ 2023 Emri, Zaky Prasetio; Trihandoko, Ronaldindo Rifky; Reyhan, Maulana Arfidata; Sihombing, Suluganwata; Farabi, Ahmad Abdillah; W, Yuliana Yuli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman yang paling ekstrim dan kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Hukuman mati telah menjadi subjek dari perdebatan di Indonesia. Beberapa kritik yang terkait dengan praktik ini meliputi keberatan terhadap keadilan hukum, keberatan terhadap kepastian hukum, dan keberatan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Melihat bahwa implementasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia masih banyak menghadapi kritik dan perdebatan, penulis akan berusaha mengetahui alasan serta solusi dengan melakukan penelitian terhadap pemikiran mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UPNVJ angakatan 2023. Dalam penelitian ini, kita akan menganalisis implementasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia dan meninjau kritik terkait dengan praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data yang terkait dengan implementasi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Kita berharap bahwa penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.
Legalitas Implementasi Asas Poligami dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Rahma, Annisa Aulia; Agustina, Lia; Azzahra, Rika Afifah; Arroyyan, Muhammad Ahza; Narutomo, Priaji Oka; Alfionita, Sherly; Nawaidah, Yasmin Sobikhoh; Reyhan, Maulana Arfidata
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis legalitas implementasi asas poligami di negara Indonesia yang masih banyak sekali terjadi kesalahan dalam memaknai arti asas poligami dan penerapannya di dalam perkawinan. Analisis artikel ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan melalui sumber-sumber literatur yang terdahulu untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang diusung dalam artikel ilmiah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwasannya poligami diperkenalkan didalam situasi tertentu yang mendesak ataupun ketentuan-ketentuan lan yang berdasar kepada undang-undang.