Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Who Will Govern the World: New Structure of The International System of Covid-19 Vaccine Producing Countries Sari, Deasy Silvya; Bainus, Arry; Yulianti, Dina; Aditiany, Savitri; Habibullah, Ali Zahid
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 7 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v7i2.28592

Abstract

In early 2020, the international community was faced with Covid-19. At the global level, the COVAX Facility was established to ensure all countries in the world have equal access to Covid-19 vaccines. However, many vaccine-producing countries have undertaken bilateral ways to distribute vaccines directly. The existence of the Covid-19 vaccine is still determined by vaccine manufacturing companies. This article aims to examine the international structure after the outbreak of the Covid-19 pandemic based on the postulate that Covid-19 vaccine-producing countries will become world hegemons in a non-polar world structure. The concepts used are health diplomacy and hegemony. The evolving operational components used to determine world hegemon are vaccine types, consumer countries, and vaccine production capacity. The method used is pseudo-qualitative. The article concludes that (i) world hegemony in terms of vaccine types is China, Russia, the United States, and India; (ii) the world hegemons in terms of the number of consumer countries are the United States, the United Kingdom and China, and (iii) the world hegemons in terms of vaccine production capacity are China, the United States, Germany, and the United Kingdom. Finally, the world hegemons that meet these all criteria are China and the United States.   Pada awal 2020, komunitas internasional dihadapkan dengan Covid-19. Di tingkat global, Fasilitas COVAX didirikan untuk memastikan semua negara di dunia memiliki akses yang sama terhadap vaksin Covid-19. Namun, banyak negara penghasil vaksin telah melakukan cara bilateral untuk mendistribusikan vaksin secara langsung. Keberadaan vaksin Covid-19 masih ditentukan oleh perusahaan pembuat vaksin. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji struktur internasional pasca merebaknya pandemi Covid-19 berdasarkan postulat bahwa negara-negara penghasil vaksin Covid-19 akan menjadi hegemoni dunia dalam struktur dunia non-polar. Konsep yang digunakan adalah diplomasi kesehatan dan hegemoni. Komponen operasional yang berkembang yang digunakan untuk menentukan hegemon dunia adalah jenis vaksin, negara konsumen, dan kapasitas produksi vaksin. Metode yang digunakan adalah pseudo-kualitatif. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa (i) hegemoni dunia dalam hal jenis vaksin adalah Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan India; (ii) hegemoni dunia dalam hal jumlah negara konsumen adalah Amerika Serikat, Inggris dan Cina, dan (iii) hegemoni dunia dalam hal kapasitas produksi vaksin adalah Cina, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Akhirnya, hegemoni dunia yang memenuhi semua kriteria ini adalah Cina dan Amerika Serikat.
DARI TRADISI MENJADI PRESTASI: MEMBANGUN DESA BAGOLO SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL Alam, Gilang Nur; Azmi, Fuad; Akim; Habibullah, Ali Zahid
Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Vol 5 No 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24034/kreanova.v5i3.7248

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengangkat budaya dan tradisi lokal sebagai daya tarik wisata halal di Desa Bagolo, Kabupaten Pangandaran. Program ini didasari oleh potensi besar Desa Bagolo dalam mengembangkan ekowisata berbasis budaya yang selaras dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan kombinasi metode Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga Desa Bagolo dalam mengembangkan potensi budaya lokal sebagai daya tarik wisata halal. Kegiatan ini menghasilkan beberapa luaran, termasuk video promosi kreatif dan pelatihan kapasitas masyarakat dalam memahami potensi ekonomi dari pelestarian budaya lokal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan budaya dalam pengembangan wisata halal tidak hanya memperkuat daya tarik destinasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian tradisi sebagai aset ekonomi berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan semangat kolaboratif antarwarga dalam mengelola dan mempromosikan potensi wisata halal. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa sinergi antara pelestarian budaya dan strategi wisata halal mampu memperkuat posisi Desa Bagolo sebagai destinasi wisata halal unggulan di Jawa Barat.
HAK ASASI MANUSIA DI BALIK LENCANA: POTRET 20 TAHUN LEBIH REFORMASI KEPOLISIAN Suryana, Nanang; Habibullah, Ali Zahid; Alifya, Tofa Waluyo
Aliansi Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i2.66208

Abstract

Dua dekade lebih perjalanan reformasi kepolisian di Indonesia, belum sepenuhnya melahirkan institusi kepolisian yang demokratis (democratic policing): sebuah institusi keamanan yang berkarakter polisi sipil (civilian police). Salah satu dari sekian catatan dalam proses panjang tersebut yakni gugatan terhadap komitmen kepolisian dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan bertolak dari kerangka Reformasi Sektor Keamanan (RSK), penelitian ini mengkaji komitmen Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan HAM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai publikasi akademik, dokumen resmi, dan laporan institusi yang kredibel. Temuan penelitian menunjukkan, kendati kepolisian sudah menjalankan berbagai langkah reformasi, baik struktural, instrumental, dan kultural, tindakan pelanggaran HAM yang masih dilakukan oleh anggota Polri, menunjukkan masih belum melembanganya perspektif HAM dalam tubuh kepolisian. Dalam penelitian ini, nampak beberapa hambatan utama yang menjadi sebab: keterbatasan distribusi kebijakan secara kelembagaan, budaya militeristik yang masih melembaga, lemahnya sanksi dan pengawasan, serta intervensi politik ke dalam tubuh Polri yang sangat kuat. Penelitian ini menyimpulkan, transformasi menuju pemolisian demokratis memerlukan strategi holistik yang berjangkar pada dua hal utama: perubahan budaya organisasi dan penguatan akuntabilitas. This article aims to examine the commitment of the Indonesian National Police (Polri) to human rights enforcement within the broader context of two decades of police reform. Despite the reform agenda initiated after the fall of the New Order regime, Indonesia has yet to fully establish a democratic policing institution characterized by civilian oversight and adherence to human rights norms. Anchored in the framework of Security Sector Reform (SSR), this study employs a descriptive-qualitative approach, utilizing data gathered from academic literature, official documents, and credible institutional reports. The findings indicate that while Polri has undertaken various structural, instrumental, and cultural reforms, recurring human rights violations by police personnel reflect the insufficient internalization of human rights values within the institution. Key challenges identified include limited institutional dissemination of human rights policies, a persisting militaristic culture, weak accountability and oversight mechanisms, and pervasive political interference. The article concludes that achieving democratic policing in Indonesia requires a holistic transformation strategy focused on organizational cultural reform and the strengthening of institutional accountability.