Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Shasmita, Sylvia
Unknown Affiliation
Arts Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA TERHADAP PERUNDUNGAN DI SEKOLAH INDONESIA Shasmita, Sylvia; Furguson, Felix; Amanda, Clara; Prianto, Yuwono
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora , dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v8i1.29342.2024

Abstract

Pancasila berperan penting dalam membangun karakter generasi bangsa dan negara, sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Namun, pendidikan sekolah di Indonesia telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis etika di lingkungan sekolah. Perundungan di sekolah Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perundungan, antara lain keinginan menjadi populer dan kekuasaan, kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengimplementasian nilai Pancasila dapat mencegah dan memberantas kasus perundungan sekolah di Indonesia dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoralitas. Penelitian ini dilaksanakan dengan penerapan metode yuridis normatif yang berlandas pada bahan pustaka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter yang berkualitas dan bermoral, antara lain mengajarkan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, keaktifan partisipasi dalam mengambil keputusan, dan nilai keadilan sosial. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditaati oleh setiap siswa-siswi agar dapat memberantas dan mencegah perundungan yang terjadi di sekolah, serta meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia.
PENGEMBANGAN SISTEM TELEMEDICINE: UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN PADA ERA SOCIETY 5.0 Candra, Marvin; Shasmita, Sylvia; Chandra, Edwin; Matheus, Juan; Gunadi, Ariawan
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v8i2.29519.2024

Abstract

Kehadiran telemedicine membawa manfaat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara luas bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perwujudan telemedicine merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan pada era society 5.0. Awalnya perkembangan telemedicine masih menggunakan teknologi telepon standar. Memasuki era milenium, teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis dan peresepan elektronik yang dapat dilakukan melalui suatu aplikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka (face to face) antara pasien dan tenaga medis. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yakni dengan meneliti data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepastian hukum pelaksanaan layanan telemedicine telah terjamin legalitasnya sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah sadar kesehatan menjadi tujuan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharuskan bagi negara untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan. Pengembangan tersebut dapat terlihat dari inovasi telemedicine yang pada implementasinya bertujuan untuk memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Layanan telemedicine antara Australia dengan Indonesia terdapat perbedaan yang kontras dari pendistribusian pelayanan hingga peraturan hukum. Berbeda dengan Indonesia, pelayanan Telemedicine di Australia bergantung pada panduan telehealth bukan peraturan pemerintah atau lembaga kedokteran.
KOMERSIALISASI ATAS PENGGUNAAN POTRET IDOLA K-POP PADA BUKU FIKSI & NONFIKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA Shasmita, Sylvia; Lie, Gunardi
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v8i3.32193.2024

Abstract

Globalisasi telah memengaruhi perkembangan budaya di negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari budaya populer K-Pop telah masuk ke Indonesia. Perkembangan K-Pop telah membuka peluang pasar bisnis di Indonesia dengan adanya penjualan merchandise yang diproduksi oleh agensi yang menaungi idola tersebut, seperti album, poster, buku dokumenter, photocard, lightstick, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan idola. Penjualan merchandise K-Pop resmi selalu dijual dengan harga yang tinggi dan susah didapatkan. Sehingga memunculkan karya cipta yang memanfaatkan potret idola K-Pop sebagai media promosi dan nilai ketertarikan bagi penggemar K-Pop. Salah satunya adalah buku fiksi dan nonfiksi mengenai idola K-Pop. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait pelanggaran hak cipta yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dalam pemanfaatan potret tanpa izin dan dikomersialkan. Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji terkait bentuk pelanggaran hukum terhadap komersialisasi atas penggunaan potret idola K-Pop pada buku fiksi dan nonfiksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk pelanggaran hukum atas komersialisasi penggunaan potret idola K-Pop pada buku fiksi dan nonfiksi merupakan perbuatan melawan hukum yang tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata dengan adanya kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.
Application of Bankruptcy Principles and Principles in the Decision of a Special Judge (Ad Hoc) Commercial Court According to Law Number 37 Of 2004 Lie, Gunardi; Shasmita, Sylvia
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Commercial Court, Cassation, and Judicial Review judges set legal principles and uphold justice. Their bankruptcy decisions should be fair and certain, giving all parties legal advantages. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is one bankruptcy judge's instrument. Thus, understanding Indonesian commercial court verdicts' legal grounds and how judges use certainty, fairness, and legal expediency is crucial. The subject is examined using a juridical-descriptive-analytical methodology based on Makassar, Medan, Surabaya, Semarang, and Jakarta commercial court cases. Cluster and stratified sampling, descriptive quantitative data tabulation, qualitative analysis, and interviews have shown three judge-used legal reasoning processes. Inductive patterns oriented to legal expediency by Supreme Court Judges at the Judicial Review level; deductive syllogism patterns oriented to legal certainty by Judex Facti judges in the Commercial Court (level I); and deductive patterns oriented to legal justice by Judex Yuris at the Cassation level. Indonesian commercial court judges apply certainty, fairness, and expediency: First, the legal principles and principles applied in the decision of the first instance judge of the Commercial Court (legal certainty) are debt requirements; bankruptcy decisions cannot be imposed on solvent debtors; bankruptcy decisions must be approved by the majority of creditors; silence; recognition of the separatist rights of creditors holding security rights; the bankruptcy decision process is short and open. Second, Supreme Court justices at the Cassation level use the following legal concepts (legal justice): balance, fairness, potential debtor debt restructuring, parity creditorium, pari passu prorate, and structural creditors. Third, the Supreme Court's Judicial Review judges apply the legal expediency principles of business continuity, integration, encouraging investment and business, providing benefits and protection, bankrupt company management must be personally liable, harming bankruptcy property as a criminal offense, debt collection, debt pooling, debt forgiveness, universal, and territorial
Co-Authors Amanda, Clara Ariawan Gunadi Candra, Marvin Chandra, Edwin Furguson, Felix Lie, Gunardi Matheus, Juan Yuwono Prianto