Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary
Putra, Made Aditya Pramana
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN COD PADA AKTIVITAS JUAL BELI E-COMMERCE Suprapto, Josephine; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Maraknya kasus jual beli online melalui sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab menjadi pusat perhatian publik saat ini, dimana sudah banyak pelaku usaha yang dirugikan dikarenakan sistem COD ini. Penelitian ini menginvestigasi implikasi meningkatnya teknologi dan informasi terhadap pergeseran aktivitas jual beli dari offline ke online, khususnya dalam konteks e-commerce dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena wanprestasi konsumen dalam pembayaran COD dan mengeksplorasi tanggung jawab konsumen atas kerugian yang mungkin dialami oleh pelaku usaha, dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menganalisis berbagai isu hukum yang berkaitan dengan aktivitas jual beli online dan mekanisme pembayaran COD. Hasil penelitian menyoroti pentingnya pemahaman konsumen terhadap prosedur dan kewajiban mereka dalam transaksi e-commerce, serta perlunya e-commerce untuk menyediakan informasi yang jelas dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kata kunci: Jual beli online, Tanggung jawab, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE. ABSTRACT The rise of cases of buying and selling online with the Cash On Delivery (COD) payment system by irresponsible consumers is the center of public attention at this time, where many business actors have been harmed because of this COD payment system. In cases where the business actor has carried out his obligation to pack and deliver the ordered goods to the consumer, the consumer does not carry out his obligations properly, namely paying for the goods he has ordered and has been sent to the intended address even though the goods have been opened on the grounds that the goods ordered did not match the item he thought or did not prepare cash to be used to pay for the item. The problems that occur have raised debate about how and who should be responsible for losses due to the COD payment system. To answer this problem, normative legal research methods are used by analyzing secondary data, so that it is concluded that the responsibility for the COD payment system is shared between business actors and e-commerce in accordance with UUPK and UU ITE. Business actors who suffer losses as a result of consumer actions can ask for compensation by filing a default suit against consumers. Keywords: Buying and selling online, Responsibility, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE.
PENGATURAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Putra, Dharma Santana; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan mengetahui berbagai metode penyelesaian sengketa wanprestasi yang terkait dalam transaksi jual beli online serta peraturan hukum yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa, dengan penekanan khusus pada proses mediasi dalam sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli online. Dalam penulisan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan konseptual untuk memberikan pemahaman yang deskriptif, jelas, dan sistematis. Studi menerangkan bahwa, dalam hal masing-masing pihak setuju, penyelesaian sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli online dapat ditempuh secara litigasi atau non-litigasi. Kemudian terkait dengan penerapan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama pada transaksi jual beli online, hingga mekanisme mediasi telah tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Kata Kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Transaksi Jual Beli Online ABSTRACT The purpose of writing this study is to identify and know various methods of resolving default disputes related to online buying and selling transactions as well as legal regulations governing alternative dispute resolution, with special emphasis on the mediation process in default disputes related to online buying and selling transactions. In writing research using normative legal research with an approach to legislation and conceptual to provide a descriptive, clear, and systematic understanding. The study explains that, in the event that each party agrees, resolution of default disputes in online buying and selling transactions can be pursued in litigation or non-litigation. Then related to the application of mediation law as an alternative dispute resolution, especially in online buying and selling transactions, until the mediation mechanism has been stated in PERMA No. 1 of 2016. Key Words: Default, Dispute Resolution, Mediation, Online Buying and Selling Transactions
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS ROYALTI PEMUTARAN LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI CAFE Putri, Kadek Githa Nirmala; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Royalties are rewards that creators receive for their creations. Examining legal protection for creators for the use of their works in the form of songs for commercial purposes in cafes is part of the purpose of this study. In this research, a statutory research approach is used which is also called normative legal research. The result is preventive and repressive protection given to the creator of the royalties he created. Legal consequences if the work is used for commercial purposes, it will be charged royalty payment obligations to the party. Keywords: Legal Protection, Copyright, Copyright Holder, Royalties
PERLINDUNGAN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE Mahendra, Komang Yoga; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ini untuk mengidentifikasi bentuk/wujud perlindungan hukum bagi pengguna atau pelanggan layanan transportasi online GoJek dan mengidentifikasi langkah-langkah tanggung jawab hukum yang seharusnya diambil diberikan oleh penyedia layanan khususnya pihak PT. GoJek kepada pengguna layanan yang merasa dirugikan saat menggunakan aplikasi. Studi penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kepala pengguna atau pelanggan transportasi online didasarkan pada Pasal 1320 KUHperdata, yaitu perlindugan hukum preventif dan represif. Sementara itu, PT. GoJek Indonesia dapat memberikan bentuk tanggung jawab berupa kompensasi santunan untuk mengganti kerugian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggung Jawaban Hukum, Ojek Online, GoJek
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATERI KOMEDI BAGI PEKERJA SENI PERTUNJUKAN KOMEDI BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA Ramadhani, Sandi Nico; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap materi komedi dalam konteks hak cipta bagi para pekerja seni pertunjukan komedi di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap materi komedi bagi pekerja seni pertunjukan komedi berdasarkan hak cipta di Indonesia belum diatur secara jelas. Hal ini, yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi. Materi komedi sejatinya adalah suatu bentuk hasil karya cipta seni yang tertuang Pasal 28 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan hal tersebut. Pentingnya pengetahuan mengenai hak cipta suatu materi komedi oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi bisa bermanfaat terhadap hak ekonomi yang akan mereka dapatkan sehingga bisa mensejahterakan kehidupannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Materi Komedi, Hak Cipta, Hak Ekonomi This study aims to investigate and evaluate the legal protection of comedy material in the context of copyright for comedy performing arts workers in Indonesia. In this study, a normative legal research approach is used with the comparative method of statutory regulations as the basis for analysis. The results of this study indicate that legal protection for comedy material for comedy performing arts workers based on copyright in Indonesia has not been clearly regulated. This is what causes many law violations that are not realized by the perpetrators of comedy performing arts workers. Comedy material is actually a form of artistic creation as stated in Article 28 C paragraph (1) in the 1945 Constitution and Article 1 number 3 in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms this. The importance of knowledge regarding the copyright of comedy material by actors of comedy performing arts can be beneficial for the economic rights they will get so that they can prosper their lives. Keywords: Legal protection, comedic material, copyright, economic rights
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG Dewi, I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of occupational health and safety protection and the measures taken to reduce hazards and prevent work accidents and work-related illnesses among sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency. The research methodology employed in this study is empirical legal research, utilizing a case and factual approach as its foundation. The research findings indicate that occupational health and safety protection for sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency adheres to the applicable legal regulations. However, it is observed that some sanitation workers choose not to utilize the provided safety equipment while carrying out their duties. Furthermore, the absence of the implementation of occupational health and safety management system (SMK3) and the establishment of the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) has resulted in inadequate efforts to control the risks of hazards undertaken by the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency, thus failing to effectively reduce work accidents and work-related illnesses.
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM KONTRAK KERJA ARTIS CILIK Astawa, Ni Made Ayu Gita Lestari; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kontrak kerja artis cilik dan bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan kontrak kerja artis cilik untuk menjamin hak anak tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji bahan hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan kontrak kerja artis cilik harus sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Menaker Nomor KEP.115/MEN/VII/2004. Adapun dalam pelaksanaan kontrak kerja artis cilik, orang tua memiliki peran aktif untuk memastikan kontrak tersebut berjalan sebagaimana mestinya. This written article has the purpose of examining the regulation of work contracts for child artists and the parent’s responsibility in the implementation of work contracts for child artists to guarantee the child’s rights. The research method this study uses is normative research by examining legal materials. The results show that the work contracts for child artists must be in line with the provisions of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as well as Minister of Manpower Decree Number KEP.115/MEN/VII/2004. As for the implementation of work contracts, parents have an active role in ensuring the contract runs as it should.
IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVADA PADA PERJANJIAN HUTANG TIDAK TERTULIS (NON KONTRAKTUAL) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Putra, I Putu Gede Indra Pradana; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana implikasi asas pacta sunt servada pada penyelesaian perjanjian hutang tidak tertulis atau non kontraktual dalam hukum perjanjian Indonesia. Perjanjian yang dibuat secara online baik itu hutang atau kontrak dapat dengan mudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan atas dasar rasa kepercayaan diantara mereka. Namun, apapun bisa terjadi terutama tidak dipenuhinya prestasi diantara kedua belah pihak (wanprestasi). Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan melalui bahan hukum primer yang otoritatif, termasuk memisahkan fakta hukum dari faktor hukum lain yang tidak relevan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, mengumpulkan bahan hukum, dan bila perlu juga memasukkan bahan non hukum sesuai dengan ketentuan. Hasil menyatakan bahwa implikasi asas pacta sunt servada sudah seharusnya ikut terlaksana disaat perjanjian itu dibuat, hal-hal terkait dengan wanprestasi telah diatur oleh hukum positif Indonesia yakni kitab undang-undang Hukum Perdata. The purpose of this text is to delve into the significance of the "pacta sunt servanda" principle in resolving unwritten or non-contractual debt agreements within Indonesian contract law. Online agreements, whether concerning debts or contracts, can be easily established when the involved parties trust each other. However, unforeseen circumstances may arise, particularly the failure to fulfill obligations by either party (default). Consequently, this study utilizes normative legal research methods, employing a statutory and regulatory approach and drawing from authoritative primary legal sources. These methods are aimed at separating legal facts from irrelevant legal aspects, identifying and addressing pertinent legal issues, and ensuring comprehensive legal coverage. When necessary, non-legal materials are included in accordance with legal provisions. The findings underscore that the pacta sunt servanda principle should ideally be upheld from the moment an agreement is reached. Breach of contract matters are already regulated by Indonesian positive law, particularly the Civil Code.
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Ontong, Giacintha Viona; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan, yaitu bagaimana analisis terkait Kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat validitas keterangan saksi yang disebut sebagai testimoni de auditu sebagai elemen bukti dalam konteks perkara perdata. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menggunakan hukum sebagai sumber data utama, serta sebagai landasan pemikiran penulis. Temuan dari penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa secara umum, testimoni de auditu cenderung tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata. Meskipun demikian, ada pengecualian tertentu yang memungkinkan testimoni de auditu diterima apabila saksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai bahan persangkaan. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu dapat diterima atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. The writing of this journal is motivated by two problems, namely how the analysis related to Testimonium de Auditu testimony as evidence in the perspective of civil law and how the evidentiary power of Testimonium de Auditu testimony as evidence in the settlement of civil cases. The writing of this journal aims to evaluate the level of validity of witness testimony referred to as testimony de auditu as an element of evidence in the context of civil cases. This research adopts a normative juridical approach, using the law as the main data source, as well as the author's premise. The overall findings of this research indicate that in general, testimony de auditu tends not to be accepted as evidence because it is not in line with the provisions contained in Article 171 HIR and Article 1907 KUHPerdata. However, there are certain exceptions that allow testimony de auditu to be accepted if the witness meets the requirements that have been established as material for inference. Judges also have the freedom to assess and consider testimonium de auditu testimony to be admissible or inadmissible based on certain considerations.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FORMULA RESEP TRADISIONAL SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL Agatha, Gusti Ayu Shellomitha; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap formula resep tradisional sebagai suatu KI. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa formula resep tradisional dapat dilindungi sebagai Rahasia Dagang sepanjang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU tersebut. Formula resep tradisional juga dilindungi sebagai salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Sebagai suatu Pengetahuan Tradisional, perlindungan terhadap Resep Tradisional dilakukan melalui pendekatan perlindungan yang defensif (defensive protection). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik formula resep tradisional yang diakui sebagai Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. The purpose of this study is to examine the legal protection of traditional prescription formulas as an intellectual property. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 Concerning Trade Secrets stipulates that traditional recipe formulas can be protected as trade secrets as long as they meet the requirements contained in the law. Traditional recipe formulas are also protected as a form of Traditional Knowledge as stipulated in Permenkumham No.13 of 2017 concerning Communal Intellectual Property Data. As a Traditional Knowledge, protection of Traditional Recipes is carried out through a defensive protection approach. Legal remedies that can be taken by owners of traditional prescription formulas that are recognized as Trade Secrets can be carried out in two ways, namely preventive legal remedies and repressive legal remedies.
Co-Authors Agatha, Gusti Ayu Shellomitha Astawa, Ni Made Ayu Gita Lestari Barbara, Iolana Marta Cahyani, Anak Agung Mira Dewi, I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita Diamanta, Dewa Putu Hong, Tan Jian Israel, Xavier Lausdeo Kirana, Kadek Mahadina Krisna Putri, Anak Agung Ayu Cintya Maharani, Putu Ayu Cintya Mahendra, Komang Yoga Maheswari, Kanisa Paramesti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ontong, Giacintha Viona Paramita, Ida Ayu Nyoman Citra Winda Pertiwi, Anggie Aprilia Putra, Dharma Santana Putra, I Kadek Dwika Mahotama Putra, I Putu Gede Indra Pradana Putri, Kadek Githa Nirmala Putri, Putu Kiki Amylia Putu Aras Samsithawrati Ramadhani, Sandi Nico Rasong, David George Conqueror Samudra, Gilbert Febrian Nata Sawitri, Dewa Ayu Dian Setiadewi, Angelia Ayu Siahaan, Daniela Aryanda Suprapto, Josephine Sutrisna, Pande Putu Nugrahita Prameswari Wipascitananda, I Gusti Ngurah Agung