Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Greenation Sosial dan Politik Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial Dinasti Accounting Review Siber International Journal of Advanced Law
Naufal Wala, Gevan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KONSEP RESTORATIVE JUSTICE UNTUK MENGURANGI OVER CAPACITY PADA PERKARA PIDANA Naufal Wala, Gevan; Firmansyah, Hery
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p19

Abstract

Tujuan dari studi untuk mengkaji mengenai konsep restrorative justice untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan perundang-undangan. Studi ini memakai metode hukum normatif dengan memakai penelitian dari pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan jika tujuan dari konsep restorative justice untuk pengurangan kapasitas lembaga permasyarakatan sudah tepat, mengingat daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana. Terkait dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Permasyarakatan, adanya hak dari tahanan ataupun narapidana, jika overkapasitas akan menyebabkan kurang maksimalnya penganyoman dari warga binaan lembaga permasyarakatan. Perlunya konsep restorative justice guna pengurangan kapasitas warga binaan merupakan hal yang tepat dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum. The purpose of the study is to examine the concept of restorative justice to reduce the capacity of correctional institutions in relation to legislation. This study uses a normative legal method using research from a statutory approach and document study. The results of the study show the restorative justice concept to reduce the capacity of correctional institutions is appropriate, considering that the capacity of correctional institutions in Indonesia does not match the number of prisoners. In relation to law number 22 of 2022 concerning Corrections, there are rights of detainees or convicts, if there is overcapacity it will result in less than optimal protection for the inmates of correctional institutions. The need for the concept of restorative justice to reduce the capacity of inmates is the right thing to do to achieve legal certainty and law enforcement.
Pengaruh Tekanan Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif (Study Literature Review) Saputra, Raihan; Naufal Wala, Gevan
Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial (Juli - September 2024)
Publisher : Dinasti Research & Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jkis.v2i3.1466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tekanan sosial memengaruhi perilaku konsumen dalam masyarakat modern, dengan fokus pada sumber-sumber tekanan seperti media sosial, teman sebaya, dan keluarga. Tekanan sosial dapat memicu pembelian impulsif, kebutuhan akan penerimaan sosial, serta ketergantungan pada tren. Hal ini merupakan akibat dari pengaruh yang diterima individu untuk mengikuti norma atau harapan masyarakat. Di era digital, media sosial berperan dalam menyebarkan tren konsumen dan mendorong orang untuk mengadopsi gaya hidup yang sedang viral. Dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur, penelitian ini mengkaji hubungan antara perilaku konsumen dan tekanan sosial. Hasil studi menunjukkan bahwa individu yang merasakan tekanan sosial cenderung berperilaku lebih konsumeris dibandingkan dengan mereka yang tidak merasakannya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya faktor moderat seperti pengendalian diri dan harga diri dalam mengurangi dampak tekanan teman sebaya terhadap perilaku konsumsi. Sebagai kesimpulan, untuk meminimalkan efek negatif dari tekanan sosial terhadap perilaku konsumen, sangat penting untuk mengimplementasikan program yang mendorong pembelian yang bertanggung jawab dan meningkatkan literasi keuangan.
Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi Naufal Wala, Gevan; Tesalonika, Retha
Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial (Oktober - Desember 2024)
Publisher : Dinasti Research & Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jkis.v2i4.1479

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan sistem CoreTax dalam transformasi administrasi perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada aspek hukum dan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem CoreTax dan mengidentifikasi implikasi hukum dan akuntansinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis data sekunder melalui studi dokumenter dan analisis kepustakaan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CoreTax telah mengubah administrasi perpajakan secara fundamental, meningkatkan efisiensi operasional hingga 85% dan mengurangi biaya administrasi hingga 42%. Dari perspektif hukum, sistem ini memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui mekanisme pemantauan waktu nyata dan validasi otomatis, sementara dari sudut pandang akuntansi, CoreTax berhasil menyelaraskan standar akuntansi konvensional dengan tuntutan era digital melalui pencatatan waktu nyata dan rekonsiliasi otomatis. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat hingga 27%, dengan kepuasan pengguna mencapai 89%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CoreTax merupakan transformasi fundamental dalam paradigma manajemen pajak di era digital, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan sistem.
Pengaruh Stres Psikologis dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Adaptif Romadhona, Harri; Zulfairah; Naufal Wala, Gevan
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): (JGSP) Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2023)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v1i3.126

Abstract

Pengaruh Stres Psikologis dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Adaptif adalah artikel studi pustaka dalam ruang lingkup Psikologi. Tujuan artikel ini adalah membangun hipotesis pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Objek riset pada pustaka online, Google Scholar, Mendeley, dan media online akademik lainnya. Metode library research bersumber dari e-book dan open access e-journal. Hasil artikel ini: 1) Stres psikologis berpengaruh terhadap perilaku adaptif; dan 2) Lingkungan sosial berpengaruh terhadap perilaku adaptif.
Analisis Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Indonesia (Kasus: Telaah PerMen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022) Adifa, Fitri; Naufal Wala, Gevan
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): (JGSP) Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November 2023 - Januari 2024)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v1i4.130

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka disuatu wilayah perkotaan berupa area dalam satu luasan tertentu yang berisi tumbuhan hijau yang tumbuh secara alamiah atau sengaja untuk mendukung pemanfaatan ekologis, sosial budaya, arsitektur, kenyamanan, dan keindahan bagi kota tersebut. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyatakan bahwa untuk perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal 30% dari luas wilayah kota tersebut. Dijelaskan juga bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% untuk RTH publik. Namun faktanya, banyak perkotaan yang masih memiliki RTH yang kurang dari 30%. Maka artikel ini mencoba untuk menganalisis PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 dengan menyesuaikan kebijakan saat ini dan masalahnya dan dianalisis menggunakan ROCCIPI dan IDS. Hasil dalam penelitian ini bahwa PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam implementasinya masih kurang yang dapat dilihat dari masih kurangnya RTH di beberapa daerah di Indonesia akibat konversi lahan yang terus terjadi. Sehingga diperlukan evaluasi mengenai aturan ini. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengimplementasikan kebijakannya, melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang dihasilkan agar masyarakat dan pengusaha dapat memahami produk hukum tersebut sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaanya.
Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan (PPLB) pada Kawasan Strategis Nasional Kemingking Adifa, Fitri; Naufal Wala, Gevan
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): (JGSP) Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2023)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v1i3.131

Abstract

Penggunaan lahan berkelanjutan sangat penting dimasa sekarang ini karena pertumbuhan penduduk yang terus bertambah membuat permintaan lahan juga terus meningkat yang berdampak pada semakin pesatnya perkembangan infrastruktur. Sehingga, diperlukan Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan (PPLB) agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mempertahankan aspek lingkungan dan aspek lainnya seperti sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Dalam PPLB, data spasial menjadi dasar untuk memberikan informasi mengenai landscape yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam PPLB. Namun, keterbatasan membuat keputusan yang diambil tidak sesuai dengan PPLB. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan pada kawasan strategis nasional kemingking. Berdasarkan hasil yang didapat, pengolahan data spasial sangat dibutuhkan dalam PPLB karena merupakan dasar untuk menentukan penggunaan lahannya. Dimulai dari pemetaan dan analisis data spasial untuk mendapatkan data sebagai dasar dalam pembuatan model dan simulasi penggunaan lahan. Selanjutnya melakukan evaluasi dampak dari penggunaan lahan dimana dari evaluasi dampak tersebut didapat keputusan yang dapat diambil dalam perencanaan penggunaan lahan yang selanjutnya dapat diimplementasikan. Setelah penggunaan lahan berkelanjutan diimplementasikan dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan untuk melihat apakah PPLB tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketidaksesuaian kebijakan dengan PPLB yang diterapkan dapat dilihat pada proyek strategis nasional kemingking dimana kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan karakteristik lahan yang ada.
Analisis Yuridis dan Akuntansi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Karbon Tahun 2025 menuju Kepatuhan dan Pelaporan Keuangan Pasca Penerapan Tesalonika, Retha; Naufal Wala, Gevan
Dinasti Accounting Review Vol. 2 No. 3 (2025): Dinasti Accounting Review (January - March 2025)
Publisher : Dinasti Research & Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dar.v2i3.1844

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis dan akuntansi implementasi pajak karbon di Indonesia pada tahun 2025, dengan fokus pada tantangan kepatuhan dan persyaratan pelaporan keuangan yang dihadapi dunia usaha pasca penerapan. Menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan penelitian yuridis normatif dan empiris, studi ini menganalisis kerangka hukum kebijakan pajak karbon di Indonesia dan mengevaluasi standar akuntansi untuk transaksi terkait karbon. Temuan mengungkapkan beberapa tantangan dalam fase implementasi, termasuk masalah pemantauan teknis, kompleksitas administratif, dampak finansial terhadap profitabilitas, dan integrasi dengan sistem pelaporan pajak yang ada. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan spesifik sektor, terutama untuk industri padat karbon dan UKM dengan sumber daya terbatas. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi efektif memerlukan penyempurnaan regulasi, penguatan standar akuntansi, dan strategi kepatuhan proaktif bagi dunia usaha, dengan menekankan perlunya harmonisasi antara kebijakan lingkungan dan perpajakan untuk mencapai target pengurangan emisi Indonesia dan komitmen Net Zero Emission.
Law and Ethics of Installing CCTV in Private Places: A Privacy Protection Perspective in the Digital World Naufal Wala, Gevan
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 2 No. 4 (2025): Siber International Journal of Advanced Law (April - June 2025)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v2i4.192

Abstract

This study examines the legal and ethical aspects of installing CCTV in private spaces, focusing on privacy protection in the digital age. Using a qualitative descriptive-analytical approach, data were collected through interviews with legal experts, digital ethics scholars, and security practitioners, as well as a review of relevant laws and literature. The findings reveal a significant increase in CCTV installations driven by security concerns, yet highlight serious legal and ethical dilemmas. Indonesia’s current legal framework, including the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law, recognizes the right to privacy but lacks specific regulations governing the installation of CCTV in private areas. Ethically, while surveillance in semi-public areas within private property may be acceptable with clear notification, installation in sensitive private spaces such as bedrooms and bathrooms constitutes a serious breach of privacy and human dignity. The study underscores the need for more detailed regulations, public education on privacy rights, and a balanced approach that safeguards both security and personal privacy. Strengthening legal mechanisms and ethical awareness is crucial to prevent misuse of surveillance technology in private settings.
Legal Analysis of Bullying as a Crime of Psychological Violence Naufal Wala, Gevan
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 1 No. 4 (2024): Siber International Journal of Advanced Law (April - June 2024)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v1i4.194

Abstract

This study analyzes bullying as a form of psychological violence from a legal perspective in Indonesia. Bullying, often overlooked compared to physical violence, poses serious threats to the mental and emotional well-being of victims. The research focuses on the legal definitions, types, and impacts of psychological bullying, particularly on children and adolescents. By reviewing relevant laws, such as the Child Protection Act and provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP), the study highlights the legal frameworks that address bullying as a crime. The findings show that while existing regulations recognize psychological violence, there is still a need for stronger enforcement and awareness to prevent and mitigate bullying effectively. The study also emphasizes the importance of socialization, legal education, and psychological support for victims to build a safer environment for all, especially vulnerable groups.
Co-Authors adifa, Fitri Hery Firmansyah Romadhona, Harri Saputra, Raihan Tesalonika, Retha Zulfairah