Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Etika Komunikasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Dan Dampak Hukumnya Terhadap Pemanfaatan Teknologi Syifa, Dian May; Muhammad Noor Ridani; Rena Zulfaidah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.12065

Abstract

The development of the times leads to advances in information and communication technology. With these advances, various impacts are felt by all elements of society, as well as students. Seeing from the reality that occurs, not a few teenagers and even students are not wise enough to use social media to use it for things that are against morals, for example when criticizing people or an agency and then the criticism leads to negative things. Muslims, especially educated Muslim students, should understand the values taught in Islam, in expressing opinions or criticizing other people or an institution, it should be conveyed with gentleness and not lead to negative things that lead to kemu dharatan as stated in various shitpost accounts that discuss campus issues, which in this case also occurs at the Antasari Banjarmasin State Islamic University. Departing from these problems, through a juridical approach, this research is carried out by relying on reading material in the form of books, scientific research journals and social realities that occur in society, so as to get answers to what is the formulation of the problem. By analyzing through communication ethics and the legal consequences of posts contained in Instagram accounts that discuss campus issues at Antasari State Islamic University Banjarmasin, this study shows that there are still many posts that are not in accordance with good communication ethics and have the potential to violate campus rules and positive laws in Indonesia.
Inggris Abdillah, Muhammad Torieq; Naufal, Yamani; Syifa, Dian May
Al-'Adl Vol. 19 No. 1 (2026): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) program initiated by the Prabowo-Gibran government is a strategic effort to overcome nutrition problems and improve the quality of human resources in Indonesia. However, its implementation faces serious challenges in the form of cases of mass poisoning, poor nutritional quality, and uneven distribution. This study aims to analyze the MBG program through the lens of two legal philosophies: the Rechtsstaat (state of procedural law) of F.J. Stahl and al-maṣlaḥah al-‘āmmah (public interest) of Ibn Taymiyah. This study uses a normative legal method with a conceptual and comparative approach by testing the program's compliance with justice and public welfare. The findings of the study show that the implementation of MBG has not met the principles of the two thinkers. From Stahl’s perspective, cases of mass poisoning, weak checks and balances, and the absence of transparent legal accountability represent the state’s failure to protect fundamental rights and uphold the principles of law-based governance (wetmatigheid van bestuur). From Ibn Taymiyyah’s perspective, centralistic inefficiency and distribution injustice are evidence of a disregard for public trust and a violation of the principle of comprehensive justice (al-‘adl). The synthesis of the research concludes that the success of MBG requires the integration of Stahl’s procedural-legal framework with Ibn Taymiyah's moral-substantive values, which demand legal accountability as well as ethical-religious responsibility in accordance with Indonesia’s philosophy as a religious nation-state
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ISU EKONOMI KONTEMPORER: TINJAUAN DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Syifa, Dian May; Naufal, Yamani
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1948

Abstract

ABSTRAKPergeseran paradigma ekonomi global dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan industri berat menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) telah menempatkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas sebagai faktor utama daya saing nasional dan global. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berperan sebagai instrumen hukum yang penting untuk melindungi hasil kreasi intelektual serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik HaKI dalam hukum positif Indonesia serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, HaKI diakui sebagai harta (mal mutaqawwim) yang sah dan dilindungi berdasarkan prinsip hifz al-mal. Akan tetapi, kepemilikan HaKI tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip maslahah ‘ammah (kepentingan umum), keadilan (‘adl), serta larangan dharar dan ihtikar. Dengan demikian, ketika hak eksklusif HaKI bertentangan dengan kebutuhan publik yang mendesak, negara memiliki legitimasi syariah untuk melakukan pembatasan melalui mekanisme seperti lisensi wajib. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi model HaKI yang seimbang berbasis Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan memadukan perlindungan inovasi dan tanggung jawab sosial.Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Berbasis Pengetahuan, Maqashid Syariah
Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital Kholik, Muhamad Abdul; Syifa, Dian May; Zulfaidah, Rena
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4978

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola transaksi masyarakat sekaligus melahirkan berbagai risiko hukum, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi informasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan konsumen digital dalam perspektif hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara; mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen; serta mengkaji kewenangan negara dalam pengawasan ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem melalui analisis regulasi serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kekosongan norma, disharmoni pengaturan, serta kelemahan penegakan hukum. Sanksi pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, namun menghadapi kendala pembuktian digital dan proporsionalitas efek jera. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara menghambat efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum yang integratif melalui harmonisasi regulasi, penguatan sanksi yang proporsional, dan penataan desain kelembagaan guna menjamin perlindungan konsumen digital secara komprehensif