Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurist-Diction Jurnal Darma Agung SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum RIO LAW JURNAL Journal of International Multidisciplinary Research Mitsaqan Ghalizan
Naufal, Yamani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI YANG MENGALAMI PAILIT PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION Naufal, Yamani
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i1.3963

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Perseroan Terbatas (PT) sudut pandang yang paling penting untuk pengambilan pilihan yang relevan. Kepailitan suatu Perseroan Terbatas tidak memberikan perlindungan bagi direksinya, namun pemegang saham dapat menerapkan circular resolution untuk memberhentikan direksi yang dinyatakan pailit dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menyatakan direksinya pailit, suatu perseroan terbatas harus memenuhi standar kepailitan; jika tidak, maka keputusan resolusi sirkular tersebut batal (van rechtswegenictig, ipso jure null and void). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analitis untuk mengkaji bahan penelitian melalui analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (Legal Research). Untuk memberikan kesempatan kepada direksi untuk membela diri dan berargumentasi bahwa kepailitannya tidak berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai direksi suatu Perseroan Terbatas (PT), maka direksi tersebut harus hadir dan diberitahukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di perintah agar direksi dinyatakan pailit.
Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Naufal, Yamani; Rifqy Aqil Pratama; Muhammad Alwi Musthafa; Muhammad Fikri Firdaus
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 4 (2024): April 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr409

Abstract

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Dalam konteks Islam, perkawinan antara Muslim dan non-Muslim memiliki aturan yang jelas, termasuk persyaratan dan konsekuensi hukumnya atas akibat yang dilakukan. Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, sosiologis, dan teologis, dengan tanggung jawab kepada pasangan, masyarakat, dan Allah Swt. Metode penelitian ini menggunakan legal research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approacrh) dengan pendekatan analisis (analysis content). Dengan adanya perbedaan pendapat dan kompleksitas dalam penanganan perkawinan beda agama, diperlukan pemahaman yang mendalam baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang kondusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama. 
Konsep Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Naufal, Yamani; Rifqy Aqil Pratama; Muhammad Yusuf Aditya; Hery Irawan
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 5 (2024): Mei 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/12n1da53

Abstract

Penelitian ini  memberikan kajian yuridis terhadap konsep wakaf dalam hukum islam maupun hukum positif. Wakaf menjadikan wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode legal resarch dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue apperach). Variasi penanganan wakaf antara hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan benda wakaf yang bergerak. Transformasi sosial mempengaruhi perwakafan, memerlukan reformasi hukum untuk mengatur wakaf demi kemajuan bangsa. eraturan perundang-undangan mengatur objek wakaf seperti uang, saham, dan hak intelektual, yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan sosial. Peradilan Agama memiliki peran dalam menangani sengketa wakaf, yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA PADA PENCATUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Naufal, Yamani; Hidayatullah, Muhammad Syarif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 3 (2024): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i3.4365

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum pelaku usaha dalam mencantumkan klausula eksonerasi pada transaksi e-commerce pada konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode bahan hukum (law in books) dengan pendekatan statue approach karena memberikan penjelasan terkait akibat hukum pelaku usaha harus mencantumkan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi banyak digunakannya oleh pelaku usaha karena berdampak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi konsumen. Padahal, kedua belah pihak harusnya menerapkan asas pacta sunt servanda dan asas I’tikad baik yang juga menerima konsekuensi akibat hukum pelaku usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi ini disebut sebagai batal demi hukum (van reightwegenictig). Karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian secara objektif dalam transaksi e-commerce.
Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam bingkai Radburch Formula Naufal, Yamani
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5328

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan baru dalam rezim hukum hak cipta. Salah satunya adalah munculnya karya fotografi yang dihasilkan sepenuhnya atau sebagian oleh AI. Persoalan utama yang timbul adalah siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pencipta, apakah karya tersebut memenuhi unsur orisinalitas, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan berbasis AI. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit posisi karya AI, sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kekosongan norma terkait subjek hukum dalam ciptaan AI, serta perdebatan mengenai syarat orisinalitas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi, baik dengan memperluas definisi pencipta maupun melalui model atribusi tertentu, agar perlindungan hukum dapat mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Efektivitas Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Banjar Lesmana, Muhammad Andy; ., Muzdalifah; Naufal, Yamani
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1246

Abstract

ABSTRACT This research explains how restorative justice based on local wisdom in the Banjar society and how criminal cases can be resolved effectively through restorative justice based on local wisdom. This research is a normative legal research that uses a conceptual approach to explain the data used in the content analysis method. The results show that restorative justice based on local wisdom or what is called the practice of beendam is an effective mechanism in resolving criminal cases in the Banjar region. However, the problem is that there are still many people who have not applied the badamai custom as a solution beyond the initial stage of criminal cases in the Banjar community. This research also shows that the local wisdom-based restorative justice method in Banjar society brings together perpetrators and victims and allows dialogue to achieve a win-win solution, therefore this local wisdom-based restorative justice demonstrates by upholding family values. ABSTRAKPenelitian ini menerangkan bagaimana restorative justice berbasis kearifan lokal pada masyarakat Banjar dan bagaimana kasus pidana dapat diselesaikan secara efektif melalui restorative justice berbasis kearifan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan conceptual approach untuk menjelaskan data yang digunakan dalam metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice berbasis kearifan lokal atau yang disebut praktik beendam merupakan mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di wilayah Banjar. Namun permasalahannya masih banyak masyarakat yang belum menerapkan adat badamai sebagai solusi di luar tahap awal kasus pidana pada masyarakat banjar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode restorative justice berbasis kearifan lokal pada masyarakat Banjar mempertemukan pelaku dan korban serta memungkinkan adanya dialog untuk mencapai win-win solution, oleh karena itu restorative justice berbasis kearifan lokal ini menunjukkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
KONTRIBUSI MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGANTISIPASI ANCAMAN RESESI EKONOMI GLOBAL Naufal, Yamani; Dian May Syifa; Muhammad Alfiqtrah Aslam
Mitsaqan Ghalizan Vol. 5 No. 2 (2025): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Economic recession is a condition of declining global economic growth that has the potential to weaken a country's stability and affect the domestic economy at large. Amid this threat, Islamic economics offers a system that aims to ensure socio-economic justice through Islamic philanthropic instruments, namely Zakat, Infaq, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF). This study aims to analyze the contribution of productive zakat and the urgency of applying modern management in its administration as a strategic strategy to anticipate the impact of global recession. The method used in this study is qualitative with a library research type and a conceptual approach. The results of the discussion show a significant difference between consumptive zakat and productive zakat. Consumptive zakat is short-term in nature and is used to fulfill basic needs. In contrast, productive zakat is oriented towards long-term empowerment through the provision of business capital, which is expected to have a multiplier effect. This mechanism aims to improve the standard of living of mustahiq (zakat recipients) so that they become economically independent and transform into muzakki (zakat givers) in the future. This transformation will encourage increased consumption and economic scale, creating economic growth accompanied by equality. In addition, managing institutions such as the Zakat Management Agency (BAZ) must apply the principles of transparency and accountability by publishing financial reports to the public in order to gain public trust.
The Ambiguity of Copyright Law in Photography Based on Artificial Intelligence within the Radburch Formula Framework Naufal, Yamani
Jurist-Diction Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v9i1.79285

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has presented new challenges in the copyright law regime. One of these challenges is the emergence of photographic works that are produced entirely or partially by AI. The main issues that arise are who can be categorized as the creator, whether the work meets the elements of originality, and how AI-based creations are protected by law. In the Indonesian context, Law No. 28 of 2014 on Copyright does not explicitly regulate the position of AI works, thus creating legal uncertainty. This study uses a normative legal method with a conceptual approach. The results of the analysis show that there is a normative gap regarding the legal subject in AI creations, as well as a debate regarding the requirements for originality. Therefore, regulatory reconstruction is needed, either by expanding the definition of creator or through a specific attribution model, so that legal protection can reflect the principles of certainty, fairness, and benefit.
Inggris Abdillah, Muhammad Torieq; Naufal, Yamani; Syifa, Dian May
Al-'Adl Vol. 19 No. 1 (2026): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) program initiated by the Prabowo-Gibran government is a strategic effort to overcome nutrition problems and improve the quality of human resources in Indonesia. However, its implementation faces serious challenges in the form of cases of mass poisoning, poor nutritional quality, and uneven distribution. This study aims to analyze the MBG program through the lens of two legal philosophies: the Rechtsstaat (state of procedural law) of F.J. Stahl and al-maṣlaḥah al-‘āmmah (public interest) of Ibn Taymiyah. This study uses a normative legal method with a conceptual and comparative approach by testing the program's compliance with justice and public welfare. The findings of the study show that the implementation of MBG has not met the principles of the two thinkers. From Stahl’s perspective, cases of mass poisoning, weak checks and balances, and the absence of transparent legal accountability represent the state’s failure to protect fundamental rights and uphold the principles of law-based governance (wetmatigheid van bestuur). From Ibn Taymiyyah’s perspective, centralistic inefficiency and distribution injustice are evidence of a disregard for public trust and a violation of the principle of comprehensive justice (al-‘adl). The synthesis of the research concludes that the success of MBG requires the integration of Stahl’s procedural-legal framework with Ibn Taymiyah's moral-substantive values, which demand legal accountability as well as ethical-religious responsibility in accordance with Indonesia’s philosophy as a religious nation-state
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ISU EKONOMI KONTEMPORER: TINJAUAN DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Syifa, Dian May; Naufal, Yamani
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1948

Abstract

ABSTRAKPergeseran paradigma ekonomi global dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan industri berat menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) telah menempatkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas sebagai faktor utama daya saing nasional dan global. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berperan sebagai instrumen hukum yang penting untuk melindungi hasil kreasi intelektual serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik HaKI dalam hukum positif Indonesia serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, HaKI diakui sebagai harta (mal mutaqawwim) yang sah dan dilindungi berdasarkan prinsip hifz al-mal. Akan tetapi, kepemilikan HaKI tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip maslahah ‘ammah (kepentingan umum), keadilan (‘adl), serta larangan dharar dan ihtikar. Dengan demikian, ketika hak eksklusif HaKI bertentangan dengan kebutuhan publik yang mendesak, negara memiliki legitimasi syariah untuk melakukan pembatasan melalui mekanisme seperti lisensi wajib. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi model HaKI yang seimbang berbasis Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan memadukan perlindungan inovasi dan tanggung jawab sosial.Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Berbasis Pengetahuan, Maqashid Syariah
Co-Authors ., Muzdalifah Abdillah, Muhammad Torieq Dian May Syifa Hery Irawan, Hery Lesmana, Muhammad Andy May Syifa, Dian Muhammad Alfiqtrah Aslam Muhammad Alwi Musthafa Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Syarif Hidayatullah, Muhammad Syarif Muhammad Yusuf Aditya Rifqy Aqil Pratama Syifa, Dian May