Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of International Multidisciplinary Research
Rena Zulfaidah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Etika Komunikasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Dan Dampak Hukumnya Terhadap Pemanfaatan Teknologi Syifa, Dian May; Muhammad Noor Ridani; Rena Zulfaidah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.12065

Abstract

The development of the times leads to advances in information and communication technology. With these advances, various impacts are felt by all elements of society, as well as students. Seeing from the reality that occurs, not a few teenagers and even students are not wise enough to use social media to use it for things that are against morals, for example when criticizing people or an agency and then the criticism leads to negative things. Muslims, especially educated Muslim students, should understand the values taught in Islam, in expressing opinions or criticizing other people or an institution, it should be conveyed with gentleness and not lead to negative things that lead to kemu dharatan as stated in various shitpost accounts that discuss campus issues, which in this case also occurs at the Antasari Banjarmasin State Islamic University. Departing from these problems, through a juridical approach, this research is carried out by relying on reading material in the form of books, scientific research journals and social realities that occur in society, so as to get answers to what is the formulation of the problem. By analyzing through communication ethics and the legal consequences of posts contained in Instagram accounts that discuss campus issues at Antasari State Islamic University Banjarmasin, this study shows that there are still many posts that are not in accordance with good communication ethics and have the potential to violate campus rules and positive laws in Indonesia.
Pola Hidup Konsumtif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kartu Kredit Syariah: Tinjauan Maslahah Mursalah Dian May Syifa; Rena Zulfaidah; Muhammad Fahmi Nurani
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/6e6aq064

Abstract

Perkembangan produk bank syaraiah sangat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang sangat berkembang saat ini adalah kartu kredit syariah. Semakin banyaknya transaksi yang menggunakan kartu kredit mendorong bank syariah juga ikut berinovasi dalam produk kartu kredit, akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa kartu kredit syariah lebih mendekatkan diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Tulisan ini hadir beranjak dari permasalahan perkembangan teknologi pada bidang ekonomi syariah. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, serta metode desk study sebagai teknik pengolahan data dan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penjelas, dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah secara mendalam hingga mendapatkan hasil yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terkait dengan pola hidup konsumtif masyarakat melalui pemanfaatan kartu kredit syariah, jika ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena pola hidup konsumtif merupakan suatu hal yang menyalahi aturan dalam ajaran Islam yang memerintahkan umatnya agar tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan menghindari hal yang bersifat mendatangkan kemudharatan dikemudian hari, sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 yang menerangkan bahwa diperbolehkannya penggunaan daripada kartu kredit salah satunya adalah tidak menggunakannya untuk menunjang perilaku hidup yang bersifat konsumtif atau berlebih-lebihan (israf). Sehingga diperlukan edukasi dan imbauan agar masyarakat memanfaatkan kartu kredit syariah secara bertanggung jawab, dan tidak terjebak pola konsumtif yang merugikan.
Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah di Banjarmasin Arie Sulistyoko; Rena Zulfaidah; Muhammad Sa'aduddin; Kamalia Rohana
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16684

Abstract

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, hak ini terkadang dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk pembatasan pembangunan tempat ibadah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat beberapa kasus pembatasan pembangunan tempat ibadah yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin dalam perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan metode analisis normatif. Metode ini melibatkan pemeriksaan norma-norma hukum yang relevan, untuk menilai apakah pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin sering kali didasarkan pada alasan yang tidak sah atau tidak proporsional, sehingga melanggar hak asasi manusia
LEGALITAS AUTOKRATIK DALAM PEMILU SERENTAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP GEJALA DEMOCRATIC BACKSLIDING DI INDONESIA Rena Zulfaidah; Muhamad Abdul Kholik
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/a3q57c22

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena legalitas autokratik yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia sebagai manifestasi dari gejala democratic backsliding. Fenomena ini ditandai dengan penggunaan instrumen hukum secara sistematis untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan politik, yang dalam praktiknya sering mengabaikan moralitas konstitusional serta membatasi ruang partisipasi publik yang substantif. Alih-alih berfungsi sebagai sarana penjamin demokrasi, hukum justru dimobilisasi sebagai alat legitimasi kebijakan yang berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, guna mengkaji relasi antara hukum, kekuasaan, dan kemunduran demokrasi dalam konteks pemilu. Artikel ini menawarkan dua solusi strategis. Pertama, perlunya re-evaluasi standar pengujian perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi melalui penerapan doktrin democratic fortification sebagai instrumen perlindungan nilai-nilai demokrasi dari manipulasi legal. Kedua, mendorong transisi menuju integrity-based legislation dengan memformalisasikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sebagai mekanisme pengunci dalam proses pembentukan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan integritas hukum, konsistensi norma konstitusional, dan keberanian yudisial merupakan prasyarat penting untuk mengembalikan marwah demokrasi Indonesia dari ancaman otoritarianisme gaya baru yang bersembunyi di balik prosedur legalitas formal.
Pengujian Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah terhadap Prinsip Kedaulatan Negara Rena Zulfaidah; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1748

Abstract

This study examines the constitutional review of the right to a good and healthy environment as guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia in the context of transboundary environmental pollution, with a focus on the interpretation of state sovereignty. Transboundary pollution raises serious legal challenges due to the limitations of national jurisdiction in protecting citizens’ constitutional rights from environmental harm originating outside state territory. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the 1945 Constitution, environmental legislation, and relevant Constitutional Court decisions. The findings indicate that a narrow and territorial interpretation of state sovereignty may undermine the effective protection of environmental rights. Therefore, the Constitutional Court is encouraged to adopt a progressive constitutional interpretation that reconceptualizes sovereignty as a protective constitutional obligation (state obligation) encompassing transnational dimensions, in order to ensure the effective fulfillment of citizens’ environmental rights.
Co-Authors Arie Sulistyoko Dian May Syifa Kamalia Rohana Muhamad Abdul Kholik Muhammad Fahmi Nurani Muhammad Noor Ridani Muhammad Sa'aduddin Syifa, Dian May Utang Rosidin