Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Gema Keadilan Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum InEJ: Indonesian Engagement Journal Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Siber International Journal of Advanced Law Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Ismunarno
Faculty Of Law Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kejahatan Seksual Annisa Risqi Handayani; Riska Andi Fitriono; Ismunarno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7342

Abstract

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi menjadi korban kejahatan seksual karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sosial yang dimilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan hukum secara khusus guna menjamin hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual serta kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya aksesibilitas, minimnya pendampingan khusus, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi perlindungan hukum melalui peningkatan akses layanan, pendampingan yang responsif, dan penguatan pemahaman aparat penegak hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual.
Efektivitas Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Asas Keadilan) Aulia Syafikra Nur Izza; Ismunarno Ismunarno
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/zydcm850

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan asas keadilan (retributif, restoratif, dan prosedural) sebagai kerangka evaluatif. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif dan perbandingan hukum terhadap UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 di Indonesia dan Malaysian Anti-Corruption Commission Act (Act 694) khususnya Section 17A di Malaysia. Analisis mengkaji desain normatif, kapasitas implementasi, dan outcome keadilan, serta menyajikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan antikorupsi yang berkeadilan. Temuan menunjukkan bahwa Malaysia lebih progresif dalam mekanisme pertanggungjawaban korporasi dengan pembelaan 'adequate procedures', sementara Indonesia menunjukkan contoh kekuatan institusional (KPK) yang dipengaruhi oleh perubahan kelembagaan pasca-revisi UU KPK sehingga berdampak pada efektivitas penegakan.  
Legal Protection for Online Loan Customers Itok Dwi Kurniawan; Ismunarno; Suyatno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5154

Abstract

Abstract The era of the industrial revolution 4.0 is marked by convenience in all things through information technology. One of the conveniences experienced by people in this digital era is in the field of Financial Technology. One of the fields in Fintech is online-based cash loans, in online-based lending and borrowing activities cause a problem, namely debtors who experience verbally abusive billing methods and personal data security. The purpose of this study is to provide information regarding how regulations in Indonesia provide legal protection and the role of OJK for online loan customers. The method used in this study uses normative legal research methods, by collecting secondary data that provides an explanation of the primary law used in this study, including books, scientific papers, papers, journal articles, and so on related to this research. . The results of this research are to provide legal protection for online loan debtors by carrying out a technology-based corporate supervision system. The form of protection provided by OJK will require OJK to stop business activities if the violation results in losses. Meanwhile, violations involving data dissemination, illegal access, and intimidation can be followed up through the realm of criminal law and submit a complaint to the Indonesian National Police. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Online Loan Customers
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI INDONESIA Tika Andarasni Parwitasari; Supanto Supanto; Ismunarno Ismunarno; Riska Andi Fitriono; Winarno Budyatmojo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.25330

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah mempengaruhi perilaku komunikasi remaja di Indonesia, menyebabkan peningkatan kasus cyberbullying. Pengguna media sosial meningkat drastis dari 10 juta pada 2019 menjadi 160 juta pada 2020, dengan remaja usia 13-17 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit setiap hari di media sosial. Cyberbullying, yaitu perilaku agresif melalui media elektronik, berdampak negatif seperti kesedihan dan kecemasan pada korban. Meskipun regulasi ini tepat, diperlukan modifikasi dan upaya lebih menyeluruh untuk meningkatkan pencegahan cyberbullying. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting. Langkah-langkah krusial meliputi pendidikan etika digital di sekolah, program konseling bagi korban, dan pengawasan orang tua. Implementasi Undang-Undang ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan analisis literatur hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur etika dan perilaku siswa dalam penggunaan media sosial serta pencegahan cyberbullying. Undang - Undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku cyberbullying, termasuk pidana penjara dan denda, serta mengatur distribusi informasi yang menghina atau mengancam.
PENERAPAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI (UNITED NATION CONVENTION AGAIN CORRUPTION) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA Orchid Ismatun Nisa; Ismunarno Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.98407

Abstract

Abstract:Artikel ini menganalisis Perbandingan hukum tentang Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Dengan Malaysia. Tujuan artikel ini adalah untuk membandingkan Undang-undang Tipikor Indonesia dan Malaysia setelah meratifikasi UNCAC. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah mengkriminalisasi ketentuan UNCAC. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah di Indonesia masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni terdapat ketentuan-ketentuan UNCAC yang belum diterapkan pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yaitu terkait dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, dan penyuapan di sektor swasta. Kemudian dalam pemberian saksi bagi koruptor kesamaan dari UU Tipikor Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda dan yang membedakan adalah di Malaysia tidak menerapkan sanksi pidana mati kepada koruptor sedangkan di Indonesia masih memberlakukan pidana mati kepada koruptor dan pidana mati akan terus berlaku hingga berlakunya KUHP baru. Kata kunci: Perbandingan Hukum; Peraturan perundang-undangan; United Nation Convention Against Corruption, Indonesia, MalaysiaAbstract : This article analyzes the legal comparison of the implementation of the United Nation Convention Against Corruption in the Indonesian and Malaysian National Legal Systems. The purpose of this article is to compare the Indonesian and Malaysian Anti-Corruption Laws after ratifying UNCAC. The methodology of this research is to use normative research methods with a comparative approach. The results of this study prove that Indonesia and Malaysia have both criminalized the provisions of UNCAC. While the difference is that in Indonesia there are still several obstacles faced, namely there are UNCAC provisions that have not been applied in Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001, namely related to bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trading in influence, and bribery in the private sector. Then in the provision of witnesses for corruptors, the similarity of the Indonesian and Malaysian Corruption Laws is that they both provide sanctions in the form of imprisonment and fines and the difference is that Malaysia does not apply the death penalty to corruptors while in Indonesia it still applies the death penalty to corruptors and the death penalty will continue to apply until the enactment of the new Criminal Code. Keywords : Comparative law,Law and Regulation, United Nation Convention Again Corruption, Indonesia, Malaysia
The Inability to Take Responsibility of Paranoid Schizophrenic Criminal Perpetrators and Its Implications for the Protection of Victims' Rights from the Pancasila Perspective Sri Budi Raharjo; Hartiwiningsih; Ismunarno
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i2.16689

Abstract

Criminal acts committed by individuals with paranoid schizophrenia present significant challenges within the criminal justice system. Due to their mental condition, offenders are often considered incapable of criminal responsibility and are directed toward medical rehabilitation rather than criminal punishment. Consequently, victims’ rights, including compensation, psychological recovery, and access to justice, are frequently overlooked. This study aims to analyze the implications of the offender’s inability to assume criminal responsibility on the protection of victims’ rights from the perspective of Pancasila. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. Primary legal materials include the Criminal Code, the Health Law, and the Human Rights Law, supported by relevant literature and legal doctrines. The findings indicate that existing legal regulations place greater emphasis on offender rehabilitation, resulting in inadequate protection of victims’ rights. From the perspective of Pancasila, particularly the principles of Just and Civilized Humanity and Social Justice for All Indonesian People, victim protection constitutes an essential element of justice and human dignity. Therefore, criminal law reform is required to balance offender rehabilitation with victim protection through compensation mechanisms, restorative justice, and stronger institutional coordination, thereby creating a more equitable criminal justice system based on Pancasila values.
Co-Authors -, Rofikah Annisa Risqi Handayani Aulia Syafikra Nur Izza Budi Setyanto Davin Gerald Parsaoran Silalahi Diana Lukitasari, Diana Hartiwiningsih I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Itok Dwi Kurniawan Jessica Trisna Febriantika Muhammad Alvito Dary Nabila Ayu Umari Noor Saptanti Popi Yoniawati Rakeen Putra Abdi Riska Andi Fitriono Rofikah Rofikah Rofikah Rofikah Sabar Slamet Sabar Slamet Sabar Slamet Sri Budi Raharjo Sulistyanta Sulistyanta Supanto Supanto Supanto Supanto Supanto Supanto Suyatno Tika Andarasni Parwitasari Tika Andarasni Parwitasari Tika Andarasni Parwitasari Wahyu Nugroho Winarno MS SH Budyatmojo