Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSEP ALIRAN HUKUM KRITIS KAITANNYA DENGAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: KAJIAN FILSAFAT HUKUM Dairani, Dairani; Ibad, Syahrul
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

The Critical Legal Studies movement is a movement by academics who choose the leftist school, then this critical legal school is developed by legal practitioners. The birth of Critical Legal Studies was based on dissatisfaction with legal theory and practice in the 1970s. Some people view Critical Legal Studies not as a school of legal thought but only as a movement in legal thought. This is different from other legal schools or schools of law such as Natural Law Schools, Legal Positivism, Utilitarianism, Historical Schools, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, and Freirechtslehre. The focus of the study in this article is related to history, the concept of critical legal thought in relation to Legal Positivism and Legal Realism, in this article the author also includes figures from Critical Legal Studies and finally the author tries to relate the views of Critical Legal Studies to the Law. Job Creation with the Omnisbus Law Concept. Conceptual theories and historical approaches as well as legislation are chosen as analytical tools in answering the problems being studied in this article.

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Mannan, Faidhul; Dairani, Dairani; Bari , Fathol
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383

In the 1945 Constitution of Indonesia, the government of the Republic of Indonesia acknowledges the existence of villages, customary rights, and commits to respecting diversity while providing constitutional protection to all village communities. Village governments are entrusted with the responsibility of managing village finances in accordance with the provisions set forth in Law Nomor 6 of 2014 concerning Villages. This responsibility encompasses financial management, assets, and village income, all aimed at improving the quality of life for the village population. Despite the potential for issues such as fraud and corruption committed by village officials or village governments, this research primarily focuses on the position of village finances within the framework of national financial oversight and the implementation of supervision over village financial management in accordance with village financial regulations in Indonesia. To establish the position of village finances as an integral part of national finances, there is a need for new legal provisions and incentives that unequivocally state that village finances are indeed a component of national finances. The implementation of oversight over national financial management is governed by Regulation of the Minister of Home Affairs Nomor 73 of 2020, whicinvolves various stages including planning, execution, reporting, and follow-up supervision.

POLITIK BLATER DALAM PERSPEKTIF uu. PEMILU NO.7 TAHUN 2017: Najmi, Alfin; Ibad, Syahrul; Dairani, Dairani
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i2.725-733

In the life of Madurese society, there is a figure who has quite a strong influence in the world of politics, which is commonly known by the Madurese community as a blater figure. The involvement of blater in politics, especially in Madura, has become a natural and common thing because based on the influence they have, the involvement of blater can facilitate efforts to obtain and collect as many community votes as possible in an election such as in the DPRD or Regent elections, because blater figures are usually respected and feared by the community so that most of them already have a mass that is one of the main capitals in politics. But unfortunately the political practices implemented by blater during elections are identical to acts of violence and intimidation.

Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas Equality Before The Law dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst Rahman, A. Habaibur; Ibad, Syahrul; Dairani, Dairani
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Maret 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i1.762

Tugas polisi adalah menyidik tindak pidana sesuai dengan KUHAP. Namun, sering terjadi pelanggaran, seperti melanggar asas equality before the law dalam bentuk kekerasan terhadap tersangka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Proses penyidikan yang menyimpang oleh penyidik terhadap tersangka telah melanggar asa equality before the law dan peraturan KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol. 15 Tahun 2006 tentang Etika Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Deklarasi Universal HAM. Alhasil dari penelitian diatas ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas equality before the law yang seharusnya menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi E-Commerce Yaqin, Haqqul; Heriyanto, Heriyanto; Dairani, Dairani
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Maret 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i1.790

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia ke era digital, di mana internet menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan e-commerce sebagai bentuk perdagangan digital menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan cyber seperti penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan e-commerce berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti sulitnya pelacakan pelaku, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya perlindungan hukum dilakukan melalui langkah preventif, seperti edukasi masyarakat dan peningkatan keamanan teknologi, serta langkah represif, seperti pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan cyber. Namun, masih terdapat kelemahan dalam sistem hukum yang menyebabkan korban sering berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan untuk memperketat sanksi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem transaksi online yang lebih aman. Sinergi antara berbagai pihak sangat penting untuk menanggulangi kejahatan cyber dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen di era digital.

Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial Dairani, Dairani; Fadlail, Ach
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53696

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain ideal amandemen UUD 1945 yang dapat menghindari konsentrasi kekuasaan sekaligus memperkuat sistem presidensial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan konstitusi negara lain, tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme utama untuk menjaga demokrasi. Sementara itu, penguatan sistem presidensial perlu diwujudkan melalui reformasi institusional yang menjamin pemisahan kekuasaan dan check and balance yang efektif. Kata kunci: Amandemen Konstitusi; Masa Jabatan; Presidensialisme; Desain Konstitusi. The discourse surrounding the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has resurfaced, especially regarding the limitation of presidential terms and the strengthening of the presidential system. This issue has sparked public debate due to its fundamental implications for democracy and the state's power structure. This study aims to formulate the ideal design for the amendment of the 1945 Constitution that both prevents power concentration and strengthens the presidential system. Using a normative juridical approach and comparative constitutional analysis from other countries, this paper shows that term limits are a primary mechanism for safeguarding democracy. Simultaneously, strengthening the presidential system must be achieved through institutional reforms that ensure a clear separation of powers and an effective system of checks and balances. Keywords: Constitutional Amendment; Term Limits; Presidentialism; Constitutional Design.

Analisis Yuridis Peran dan Fungsi BPD sebagai Lembaga Aspiratif dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 (Analisis di Desa Prako, Kecamatan Janapria Lombok Tengah) Saputra, Yusril Mahizza; Ibad, Syahrul; Dairani, Dairani
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, September 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i3.1243

Keberadaan BPD sebagai lembaga aspiratif Desa sangat penting peran dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, karena bagaimanapun BPD merupakan penyambung lidah masyarakat Desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa berdasarkan permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Prako, sudah dikatakan optimal tetapi yang menjadi hambatan bagi BPD Desa Prako dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan saat pelaksanaan program-program Desa. Faktor penghambat efektivitas dalam optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif di Desa Prako yaitu, hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa, komitmen yang rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena faktor individu, dan faktor ekonomi.

WAKIL KEPALA DAERAH TANPA PERAN: KRISIS RELASI KEKUASAAN DI DAERAH Dairani, Dairani
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kepemimpinan kolektif dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia mensyaratkan sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, praktik politik lokal menunjukkan banyak kasus di mana wakil kepala daerah terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Artikel ini mengeksplorasi krisis relasi kekuasaan antara kepala daerah dan wakilnya, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Dengan pendekatan kualitatif normatif dan analisis terhadap kasus-kasus aktual, tulisan ini menunjukkan bahwa disfungsionalisasi peran wakil kepala daerah berakar pada ketidaktegasan regulasi, rivalitas politik pasca-pilkada, serta absennya mekanisme pembagian kewenangan yang adil dan transparan. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi norma dalam UU Pemerintahan Daerah dan desain sistem pilkada agar jabatan wakil kepala daerah bukan sekadar simbol elektoral, melainkan elemen substantif dalam tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan efektif.

Reformulation of Regional Administrative Law: A Study of Civil Servant Dispute Resolution in Local Government Ferika Nurfransiska; Dairani, Dairani; Yosep Heristyo Endro
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 22 No 02 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v22i02.art05

Civil service disputes within local governments are crucial issues that require an appropriate legal approach within the framework of state administrative law. In practice, the resolution of these disputes is often hampered by regulatory weaknesses and disharmony between the central and regional authorities. This study aims to analyze the characteristics of local administrative law related to civil service management, strengthen administrative law norms, and evaluate dispute resolution mechanisms. This study uses a normative juridical approach and literature review, focusing on the importance of synergy between the ASN Law, Government Administration Law, and regional regulations to create a fair, effective, and efficient dispute resolution system. This study found that the lack of clarity in authority and administrative procedures at the regional level hinders the resolution of ASN disputes. There is disharmony between the ASN Law, the Government Administration Law, and their implementing regulations, which weakens the role of the KASN and PTUN as institutions that guarantee administrative justice. In addition, limited institutional capacity and human resources in local government hinder the substantive implementation of administrative laws. [Sengketa kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah merupakan isu krusial yang membutuhkan pendekatan hukum yang tepat dalam kerangka hukum administrasi negara. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ini sering terhambat oleh kelemahan regulasi dan disharmoni antara kewenangan pusat dan daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum administrasi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, penguatan norma hukum administrasi, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi literatur, dengan fokus pada pentingnya sinergi antara UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, dan peraturan daerah untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan efisien. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya kejelasan kewenangan dan prosedur administratif di tingkat daerah menjadi faktor pemghambat penyelesaian sengketa ASN. Terdapat disharmonisasi antara UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, dan peraturan pelaksanaannya melemahkan peran KASN dan PTUN sebagai institusi penjamin keadilan administrasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di pemerintah daerah menghambat implementasi hukum administrasi secara substantif].

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search