Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Harahap, Najwa Khalilah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ELECTORAL INTEGRITY AT STAKE? ISLAMIC LAW AND INDONESIAN LEGISLATION ON VOTE TRADING Harahap, Najwa Khalilah; Marpaung, Arifin; Hafsah, Aulia; Indah, Usna Nur; Nabilah, Siti Luthfiyah
Al-Risalah VOLUME 24 NO 1, MAY (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.48967

Abstract

This study aims to analyse the comparison of buying and selling voting rights in general elections from the perspective of Islamic law and Indonesian national law. The buying and selling of voting rights is an act that involves the exchange of voting rights for a certain reward, which is often considered a form of ethical and legal violation. In the context of Islamic law, this practice is viewed through the principles of sharia that emphasise justice, benefit, and the prohibition against buying and selling that contains elements of usury and gharar. Meanwhile, in the perspective of Indonesian national law, the buying and selling of voting rights is regulated by the law governing general elections, which confirms that the practice is illegal and subject to criminal sanctions. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to outline the views of the two legal systems on the buying and selling of voting rights. The results show that in both Islamic law and Indonesian national law, the buying and selling of voting rights is viewed as illegitimate and violates the principles of justice. This research provides recommendations for increasing public understanding and awareness of the importance of maintaining the integrity of voting rights in general elections as well as stricter law enforcement to prevent the practice of buying and selling voting rights.
PERLINDUNGAN DAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA Amania, Fitria; Panjaitan, Budi Sastra; Harahap, Najwa Khalilah; Harahap, Andrew Hermawan; Dalimunthe, Lafifah Ulfah; Tarigan, Muhammad Husein Syuhada; Rambe, Muhammad Zainuddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i8.10781

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bentuk pelindungan yang diberikan hukum kepada perempuan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga (KDRT) yang tentunya dilihat dan ditinjau dati perpestif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia. Penilitian ini tentu menjadi hal yang dapat disoroti karena begitu relevan dengan hal – hal yang terjadi saat ini, beberapa hal yang menjadi tujuan yakni agar mampu memahami mengenai pembahasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana. Selain itu juga agar memberikan akses perlindungan dalam membangun rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis dan saling mengayomi. Dalam terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentu terdapat motif yang mendasari hal tersebut sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan berantakan, hal-hal ini banyak disebabkan komunikasi yang baik, permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat, budaya dan culture. Selain itu juga yang menjadi faktor pendorong yang cukup besar mengenai perselingkuhan. Setiap perbuatan tentu memiliki dampak yang menjadi akhir dari masalah yang terjadi dan hal terssebut bukan hanya memiliki dampak jangka pendek tetapi juga tentunya akan memiliki dampak jangka panjang juga. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normative menggunkan pendekatan teologis, yuridis, dan juga pendekatan sosiologis. Bentuk perlindungan yang yang diberikan undang-undang diatur dalam perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun berdasarkan hasil penelitian dilihat melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.
PERAN ARBITRASE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING Harahap, Najwa Khalilah; Dalimunthe, Nikmah
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.35636

Abstract

Penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase secara perdata yang dilakukan diluar pengadilan umum disebut dengan arbitrase. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang hubungan arbitrase dengan ketenagakerjaan. Pekerja memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan tempat ia bekerja, sehingga pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hilangnya hak para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan umum disebabkan karena adanya perjanjian tertulis. Pekerja outsourcing kerap tidak mendapatkan haknya sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun luar negeri. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dibahas peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak pekerja outsourcing dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Sehingga pekerja outsourcing bisa mendapatkan hak yang semestinya diterima tanpa ada perebutan hak ataupun aturan lain yang diatur diluar peraturan undang-undang.
Co-Authors Amania, Fitria Dalimunthe, Lafifah Ulfah Dalimunthe, Nikmah Hafsah, Aulia Harahap, Andrew Hermawan Indah, Usna Nur Marpaung, Arifin Nabilah, Siti Luthfiyah Panjaitan, Budi Sastra Rambe, Muhammad Zainuddin Tarigan, Muhammad Husein Syuhada